Kupang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur menetapkan mantan Pemimpin Cabang Perum Bulog Cabang Waingapu berinisial Z sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyelenggaraan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan kerugian negara sebesar Rp10,7 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Umum A.A. Raka Putra Dharmana di Kupang, Rabu, (29/5/2024 sore, mengatakan bahwa pihaknya langsung menahan Z setelah penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan.
"Tadi langsung ditahan usai pemeriksaan," katanya.
Tersangka diancam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999.
Raka menjelaskan bahwa penetapan Z sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindakan pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp10,7 miliar.
Pemeriksaan oleh tim kejaksaan dilakukan berdasarkan hasil audit khusus tim satuan pengawasan intern (SPI) Perum Bulog Nomor R-03/LHA/DU303/PW.03.03/ 03/2024 tanggal 19 Maret 2024.
Baca juga: Tiga tersangka kasus aset Pemprov NTT di Labuan Bajo segera disidangkan
Tim SPI menemukan adanya permasalahan selisih kurang persediaan beras di Gudang Kambajawa Kantor Cabang Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Baca juga: Kejaksaan tahan satu lagi tersangka korupsi aset tanah di Labuan Bajo
"Saat ini tersangka langsung ditahan di Rutan Kupang mulai hari ini sampai dengan 20 hari ke depan," ujar dia.
Kejati NTT tetapkan tersangka korupsi program CBP senilai Rp10,7 miliar
Rabu, 29 Mei 2024 22:00 WIB
Tersangka dugaan korupsi penyelengaraan CBP saat berada di Kejati NTT, Kupang, Rabu (29/5/2024). ANTARA/HO-Penerangan Kejati NTT
Pewarta : Kornelis Kaha
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK ungkap alasan Muhadjir Effendy batal diperiksa sebagai saksi pada kasus haji
18 May 2026 12:13 WIB
JPU menduga kenaikan harta Nadiem Rp4,87 triliun dari hasil korupsi Chromebook
14 May 2026 13:31 WIB