Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, Joko Widido dan Ma'ruf Amin perlu melakukan rekonsiliasi dengan cara bertemu langsung dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Meskipun sulit, karena Prabowo sepertinya belum memberi selamat kepada Jokowi-Amin pascaputusan MK, tetapi cara manusiawi yang sederhana dan tanpa mediator dengan bertemu langsung Prabowo, adalah kunci menurunkan tensi," kata Mikhael Bataona kepada ANTARA di Kupang, Sabtu (29/6).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan harapan terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wapres pilihan rakyat, setelah putusan MK.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh tim Badan Pemenangan Nasional paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui kuasa hukumnya dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Jakarta, Kamis (27/6) malam.

"Menurut saya, hal paling pertama yang harus dilakukan Jokowi-Amin adalah mengkonsolidasi kekuatan koalisi agar semuanya searah dan tetap kompak. Kedua, tentu saja adalah berusaha melakukan rekonsiliasi dengan cara bertemu secara langsung dengan Prabowo-Sandi," katanya.

Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Amin harus mengawali langkah rekonsiliasi

Langkah ini penting sebab psikologi politik massa sangat ditentukan oleh langkah politik para patron atau elite yang menjadi idola mereka, kata dosen ilmu Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, serta Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu.

Ketiga, menurut dia, adalah mempercepat akselerasi pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang cukup tertinggal seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), juga Maluku dan Papua yang adalah bagian penting dari visi Indonesia hebat di 2045.

Selain memikirkan soal formasi kabinet yang perlu diisi oleh anak-anak muda yang visioner dan bermental eksekutor, Jokowi juga perlu mengkonsolidasi semua kekuatan di parlemen, karena kunci goal tidaknya visi-misi Jokowi akan sangat ditentukan oleh dinamika di parlemen di mana sesuai UU MD3.

"Memang sudah bisa dipastikan bahwa koalisi Jokowi-Amin akan menjadi pimpinan di parlemen, terutama di DPR dan MPR bahkan juga di DPD," katanya menambahkan.

Baca juga: Jokowi tidak boleh mengabaikan pendukung Prabowo
Baca juga: Prabowo-Jokowi akan bertemu pascaputusan MK