Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan Bawaslu agar bisa membiayai pelaksanaan pengawasan pilkada serentak di dua kabupaten itu pada 2020.
"Kami berharap, Pemda Malaka dan Manggarai bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan, karena mulai akhir Oktober 2019 sebagian tahapan sudah dimulai," kata Koordinator Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Lembaga Bawaslu NTT Jemris Fointuna di Kupang, Rabu (23/10).
Menurut dia, Bawaslu membutukan kepastian mengenai anggaran mengingat, sebagian tahapan pengawasan pilkada serentak 2020 akan dimulai pada akhir Oktober 2019 ini.
Tahapan lanjutan, kata dia, adalah perekrutan pangawas kecamatan yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan November mendatang.
"Kami berharap pemerintah dapat memahaminya dan secepatnya memenuhi permintaan anggaran yang sudah diusulkan agar tahapan pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal," katanya.
Jemris menolak menjelaskan tentang kemungkinan pemerintah tetap pada prinsip, dan menolak menyesuaikan anggaran sesuai permintaan Bawaslu.
"Kami tetap pada keyakinan bahwa, pemerintah dapat memenuhi permintaan Bawaslu karena semua tentu menginginkan pilkada dua kabupaten ini dapat berjalan bersamaan dengan tujuh kabupaten lainya," katanya.
"Kami berharap, Pemda Malaka dan Manggarai bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan, karena mulai akhir Oktober 2019 sebagian tahapan sudah dimulai," kata Koordinator Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Lembaga Bawaslu NTT Jemris Fointuna di Kupang, Rabu (23/10).
Menurut dia, Bawaslu membutukan kepastian mengenai anggaran mengingat, sebagian tahapan pengawasan pilkada serentak 2020 akan dimulai pada akhir Oktober 2019 ini.
Tahapan lanjutan, kata dia, adalah perekrutan pangawas kecamatan yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan November mendatang.
"Kami berharap pemerintah dapat memahaminya dan secepatnya memenuhi permintaan anggaran yang sudah diusulkan agar tahapan pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal," katanya.
Jemris menolak menjelaskan tentang kemungkinan pemerintah tetap pada prinsip, dan menolak menyesuaikan anggaran sesuai permintaan Bawaslu.
"Kami tetap pada keyakinan bahwa, pemerintah dapat memenuhi permintaan Bawaslu karena semua tentu menginginkan pilkada dua kabupaten ini dapat berjalan bersamaan dengan tujuh kabupaten lainya," katanya.