Jakarta (ANTARA) -
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Peneliti TII nilai debat pertama capres seperti "ring tinju"
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai debat pertama capres Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa malam (12/12), kurang menggali lebih dalam terhadap gagasan-gagasan ketiga capres dan justru terkesan seperti arena tinju.
Arfianto menilai debat tersebut hanya seperti memfasilitasi calon presiden dan wakil presiden untuk saling "jual beli serangan" tanpa menawarkan visi, misi, serta solusi konkret untuk ditawarkan kepada masyarakat pemilih.
"Dari sisi hiburan, cukup menghibur; tetapi substansi yang sebenarnya ingin didapatkan, justru itu yang menjadi persoalan dalam debat perdana," kata Arfianto kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, (13/12/2023).
Dia menambahkan para kandidat capres kurang menawarkan solusi konkret selama debat, khususnya dalam isu penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.
Bahkan, lanjutnya, dulu ketika Joko Widodo berdebat sebagai capres, justru lebih konkret menawarkan solusi kepada masyarakat.
"Dulu konkret, Pak Jokowi, ada menawarkan Program Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar," kata Arfianto.
Masyarakat perlu mendengar solusi nyata yang akan dikerjakan capres, jika terpilih menjadi presiden, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan saat ini, kata dia, dan bukan gagasan terlalu mengambang dan kurang substantif.
Dia mencontohkan pernyataan salah satu satu kandidat capres yang menyatakan ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi lainnya.
Dalam paparannya, kata Arfianto, capres bersangkutan tidak menyampaikan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan upaya penguatan KPK itu seperti apa.
Dia menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengevaluasi debat perdana agar lebih mampu menggali visi dan misi para pasangan calon (paslon) melalui moderator, karena hal itu adalah tugas penyelenggara pemilu.
"Evaluasi pertama harus ada penertiban kepada pendukung pasangan calon agar lebih tertib, sehingga moderator harus di-briefing agar suasana cair namun tetap tegas," ujar Arfianto.
Evaluasi berikutnya, menurut dia, capres harus diingatkan untuk menyampaikan sesuatu yang konkret dan jangan sesuatu mengambang, sehingga dapat membuat masyarakat menerka-nerka apa maksud yang disampaikan.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa malam (12/12), dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
Baca juga: PDIP bilang Ganjar-Mahfud penerus ideologis Jokowi
Baca juga: Dewan Pakar Timnas AMIN bilang IKN akan dikaji ulang jika menang
Arfianto menilai debat tersebut hanya seperti memfasilitasi calon presiden dan wakil presiden untuk saling "jual beli serangan" tanpa menawarkan visi, misi, serta solusi konkret untuk ditawarkan kepada masyarakat pemilih.
"Dari sisi hiburan, cukup menghibur; tetapi substansi yang sebenarnya ingin didapatkan, justru itu yang menjadi persoalan dalam debat perdana," kata Arfianto kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, (13/12/2023).
Dia menambahkan para kandidat capres kurang menawarkan solusi konkret selama debat, khususnya dalam isu penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.
Bahkan, lanjutnya, dulu ketika Joko Widodo berdebat sebagai capres, justru lebih konkret menawarkan solusi kepada masyarakat.
"Dulu konkret, Pak Jokowi, ada menawarkan Program Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar," kata Arfianto.
Masyarakat perlu mendengar solusi nyata yang akan dikerjakan capres, jika terpilih menjadi presiden, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan saat ini, kata dia, dan bukan gagasan terlalu mengambang dan kurang substantif.
Dia mencontohkan pernyataan salah satu satu kandidat capres yang menyatakan ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi lainnya.
Dalam paparannya, kata Arfianto, capres bersangkutan tidak menyampaikan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan upaya penguatan KPK itu seperti apa.
Dia menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengevaluasi debat perdana agar lebih mampu menggali visi dan misi para pasangan calon (paslon) melalui moderator, karena hal itu adalah tugas penyelenggara pemilu.
"Evaluasi pertama harus ada penertiban kepada pendukung pasangan calon agar lebih tertib, sehingga moderator harus di-briefing agar suasana cair namun tetap tegas," ujar Arfianto.
Evaluasi berikutnya, menurut dia, capres harus diingatkan untuk menyampaikan sesuatu yang konkret dan jangan sesuatu mengambang, sehingga dapat membuat masyarakat menerka-nerka apa maksud yang disampaikan.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa malam (12/12), dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
Baca juga: PDIP bilang Ganjar-Mahfud penerus ideologis Jokowi
Baca juga: Dewan Pakar Timnas AMIN bilang IKN akan dikaji ulang jika menang
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Peneliti TII nilai debat pertama capres seperti "ring tinju"