Waikabubak (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, persoalan tapal batas Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Pulau Sumba yang masih bermasalah hingga saat ini harus dituntaskan pada 2021.

"Persoalan perbatasan dua kabupaten Sumba Barata Daya-Sumba Barat ini harus segera dituntaskan. Jangan dibiarkan berlarut-larut dan menyulitkan pemerintah Provinsi NTT dalam mendesain program pembangunan di kawasan kedua daerah itu," katanya  ketika melakukan kunjungan kerja hari kedua di Desa Malata, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat pada Jumat (28/2).

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kunjungan kerja selama empat hari sejak Kamis (27/2) kemarin di empat Kabupaten di pulau Sumba diantaranya di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya dan akan berakhir pada Minggu (1/3).

Persoalan perbatasan kata Viktor hanya terjadi antar negara sehingga bisa menimbulkan peperangan karena berkaitan dengan kedaulatan negara, namun apabila persoalan batas kabupaten/kota seharusnya tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat.

"Kalau batas negara berkaitan dengan kedaulatan negara maka bisa menimbulkan terjadi peperangan, tetapi apabila hanya batas antar daerah lalu menimbulkan konflik itu adalah bodoh karena tidak ada kedaulatan di sana, sangat aneh masalah perbatasan kabupaten terjadi perang ," tegas Viktor dalam kegiatan yang dihadiri Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Marthen Christian Taka.
Baca juga: Catatan Akhir Tahun-Menagih janji Gubernur Viktor Laiskodat
Baca juga: Gubernur NTT lempar kesalahan kepada pemkab terkait pengelolaan kelor

Viktor mengatakan, persoalan tapal batas di dua kabupaten yang bertetangga itu telah menjadi beban bagi pemerintah NTT, karena mengalami kendala dalam membuat program pembangunan bagi masyarakat di kawasan perbatasan kedua daerah di pulau Sumba itu. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat diterima dengan tarian adat Woleka, tarian tradisional di Sumba Barat di Desa Malata, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Jumat (28/2/2020). (Antara/ Benny Jahang)


Ia mengatakan, batas wilayah kabupaten/kota hanya merupakan batas wilayah administrasi pelayanan pemerintahan untuk mempermudah pemerintah melakukan intervensi pelayanan pembangunan.

"Kami minta bapak bupati Sumba Barat dan Sumba Barat Daya setelah pilkada 2020 harus tuntaskan persoalan tapal batas dua daerah ini. Apabila tidak selesai maka kami akan ribut. Saya akan libas siapapun apabila niat dan tujuan untuk membuat kebaikan bagi banyak orang dihalangi. Saya rela mati di Sumba,"tegasnya.