Jakarta (ANTARA) - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah langkah strategis dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.
Peralihan fungsi ini diharapkan tidak hanya mengubah wajah Jakarta, namun juga merupakan kesempatan emas untuk mendefinisikan ulang peran daerah khusus tersebut.
Jakarta telah lama menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan berpindahnya ibu kota ke IKN, Jakarta diharapkan dapat mengurangi tekanan ini dan beralih fokus ke peran baru sebagai pusat ekonomi dan budaya. Hal ini memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk memperbaiki infrastruktur dan kualitas hidup warganya, tanpa tekanan sebagai pusat pemerintahan.
Sebagai kota terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Pemindahan ibu kota dapat membuka peluang bagi Jakarta untuk memanfaatkan potensi ini dalam mengembangkan sektor-sektor baru, seperti teknologi, kreatif, dan perdagangan internasional. Jakarta dapat menjadi pusat inovasi dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Jakarta memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan IKN yang inklusif. Pengalaman dan inovasi yang telah dikembangkan di Jakarta dapat menjadi modal berharga bagi IKN dalam menciptakan peradaban yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu inovasi yang telah dikembangkan di Jakarta dan perlu diadaptasi oleh IKN adalah pengembangan teknologi smart city (kota pintar) di Jakarta yang dapat diterapkan di IKN untuk menciptakan kota yang cerdas dan inklusif.
Jakarta juga memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kota besar dengan berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengalaman ini dapat menjadi referensi penting bagi pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan. Jakarta adalah miniatur Indonesia dengan keberagaman budaya yang tinggi. Pengalaman Jakarta dalam mengelola keberagaman ini dapat membantu IKN dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.
Teori otonomi daerah
IKN dapat dirancang untuk menjadi pusat peradaban yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan, dengan mengadopsi teori otonomi daerah yang relevan dan memanfaatkan hasil riset serta studi kasus.
Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus keperluan mereka sendiri, sesuai dengan kondisi lokal mereka. Beberapa teori utama dalam otonomi daerah yang relevan untuk konteks ini meliputi teori desentralisasi, teori keadilan sosial, dan teori pembangunan berkelanjutan.
Teori desentralisasi menggarisbawahi pentingnya pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi dapat mengurangi beban pemerintah pusat dan mendorong pengembangan lokal yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Teori keadilan sosial menekankan bahwa pemerataan sumber daya dan kesempatan penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Pembangunan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu.
Sementara teori pembangunan berkelanjutan berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang dan lingkungan sekitar.
Prinsip inklusif
Keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam pembangunan yang inklusif. Pembangunan IKN harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal dipertimbangkan. Inisiatif, seperti forum warga dan konsultasi publik, harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan.
Prinsip inklusif diterapkan untuk memastikan bahwa IKN dirancang untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Hal ini termasuk menyediakan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak. Pembangunan harus mempertimbangkan penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan dan marginal, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang merata.
Pembangunan IKN juga harus memprioritaskan prinsip berkelanjutan dengan mengintegrasikan solusi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Hal ini termasuk penggunaan teknologi hijau, perlindungan terhadap ekosistem lokal, dan pengelolaan limbah yang efisien.
Pengalaman beberapa negara dalam memindahkan dan membangun ibu kota baru bisa menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia mengenai pentingnya perencanaan yang matang dan inklusif ini.
Brasília, ibu kota baru Brasil, misalnya menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat dan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan. Sebaliknya, Putrajaya, ibu kota baru Malaysia, berhasil menciptakan kota yang ramah lingkungan dan terencana dengan baik, berkat keterlibatan aktif dari masyarakat dan fokus pada keberlanjutan.
Riset oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kota dapat meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan lokal yang mungkin tidak terlihat oleh perencana luar dan membantu menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.
Sementara penelitian oleh "Institute for Transport and Development Policy" (ITDP) mengungkapkan bahwa desain kota yang inklusif dan ramah transportasi dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk. Konsep transportasi berkelanjutan, seperti jalur sepeda dan transportasi umum yang efisien, memainkan peran penting dalam menciptakan kota yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Tantangan dan solusi
Salah satu tantangan utama adalah memastikan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan pesat di IKN. Solusinya, termasuk perencanaan yang matang, investasi dalam teknologi dan inovasi, serta kemitraan publik dengan swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Tantangan lain adalah kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif dan manajemen proyek yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Pembangunan IKN memerlukan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Kemudian, perubahan yang cepat dalam struktur sosial dan ekonomi dapat menimbulkan tantangan, termasuk ketidaksetaraan dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang mempromosikan integrasi sosial dan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai.
Dengan mengadopsi teori otonomi daerah yang relevan dan memanfaatkan hasil riset serta studi kasus, IKN dapat dirancang untuk menjadi pusat peradaban yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
Tantangan yang ada dapat diatasi dengan perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan semua lapisan masyarakat.
*) M. Lucky Akbar adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Membangun Nusantara dengan prinsip inklusif