Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun pada 2025 untuk pemeliharaan gedung dan sejumlah sarana dan prasarana yang telah dibangun di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Kami mengusulkannya Rp26 triliun (untuk biaya pemeliharaan gedung di IKN)," kata Plt Kepala OIKN seusai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, (21/8).
Dia menyampaikan bahwa seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN serta sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah dibangun menggunakan APBN akan dipelihara oleh OIKN dengan menggunakan dana yang diusulkan tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menyebutkan bahwa pemeliharaan mulai dari Istana dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, komplek perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, termasuk jalan dan air minum.
"OIKN akan kita serahin untuk memelihara, terutama bangunan bangunan yang sudah kita bangun tahun ini, jalan, air minum, kantor-kantor, hunian ASN yang 47 Tower ASN," jelasnya.
Selain itu, Basuki juga mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur yang sudah dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN.
"Akan kita serahkan untuk dioperasikan oleh OIKN termasuk membangun bagian-bagian yang harus dibangun oleh OIKN," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan dukungan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024 sebesar Rp41,41 triliun.
"Dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp41,41 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, progres pelaksanaan paket fisik IKN per 20 Agustus 2024 sebanyak 108 paket adalah 50,4 persen dengan rincian progres Batch 1 yaitu pada tahun sebelumnya sebanyak 40 paket dengan progres 91,4 persen, Batch 2 sebanyak 31 paket dengan progres 56,3 persen.
Lalu, Batch 3 sebanyak 37 paket dengan progres 14 persen yang digunakan untuk kegiatan, antara lain infrastruktur sumber daya air sebesar Rp1,54 triliun di antaranya untuk Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan progres 100 persen, kemudian Embung KIPP progres 100 persen sebanyak 22 embung, serta untuk Penanganan Banjir Sungai Sepaku IKN dengan progres 51 persen.
Sedangkan kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp18,91 triliun, antara lain untuk Jalan Tol IKN 3A dengan progres 83 persen, kemudian Jalan Tol IKN 3B dengan progres 96 persen, Jalan Tol IKN 5A progres 91 persen.
Lalu duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek yang saat ini progresnya sudah 100 persen, dan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN progres 84 persen.
Kemudian infrastruktur permukiman sebesar Rp12,91 triliun, antara lain untuk Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1 dengan progres 100 persen, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara dengan progres 93 persen yang kemarin telah dipakai untuk upacara 17 Agustus 2024.
Lalu Gedung Istana Garuda dengan progres 93 persen, Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) progres 92 persen, Jaringan Perpipaan Transmisi SPAM Sepaku Paket 2 progres 99 persen, dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) Tahap 1 progres 97 persen, Kantor Kementerian Koordinator 4 progres 92 persen.
Kegiatan infrastruktur perumahan sebesar Rp8,05 triliun, antara lain untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri sebanyak 34 rumah dengan progresnya hampir 100 persen, Hunian Polri dan BIN progres 82 persen, Hunian ASN 4 progres 80 persen, dan Hunian Paspampres progres 63 persen.
Menurut Basuki, dari 47 tower rusun hunian ASN yang dibangun di IKN, pada saat ini akan selesai 12 tower rusun dan nanti secara bertahap diharapkan dapat selesai 100 persen pada akhir tahun ini.
Baca juga: Fasilitas di IKN siap sambut ASN yang akan bertugas
Baca juga: Artikel - Menjaga keseimbangan dan keanekaragaman hayati dalam pembangunan IKN
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: OIKN usulkan anggaran Rp26 triliun untuk biaya pemeliharaan di IKN