Kupang (Antara NTT) - Kepala Badan Urusan Logistik Devisi Regional Nusa Tenggara Timur Sugeng Rahayu mengatakan pada bulan April ini pemerintah akan meluncurkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017 di Kota Kupang.

"Hal ini sesuai keputusan dari hasil rapat antarkementerian di Jakarta beberapa waktu lalu," katanya saat ditemui di Kupang, Senin.

Ia menjelaskan, untuk peluncurannya hanya sebuah uji coba untuk penerapan BPNT di Kota Kupang. Artinya bahwa Kota Kupang menjadi pilot project dari penerapan program tersebut di wilayah provinsi berbasis kepulauan itu.

Sugeng menjelaskan, BPNT merupakan skema baru subsidi beras yang sebelumnya beras disalurkan langsung ke seluruh warga miskin, kini warga miskin yang sudah didata masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan kartu elektronik "Kombo" untuk membelanjakan beras dengan harga yang murah.

Penggunaan kartu tersebut juga tidak hanya untuk membeli beras, tetapi juga dapat digunakan untuk membeli bahan pangan lain, misalnya minyak goreng, telur, tepung dan bahan pokok lainnya.

Namun untuk tahap uji coba di Kota Kupang, E-Warong hanya menyiapkan beras dan gula.

"Penerapan program BPNT ini hanya berlaku jika di daerah tersebut mempunyai elektronik warung gotong royong atau yang dikenal dengan E-Warong," tuturnya.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Kupang, ada sekitar 16 E-Warong yang sudah terdaftar dan siap dikerjasamakan dengan program E-Warong tersebut.

Sugeng menjelaskan E-warong sendiri adalah agen bank, pedagang dan pihak lain yang bekerjasama dengan bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. Namun untuk wilayah Kota Kupang, sebagai percobaan kerja sama BPNT dan E-Warong akan terkoneksi dengan BRI, karena menurutnya baru BRI yang sudah dinyatakan siap.

Sugeng menambahkan, penyaluran beras BPNT tersebut berbeda dengan beras program penyaluran beras sejahtera (rastra).

"Jadi yang beras yang digunakan untuk BPNT tersebut adalah beras komersil, dan bukan beras public service obligation (PSO) yang selama ini selalu disalurkan ke masyarakat," tuturnya. Jadi ia memastikan kualitas beras yang didistribusikan sendiri akan lebih bagus dari beras-beras sebelumnya.