Kupang (ANTARA) - Provinsi Nusa Tenggara Timur baru saja merayakan hari jadinya yang ke-61 di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan menghadirkan sejumlah artis nasional salah satunya adalah grup band Slank yang pada ulang tahun ke-60 NTT di Kota Kupang dinobatkan juga sebagai duta kelor.
Riuh rendah perayaan hari ulang tahun ke-61 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kali ini juga tak kalah meriah dengan tahun 2018 karena menggema di lini massa sejumlah media sosial saat pertama kali Gubernur Viktor B Laiskodat dan Wakilnya Josef Nae Soi terpilih dan ditetapkan untuk memimpin NTT untuk lima tahun ke depan.
Sampai di situ bisa dibilang perayaan ulang tahun NTT sukses karena menghadirkan ratusan masyarakat di Pulau Sumba untuk menyaksikan perayaan puncak HUT NTT itu.
Namun perayaan puncak berupa pesta rakyat ini hanyalah ironi tanpa nilai, di tengah beragam masalah akut yang menghantam provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir, seperti masalah kesejahteraan, masalah human trafficking, tambang serta lingkungan yang sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018 lalu gubernur tampak terus sesumbar tentang berbagai upaya penuntasan masalah di NTT.
Satu tahun lebih keduanya telah memimpin NTT, namun muncul berbagai tanggapan yang negatif dari berbagai pihak terkait arogansi gubernur NTT Viktor dan anggapan bahwa janjinya saat kampanye dan berbagai program yang direncanakannya dengan wakilnya hanyalah sebuah narasi atau wacana belaka yang tak akan bisa terwujud.
Hal ini disampaikannya bukan tanpa alasan. Menurut dia kedua pemimpin NTT itu tak mempunyai visi misi atau perencanaan untuk membangun NTT seperti yang sudah dijanjikannya saat kampanye dan pascadilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta pada 2018 lalu.
Ia memberikan contoh di sektor pertanian, tak ada yang berjalan dengan baik. Kelor yang menjadi program utama pun tak ada kemajuannya sampai dengan saat ini.
Sejumlah pihak yang banyak menaruh harapan ke gubernur Viktor yang tegas dalam memimpin itu pun perlahan-lahan mulai sirna. Kehadiran gubernur Viktor dan wakilnya yang dianggap mampu memperbaiki NTT setidaknya ada program-program unggulan yang sukses dijalankan di tahun pertamanya hingga saat ini tak berjalan, salah satunya lagi adalah human trafficking.
Masih teringat pascadilantik di Jakarta, orang nomor satu di NTT itu di hadapan para awak media tampak terus sesumbar tentang berbagai upaya penuntasan masalah di NTT.
Ia dengan tegas mengatakan akan membasmi mafia-mafia tambang di NTT yang hanya mampu merusak lingkungan tanpa memberikan andil bagi NTT melalui moratorium tambang.
Bahkan pascamoratorium tersebut gubernur justru dinilai banyak pihak hanya berfokus pada evaluasi regulasi semata yang memberi celah pada industri tambang untuk tetap eksis mengeruk perut bumi NTT.
Bahkan tak tanggung-tanggung orang nomor satu itu di hadapan guru-guru honor se-NTT menyampaikan telah memberhentikan kepala dinas tenaga kerja NTT karena tak mengindahkan moratorium yang sudah dikeluarkannya.Tentunya ini merupakan sebuah upaya yang amat sangat agresif.
Hal yang sama juga diakui oleh pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Lasarus Jehamat. Ia menilai pemerintah NTT belum fokus melaksanakan program kerja pembangunan setelah satu tahun.
Ia mengatakan belum terlihat ada perubahan yang signifikan terhadap pembangunan NTT dalam satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur NTT. Rencana pinjaman dana dari China untuk pembangunan jalan provinsi juga masih sebatas narasi.
Masyarakat NTT ujar dia, tentu saja menagih janji yang pernah dilontarkan oleh Gubernur Viktor dan wakilnya saat kampanye dan janjinya usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu.
117 PMI Meninggal
Jenazah Agustinus Nahak (43), pekerja migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (21/12) tiba di Bandara El Tari Kupang dengan ditumpangkan ke pesawat Garuda Indonesia (GA 438).
Inilah jenasah terakhir dari data yang diterima dari Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan TKI (BP3TKI) Nusa Tenggara Timur.
Semakin banyaknya TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri dengan dugaan "human trafficking" ini tentu semakin banyak mendapatkan banyak sorotan dari para pemerhati masalah TKI serta sejumlah organisasi kemahasiswaan di NTT.
Gubernur NTT sendiri beberapa waktu lalu kepada wartawan ketika ditanyai seputar semakin tingginya angka kematian TKI NTT di luar negeri khususnya di Malaysia mengeluarkan bahasa yang membuat banyak pihak geram.
"Ya pastilah, nanti akan banyak lagi TKI kita yang meninggal. Inikan akibat dari kirim TKI secara ilegal pada masa lalu. Nah, jadi kalau dia meninggal di sana ya kita siap kubur saja, mau apalagi," katanya.
Penyataan ini mendapatkan kecaman dari Pendeta Emmy Sahertian. Menurut salah satu pendeta yang aktif dalam masalah "human trafficking" itu, pernyataan itu menunjukkan bahwa orang nomor satu di NTT itu telah putus asa dalam hal menangani masalah pekerja migran asal NTT yang semakin banyak yang meninggal.
Pernyataan gubernur beberapa waktu lalu itu, lanjut dia, soal pekerja migran NTT yang dipulangkan dalam wujud jenazah membuktikan ketidakmampuannya menangani masalah tersebut.
Bahkan Emmy meminta agar orang nomor satu di provinsi berbasis kepulauan itu segera mundur dari jabatannya sebagai gubernur jika sudah tak mampu menangani masalah pekerja migran di provinsi termiskin ketiga nasional itu.
Penyataan orang nomor satu di NTT itu mendapat tanggapan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang .
Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Kupang, Alexius Easton Ance mengatakan, pihaknya dengan tegas mengecam keras pernyataan gubernur NTT itu.
Menurut PMKRI dari sisi kemanusiaan, pernyataan itu mencerminkan makna bahwa gubernur NTT sama sekali tidak mempunyai rasa empati terhadap sesama manusia. Apalagi dalam konteks ini, pekerja migran yang dikatakannya itu adalah rakyatnya sendiri dari NTT.
Easton mengatakan, bagaimana mungkin di tengah duka yang dialami para keluarga korban perdagangan orang NTT yang jumlah kasusnya tinggi, lantas mengeluarkan pernyataan yang begitu menyayat hati.
Wakil gubernur NTT Josef Nae Soi ketika dimintai tanggapan terkait banyaknya komentar negatif soal kepemimpinan dirinya bersama dengan gubernur Viktor, enggan untuk memberikan komentar.
Bahkan ia mengatakan, buat apa memberikan komentar. Mereka hanya bekerja untuk masyarakat, tidak buat pengamat-pengamat yang baru muncul.
Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Chris Mboeik mengatakan pembangunan di provinsi berbasis kepulauan ini terasa semakin berkembang dan maju dalam masa kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya Josef A Nae Soi.
Dia melihat ada lompatan yang besar terhadap pembangunan di NTT dalam setahun kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya Josef A Nae Soi. Banyak keputusan yang sifatnya strategis dilakukan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat NTT.
Menurut Pemimpin Umum Harian Victory News Kupang itu, kendati baru setahun menjadi gubernur NTT, namun beberapa kebijakan yang dilakukan justru telah mendorong percepatan pembangunan di NTT seperti pembangunan industri garam dan pengembangan sektor pariwisata.
Namun, mantan wartawan Harian Umum Suara Pembaruan itu tidak menjelaskan secara rinci mengenai tingkat kesejahteraan rakyat yang diperoleh dari sumber industri garam dan pariwisata.
Ia pun mengatakan warga NTT harus berbangga karena industri garam ada di daerah ini. Dalam kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat industri garam bisa dibangun. Lahan garam yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat dikelola secara baik sehingga NTT ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan garam nasional.
Industri garam di wilayah Kabupaten Kupang, Malaka, Sabu Raijua dan Flores itu dibangun sejak masa pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya yang berkuasa selama dua periode, yakni dari 2008 - 2018.
Selain itu, kata dia, bidang pariwisata juga mengalami kemajuan yang pesat karena pengelolaan kawasan wisata Taman Nasional Komodo yang sebelumnya dikendalikan pemerintah pusat bisa dikelola secara bersama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur.
Namun, pengelolaan bersama atas Taman Nasional Komodo (TNK) di ujung barat Pulau Flores itu, baru akan berlangsung pada 2020.
NTT, ;lanjut dia, akan mendapat pemasukan yang besar dari pengelolaan bersama Taman Nasional Komodo setelah diberlakukannya sistem membership card terhadap wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo pada 2020. Hanya Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat yang mampu melakukan hal seperti itu.
Politisi dari Partai NasDem ini merasa yakin dan optimistis dalam tangan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur, Josef A Nae Soi pembangunan di provinsi berbasis kepulauan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Riuh rendah perayaan hari ulang tahun ke-61 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kali ini juga tak kalah meriah dengan tahun 2018 karena menggema di lini massa sejumlah media sosial saat pertama kali Gubernur Viktor B Laiskodat dan Wakilnya Josef Nae Soi terpilih dan ditetapkan untuk memimpin NTT untuk lima tahun ke depan.
Sampai di situ bisa dibilang perayaan ulang tahun NTT sukses karena menghadirkan ratusan masyarakat di Pulau Sumba untuk menyaksikan perayaan puncak HUT NTT itu.
Namun perayaan puncak berupa pesta rakyat ini hanyalah ironi tanpa nilai, di tengah beragam masalah akut yang menghantam provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir, seperti masalah kesejahteraan, masalah human trafficking, tambang serta lingkungan yang sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018 lalu gubernur tampak terus sesumbar tentang berbagai upaya penuntasan masalah di NTT.
Satu tahun lebih keduanya telah memimpin NTT, namun muncul berbagai tanggapan yang negatif dari berbagai pihak terkait arogansi gubernur NTT Viktor dan anggapan bahwa janjinya saat kampanye dan berbagai program yang direncanakannya dengan wakilnya hanyalah sebuah narasi atau wacana belaka yang tak akan bisa terwujud.
Hal ini disampaikannya bukan tanpa alasan. Menurut dia kedua pemimpin NTT itu tak mempunyai visi misi atau perencanaan untuk membangun NTT seperti yang sudah dijanjikannya saat kampanye dan pascadilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta pada 2018 lalu.
Ia memberikan contoh di sektor pertanian, tak ada yang berjalan dengan baik. Kelor yang menjadi program utama pun tak ada kemajuannya sampai dengan saat ini.
Sejumlah pihak yang banyak menaruh harapan ke gubernur Viktor yang tegas dalam memimpin itu pun perlahan-lahan mulai sirna. Kehadiran gubernur Viktor dan wakilnya yang dianggap mampu memperbaiki NTT setidaknya ada program-program unggulan yang sukses dijalankan di tahun pertamanya hingga saat ini tak berjalan, salah satunya lagi adalah human trafficking.
Masih teringat pascadilantik di Jakarta, orang nomor satu di NTT itu di hadapan para awak media tampak terus sesumbar tentang berbagai upaya penuntasan masalah di NTT.
Ia dengan tegas mengatakan akan membasmi mafia-mafia tambang di NTT yang hanya mampu merusak lingkungan tanpa memberikan andil bagi NTT melalui moratorium tambang.
Bahkan pascamoratorium tersebut gubernur justru dinilai banyak pihak hanya berfokus pada evaluasi regulasi semata yang memberi celah pada industri tambang untuk tetap eksis mengeruk perut bumi NTT.
Bahkan tak tanggung-tanggung orang nomor satu itu di hadapan guru-guru honor se-NTT menyampaikan telah memberhentikan kepala dinas tenaga kerja NTT karena tak mengindahkan moratorium yang sudah dikeluarkannya.Tentunya ini merupakan sebuah upaya yang amat sangat agresif.
Hal yang sama juga diakui oleh pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Lasarus Jehamat. Ia menilai pemerintah NTT belum fokus melaksanakan program kerja pembangunan setelah satu tahun.
Ia mengatakan belum terlihat ada perubahan yang signifikan terhadap pembangunan NTT dalam satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur NTT. Rencana pinjaman dana dari China untuk pembangunan jalan provinsi juga masih sebatas narasi.
Masyarakat NTT ujar dia, tentu saja menagih janji yang pernah dilontarkan oleh Gubernur Viktor dan wakilnya saat kampanye dan janjinya usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu.
117 PMI Meninggal
Jenazah Agustinus Nahak (43), pekerja migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (21/12) tiba di Bandara El Tari Kupang dengan ditumpangkan ke pesawat Garuda Indonesia (GA 438).
Inilah jenasah terakhir dari data yang diterima dari Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan TKI (BP3TKI) Nusa Tenggara Timur.
Semakin banyaknya TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri dengan dugaan "human trafficking" ini tentu semakin banyak mendapatkan banyak sorotan dari para pemerhati masalah TKI serta sejumlah organisasi kemahasiswaan di NTT.
Gubernur NTT sendiri beberapa waktu lalu kepada wartawan ketika ditanyai seputar semakin tingginya angka kematian TKI NTT di luar negeri khususnya di Malaysia mengeluarkan bahasa yang membuat banyak pihak geram.
"Ya pastilah, nanti akan banyak lagi TKI kita yang meninggal. Inikan akibat dari kirim TKI secara ilegal pada masa lalu. Nah, jadi kalau dia meninggal di sana ya kita siap kubur saja, mau apalagi," katanya.
Penyataan ini mendapatkan kecaman dari Pendeta Emmy Sahertian. Menurut salah satu pendeta yang aktif dalam masalah "human trafficking" itu, pernyataan itu menunjukkan bahwa orang nomor satu di NTT itu telah putus asa dalam hal menangani masalah pekerja migran asal NTT yang semakin banyak yang meninggal.
Pernyataan gubernur beberapa waktu lalu itu, lanjut dia, soal pekerja migran NTT yang dipulangkan dalam wujud jenazah membuktikan ketidakmampuannya menangani masalah tersebut.
Bahkan Emmy meminta agar orang nomor satu di provinsi berbasis kepulauan itu segera mundur dari jabatannya sebagai gubernur jika sudah tak mampu menangani masalah pekerja migran di provinsi termiskin ketiga nasional itu.
Penyataan orang nomor satu di NTT itu mendapat tanggapan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang .
Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Kupang, Alexius Easton Ance mengatakan, pihaknya dengan tegas mengecam keras pernyataan gubernur NTT itu.
Menurut PMKRI dari sisi kemanusiaan, pernyataan itu mencerminkan makna bahwa gubernur NTT sama sekali tidak mempunyai rasa empati terhadap sesama manusia. Apalagi dalam konteks ini, pekerja migran yang dikatakannya itu adalah rakyatnya sendiri dari NTT.
Easton mengatakan, bagaimana mungkin di tengah duka yang dialami para keluarga korban perdagangan orang NTT yang jumlah kasusnya tinggi, lantas mengeluarkan pernyataan yang begitu menyayat hati.
Wakil gubernur NTT Josef Nae Soi ketika dimintai tanggapan terkait banyaknya komentar negatif soal kepemimpinan dirinya bersama dengan gubernur Viktor, enggan untuk memberikan komentar.
Bahkan ia mengatakan, buat apa memberikan komentar. Mereka hanya bekerja untuk masyarakat, tidak buat pengamat-pengamat yang baru muncul.
Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Chris Mboeik mengatakan pembangunan di provinsi berbasis kepulauan ini terasa semakin berkembang dan maju dalam masa kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya Josef A Nae Soi.
Dia melihat ada lompatan yang besar terhadap pembangunan di NTT dalam setahun kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya Josef A Nae Soi. Banyak keputusan yang sifatnya strategis dilakukan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat NTT.
Menurut Pemimpin Umum Harian Victory News Kupang itu, kendati baru setahun menjadi gubernur NTT, namun beberapa kebijakan yang dilakukan justru telah mendorong percepatan pembangunan di NTT seperti pembangunan industri garam dan pengembangan sektor pariwisata.
Namun, mantan wartawan Harian Umum Suara Pembaruan itu tidak menjelaskan secara rinci mengenai tingkat kesejahteraan rakyat yang diperoleh dari sumber industri garam dan pariwisata.
Ia pun mengatakan warga NTT harus berbangga karena industri garam ada di daerah ini. Dalam kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat industri garam bisa dibangun. Lahan garam yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat dikelola secara baik sehingga NTT ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan garam nasional.
Industri garam di wilayah Kabupaten Kupang, Malaka, Sabu Raijua dan Flores itu dibangun sejak masa pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya yang berkuasa selama dua periode, yakni dari 2008 - 2018.
Selain itu, kata dia, bidang pariwisata juga mengalami kemajuan yang pesat karena pengelolaan kawasan wisata Taman Nasional Komodo yang sebelumnya dikendalikan pemerintah pusat bisa dikelola secara bersama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur.
Namun, pengelolaan bersama atas Taman Nasional Komodo (TNK) di ujung barat Pulau Flores itu, baru akan berlangsung pada 2020.
NTT, ;lanjut dia, akan mendapat pemasukan yang besar dari pengelolaan bersama Taman Nasional Komodo setelah diberlakukannya sistem membership card terhadap wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo pada 2020. Hanya Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat yang mampu melakukan hal seperti itu.
Politisi dari Partai NasDem ini merasa yakin dan optimistis dalam tangan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur, Josef A Nae Soi pembangunan di provinsi berbasis kepulauan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.