Pengamat nilai Ganjar tampil lebih baik di debat perdana capres
Kamis, 14 Desember 2023 16:44 WIB
Pengamat politik yang juga Direktur Pascasarjana pada Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi (ANTARA/Bernadus Tokan)
Kupang (ANTARA) - Pengamat politik yang juga Direktur Pascasarjana pada Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan secara keseluruhan proses debat perdana capres di KPU pada, Selasa (12/12) lalu menunjukkan posisi Ganjar Pranowo lebih baik dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
"Dilihat dari penampilan debat pertama capres dengan mengangkat tema hukum, pemerintahan, demokrasi, pemberantasan korupsi, HAM dan toleransi cukup menarik, apalagi pertanyaan yang rancang oleh panelis memiliki bobot ilmiah namun tetap dibingkai oleh empirical problem. Tampilan ketiga capres memiliki plus-minus," kata Ahmad Atang di Kupang, Kamis (14/12) terkait debat capres pertama.
Menurut dia, capres nomor 1 Anies Baswedan terlihat "over considen" sehingga jawabannya cenderung mendikte dan menggurui bahkan terkesan meremehkan dua capres lain.
Hal ini wajar karena Anies Baswedan tidak memiliki ikatan emosional dengan kekuasaan dan tidak memiliki beban apapun.
Sementara capres nomor urut 2, Prabowo Subianto cukup percaya diri namun tidak mampu mengontrol emosi.
Baca juga: KPU menegur Gibran karena bersorak saat debat capres
Baca juga: Peneliti TII bilang debat perdana capres seperti "ring tinju"
Materi debat membuat posisi Prabowo menjadi dilematis soal HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi karena terkait masa lalu Prabowo dan Jokowi efek justru jadi blunder. Prabowo selalu kehabisan argumen untuk mematahkan serangan Paslon lain.
Sementara capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo sangat menguasai materi debat dan tampilan tanpa beban. Pertanyaan dan jawaban dielaborasi cukup baik dan tidak abu-abu, lebih realistis dan terukur.
Dia mengatakan, jika lihat dari kepentingan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap materi debat, maka problem kita disoal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang perlu mendapatkan atensi calon presiden.
Ganjar beberapa kali mengambil contoh dari NTT, sehingga hal ini dapat memberikan dampak elektoral.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
KPU menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12) malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Dilihat dari penampilan debat pertama capres dengan mengangkat tema hukum, pemerintahan, demokrasi, pemberantasan korupsi, HAM dan toleransi cukup menarik, apalagi pertanyaan yang rancang oleh panelis memiliki bobot ilmiah namun tetap dibingkai oleh empirical problem. Tampilan ketiga capres memiliki plus-minus," kata Ahmad Atang di Kupang, Kamis (14/12) terkait debat capres pertama.
Menurut dia, capres nomor 1 Anies Baswedan terlihat "over considen" sehingga jawabannya cenderung mendikte dan menggurui bahkan terkesan meremehkan dua capres lain.
Hal ini wajar karena Anies Baswedan tidak memiliki ikatan emosional dengan kekuasaan dan tidak memiliki beban apapun.
Sementara capres nomor urut 2, Prabowo Subianto cukup percaya diri namun tidak mampu mengontrol emosi.
Baca juga: KPU menegur Gibran karena bersorak saat debat capres
Baca juga: Peneliti TII bilang debat perdana capres seperti "ring tinju"
Materi debat membuat posisi Prabowo menjadi dilematis soal HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi karena terkait masa lalu Prabowo dan Jokowi efek justru jadi blunder. Prabowo selalu kehabisan argumen untuk mematahkan serangan Paslon lain.
Sementara capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo sangat menguasai materi debat dan tampilan tanpa beban. Pertanyaan dan jawaban dielaborasi cukup baik dan tidak abu-abu, lebih realistis dan terukur.
Dia mengatakan, jika lihat dari kepentingan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap materi debat, maka problem kita disoal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang perlu mendapatkan atensi calon presiden.
Ganjar beberapa kali mengambil contoh dari NTT, sehingga hal ini dapat memberikan dampak elektoral.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
KPU menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12) malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor : Kornelis Aloysius Ileama Kaha
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Mahkamah Konstitusi: Uji materi soal ijazah capres wajib autentikasi tidak dapat diterima
19 January 2026 13:04 WIB
Komisi II DPR meminta KPU mengklarifikasi soal rahasiakan data diri capres
16 September 2025 13:08 WIB
Menelisik dokumen capres yang dikecualikan KPU dan peluang uji materi ke Mahkamah Agung
16 September 2025 12:13 WIB
KPU menetapkan 16 dokumen syarat capres-cawapres yang tidak bisa dibuka ke publik
15 September 2025 14:18 WIB
Komisi II DPR akan membahas ketentuan jumlah pasangan capres akibat putusan MK
03 January 2025 23:00 WIB, 2025
Capres Harris dan Trump terus bersaing, saat 75 juta warga AS telah coblos
04 November 2024 11:47 WIB, 2024
Jubir Kemenlu Rusia: Upaya pembunuhan presiden dan capres adalah tradisi politik AS
15 July 2024 10:56 WIB, 2024
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Sidang kode etik Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik akan digelar Kamis depan
16 February 2026 7:42 WIB
Menteri PPPA: Penanganan kasus kekerasan seksual harus berperspektif korban
15 February 2026 11:04 WIB
KPK mendalami kaitan rangkap jabatan Mulyono dengan kasus restitusi pajak
15 February 2026 11:01 WIB