Atambua (Antara NTT) - Kepolisian Resort Belu Nusa Tenggara Timur, hingga memasuki Desember 2012 sudah mengamankan 10 ton bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar yang hendak diselundupkan ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
"Dari jumlah itu, 5 ton jenis premium dan 5 ton lainnya jenis solar," kata Wakil Kepala Kepolisian Resort Belu, Kompol Riwanto Yuwono yang didampingi Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Belu, Iptu Jeffris Fanggidae, di Mapolres setempat, Senin.
Pengamanan untuk menggagalkan semua tindakan hukum berupa penyelundupan ke Timor Leste tersebut, atas laporan masyarakat dan ditangkap langsung oleh aparat Polres Belu, juga oleh aparat TNI, baik dari personil Kodim 1602/Belu dan personil Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas pamtas) RI-RDTL, Yonif 312/Kala Hitam Siliwangi.
"Kita sangat berterima kasih atas kerja sama yang baik dari masyarakat serta instansi lainnya seperti TNI tersebut, demi penegakan hukum di wilayah batas negara ini," kata Riwanto.
Dari jumlah BBM bersubsidi yang sudah diamankan sejak Juli hingga awal Desember 2012 itu, ada sebanyak 22 kasus di antaranya yang sedang diproses di aparat penyidik dan di Pengadilan negeri setempat.
"Sebanyak 22 kasus penyelundupan sudah dinyatakan lengkap dan sedang diproses baik di penyidik maupun di tingkat persidangan di PN," kata Riwanto.
Dia mengaku, tindakan penyelundupan khusus BBM ke Timor Leste dari wilayah hukum Polres Belu sudah sangat marak yang dilakukan baik melalui jalan-jalan "tikus" di darat, maupun lewat laut.
Untuk itu, lanjut dia, aparat Kepolisian terus melakukan pemantauan pergerakan di lapangan bekerja sama dengan sejumlah pihak termasuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan, serta komponen masyarakat lainnya.
Masyarakat pun kata dia, harus segera memberikan laporan kepada petugas di lapangan, jika melihat ada kemungkinan terjadinya penyelundupan BBM ke Timor Leste.
"Kita butuh keterbukaan dan kerja sama masyaraat dan seluruh komponen lainnya untuk mengatasi hal tersebut," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Belu, Magdalena Tiwu, terpisah mengaku DPRD Kabupaten Belu, sebelumnya pernah menerbitkan rekomendasi kepada pemerintah setempat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah perbatasan itu agar tidak merugikan konsumen lainnya.
Dia mengatakan, seharusnya pasokan stok BBM yang disalurkan pihak Pertamina baik yang dikirim dari Depo Pengisian di Atapupu maupun dari Pertamina Kupang, bisa melayani kebutuhan seluruh warga masyarakat di daerah tersebut.
"Saya kira perlu ditelusuri, karena ada kemungkinan sudah diselundupkan ke Timor Leste," kata Magdalena.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Gaudensius Klau mengatakan, dari aspek kuota untuk Kabupaten Belu di batas negara RI-Timor Leste itu, telah terjadi pengurangan BBM bersubsidi dari pemerintah melalui Pertamina, sejak 19 November lalu.
Dia menyebutkan, kuota premium yang sebelumnya 85 ribu ton/hari berkurang menjadi 40 ribu ton/hari. Sedangkan untuk solar dari sebelumnya 75 ribu ton/hari, berkurang menjadi 30 ribu ton/hari.
"Sementara untuk jenis non subsidi seperti pertamax masih belum diberikan, tergantung permintaan kebutuhan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ke Pertamina di Kupang," kata Gaudensius.
Pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk kabupaten di batas negara itu, bukan karena telah terjadi kelebihan kuota, tetapi karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan bahan bakar alternatif seperti gas dan lainnya.
Dalam kondisi seperti itu, lanjut Gaudensius, Pemerintah Kabupaten Belu, akan berupaya untuk melakukan pengawasan agar dengan kuota yang ada tersebut, bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di serambi negara itu.
"Dari jumlah itu, 5 ton jenis premium dan 5 ton lainnya jenis solar," kata Wakil Kepala Kepolisian Resort Belu, Kompol Riwanto Yuwono yang didampingi Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Belu, Iptu Jeffris Fanggidae, di Mapolres setempat, Senin.
Pengamanan untuk menggagalkan semua tindakan hukum berupa penyelundupan ke Timor Leste tersebut, atas laporan masyarakat dan ditangkap langsung oleh aparat Polres Belu, juga oleh aparat TNI, baik dari personil Kodim 1602/Belu dan personil Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas pamtas) RI-RDTL, Yonif 312/Kala Hitam Siliwangi.
"Kita sangat berterima kasih atas kerja sama yang baik dari masyarakat serta instansi lainnya seperti TNI tersebut, demi penegakan hukum di wilayah batas negara ini," kata Riwanto.
Dari jumlah BBM bersubsidi yang sudah diamankan sejak Juli hingga awal Desember 2012 itu, ada sebanyak 22 kasus di antaranya yang sedang diproses di aparat penyidik dan di Pengadilan negeri setempat.
"Sebanyak 22 kasus penyelundupan sudah dinyatakan lengkap dan sedang diproses baik di penyidik maupun di tingkat persidangan di PN," kata Riwanto.
Dia mengaku, tindakan penyelundupan khusus BBM ke Timor Leste dari wilayah hukum Polres Belu sudah sangat marak yang dilakukan baik melalui jalan-jalan "tikus" di darat, maupun lewat laut.
Untuk itu, lanjut dia, aparat Kepolisian terus melakukan pemantauan pergerakan di lapangan bekerja sama dengan sejumlah pihak termasuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan, serta komponen masyarakat lainnya.
Masyarakat pun kata dia, harus segera memberikan laporan kepada petugas di lapangan, jika melihat ada kemungkinan terjadinya penyelundupan BBM ke Timor Leste.
"Kita butuh keterbukaan dan kerja sama masyaraat dan seluruh komponen lainnya untuk mengatasi hal tersebut," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Belu, Magdalena Tiwu, terpisah mengaku DPRD Kabupaten Belu, sebelumnya pernah menerbitkan rekomendasi kepada pemerintah setempat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah perbatasan itu agar tidak merugikan konsumen lainnya.
Dia mengatakan, seharusnya pasokan stok BBM yang disalurkan pihak Pertamina baik yang dikirim dari Depo Pengisian di Atapupu maupun dari Pertamina Kupang, bisa melayani kebutuhan seluruh warga masyarakat di daerah tersebut.
"Saya kira perlu ditelusuri, karena ada kemungkinan sudah diselundupkan ke Timor Leste," kata Magdalena.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Gaudensius Klau mengatakan, dari aspek kuota untuk Kabupaten Belu di batas negara RI-Timor Leste itu, telah terjadi pengurangan BBM bersubsidi dari pemerintah melalui Pertamina, sejak 19 November lalu.
Dia menyebutkan, kuota premium yang sebelumnya 85 ribu ton/hari berkurang menjadi 40 ribu ton/hari. Sedangkan untuk solar dari sebelumnya 75 ribu ton/hari, berkurang menjadi 30 ribu ton/hari.
"Sementara untuk jenis non subsidi seperti pertamax masih belum diberikan, tergantung permintaan kebutuhan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ke Pertamina di Kupang," kata Gaudensius.
Pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk kabupaten di batas negara itu, bukan karena telah terjadi kelebihan kuota, tetapi karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan bahan bakar alternatif seperti gas dan lainnya.
Dalam kondisi seperti itu, lanjut Gaudensius, Pemerintah Kabupaten Belu, akan berupaya untuk melakukan pengawasan agar dengan kuota yang ada tersebut, bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di serambi negara itu.