Kupang, NTT (ANTARA) - Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi Program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) 2025 guna menjangkau lebih banyak individu ataupun komunitas budaya.
“Kami sudah bersurat kepada dinas kabupaten/kota yang membawahi bidang kebudayaan terkait program ini, agar diteruskan kepada jejaring komunitas budaya di wilayahnya,” kata Kepala BPK Wilayah XVI NTT Haris Budiharto, di Kupang, Rabu.
Ia berharap agar surat tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan ulang, baik ditempel di tempat-tempat umum atau disampaikan langsung kepada para calon penerima FPK yang selama ini aktif di bidang kebudayaan.
Langkah ini , kata dia, penting agar realisasi program FPK 2025 semakin merata mengingat kondisi geografis NTT yang berbasis kepulauan.
Tercatat penerima dana FPK 2024 sebanyak 18 orang dengan daerah pelaksana kegiatan terbanyak adalah Kabupaten Manggarai (tiga penerima) disusul Kabupaten Manggarai Barat, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Lembata yang masing-masing dua penerima.
Untuk tahun 2025, pihaknya menargetkan sebanyak 30 penerima FPK baik dari individu maupun komunitas budaya.
“FPK menjadi tanda kehadiran dan dukungan pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan RI guna mendukung karya dan ekspresi budaya lokal,” katanya.
Ia juga berharap model pendanaan FPK ini nanti bisa direplikasi oleh BUMN, pemerintah daerah, dan swasta sebagai bentuk sinergi bersama dalam upaya pemajuan kebudayaan lokal.
Di samping itu, ia mengajak para penerima FPK tahun sebelumnya untuk turut mengenalkan program ini kepada para penggiat budaya lokal di wilayahnya masing-masing, sehingga bisa berpartisipasi pada tahun 2025.
“Kami juga mengajak para pelaku budaya khususnya juga anak muda NTT untuk bisa aktif memanfaatkan program ini demi menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan,” katanya.