Kupang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dua kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyelesaikan seluruh penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
"Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao telah menyelesaikan seluruh penyaluran 2023 atau capaian seratus persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT Kemenkeu, Catur Ariyanto Widodo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kupang, Selasa, (28/11/2023).
Ia menjelaskan alokasi pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2023 untuk provinsi NTT sebesar Rp2,765 triliun yang terdiri dari alokasi awal Rp2,68 triliun dan alokasi tambahan dana desa untuk 615 desa sebanyak Rp76,71 miliar.
Dari total tersebut, dua kabupaten itu telah selesai menyalurkan baik reguler dana desa maupun alokasi tambahan dana desa, sedangkan 20 kabupaten kota lainnya tengah berada dalam penyaluran.
Berdasarkan data terakhir 31 Oktober 2023, realisasi penyaluran dana desa pun sebesar Rp2,34 triliun atau 84,9 persen dari pagu.
Ia merinci 3.026 desa telah menyalurkan tahap I, 3.025 desa telah menyalurkan tahap II, dan 1.598 desa telah menyalurkan tahap III.
"Masing-masing tahapan itu syarat penyalurannya adalah penyelesaian pekerjaan pada tahapan sebelumnya," ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan sebanyak 615 desa di NTT mendapatkan alokasi kinerja tambahan dana desa dengan total sebesar Rp76,71 miliar.
Alokasi tambahan merupakan alokasi kriteria kinerja pemerintah desa yang terdiri dari kinerja keuangan dan pembangunan desa, serta kinerja tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.
Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada DJPK dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester II Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Besaran alokasi tambahan ini pun disesuaikan dengan kelengkapan data keuangan desa. Catur menyebut alokasi tambahan terbesar diperuntukkan bagi Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan total dana Rp7,12 miliar untuk 51 desa di kabupaten tersebut.
Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023, 10 pemerintah daerah di NTT mendapatkan alokasi tambahan insentif fiskal yakni untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebanyak dua kabupaten dan kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebanyak delapan kabupaten.
Baca juga: Kemenkeu catat penerima KUR di NTT capai 40.995 debitur
Ia menyebut total alokasi insentif fiskal sebesar Rp318,71 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp210,11 miliar.
Baca juga: Kemenkeu sebut Dana Desa 2023 sudah tersalurkan ke 3.012 desa di NTT
"Dengan alokasi tambahan, baru satu kabupaten yang telah menyalurkan 100 persen insentif fiskal yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya," kata Catur.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu sebut dua kabupaten di NTT telah selesai salurkan dana desa
"Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao telah menyelesaikan seluruh penyaluran 2023 atau capaian seratus persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT Kemenkeu, Catur Ariyanto Widodo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kupang, Selasa, (28/11/2023).
Ia menjelaskan alokasi pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2023 untuk provinsi NTT sebesar Rp2,765 triliun yang terdiri dari alokasi awal Rp2,68 triliun dan alokasi tambahan dana desa untuk 615 desa sebanyak Rp76,71 miliar.
Dari total tersebut, dua kabupaten itu telah selesai menyalurkan baik reguler dana desa maupun alokasi tambahan dana desa, sedangkan 20 kabupaten kota lainnya tengah berada dalam penyaluran.
Berdasarkan data terakhir 31 Oktober 2023, realisasi penyaluran dana desa pun sebesar Rp2,34 triliun atau 84,9 persen dari pagu.
Ia merinci 3.026 desa telah menyalurkan tahap I, 3.025 desa telah menyalurkan tahap II, dan 1.598 desa telah menyalurkan tahap III.
"Masing-masing tahapan itu syarat penyalurannya adalah penyelesaian pekerjaan pada tahapan sebelumnya," ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan sebanyak 615 desa di NTT mendapatkan alokasi kinerja tambahan dana desa dengan total sebesar Rp76,71 miliar.
Alokasi tambahan merupakan alokasi kriteria kinerja pemerintah desa yang terdiri dari kinerja keuangan dan pembangunan desa, serta kinerja tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.
Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada DJPK dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester II Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Besaran alokasi tambahan ini pun disesuaikan dengan kelengkapan data keuangan desa. Catur menyebut alokasi tambahan terbesar diperuntukkan bagi Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan total dana Rp7,12 miliar untuk 51 desa di kabupaten tersebut.
Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023, 10 pemerintah daerah di NTT mendapatkan alokasi tambahan insentif fiskal yakni untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebanyak dua kabupaten dan kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebanyak delapan kabupaten.
Baca juga: Kemenkeu catat penerima KUR di NTT capai 40.995 debitur
Ia menyebut total alokasi insentif fiskal sebesar Rp318,71 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp210,11 miliar.
Baca juga: Kemenkeu sebut Dana Desa 2023 sudah tersalurkan ke 3.012 desa di NTT
"Dengan alokasi tambahan, baru satu kabupaten yang telah menyalurkan 100 persen insentif fiskal yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya," kata Catur.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu sebut dua kabupaten di NTT telah selesai salurkan dana desa