Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai Senin, (11/5), membuka posko pengaduan bantuan sosial tunai (BST) di seluruh desa di daerah itu.
Bupati TTS Egusem Piether Tahun saat dihubungi dari Kupang, Senin,(11/5) mengemukakan posko yang disatukan dengan posko gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di desa-desa yang terkena dampak COVID-19 tetapi tidak terdata untuk menyampaikan pengaduan kepada pemerintah.
"Dengan adanya kasus di Kelurahan Niki-Niki dimana banyak pengusaha yang menerima bantuan, sementara warga miskin tidak terdata, saya sudah instruksikan untuk buka posko pengaduan di seluruh desa," katanya.
Baca juga: Pemerintah dan TNI/Polri sisir ulang data penerima bantuan BST di TTS
Baca juga: Penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten TTS dinilai tak tepat sasar
Posko pengaduan tersebut terdapat di 287 desa/kelurahan, tersebar di 32 kecamatan.
Dia berharap dengan adanya posko pengaduan ini, warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima bantuan bisa diketahui lebih cepat.
"Setiap hari, saya akan mengecek laporan dari semua desa. Kalau ada masalah, langsung diselesaikan. Masyarakat lagi susah, jangan lagi dipersulit," katanya.
Bupati TTS Egusem Piether Tahun saat dihubungi dari Kupang, Senin,(11/5) mengemukakan posko yang disatukan dengan posko gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di desa-desa yang terkena dampak COVID-19 tetapi tidak terdata untuk menyampaikan pengaduan kepada pemerintah.
"Dengan adanya kasus di Kelurahan Niki-Niki dimana banyak pengusaha yang menerima bantuan, sementara warga miskin tidak terdata, saya sudah instruksikan untuk buka posko pengaduan di seluruh desa," katanya.
Baca juga: Pemerintah dan TNI/Polri sisir ulang data penerima bantuan BST di TTS
Baca juga: Penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten TTS dinilai tak tepat sasar
Posko pengaduan tersebut terdapat di 287 desa/kelurahan, tersebar di 32 kecamatan.
Dia berharap dengan adanya posko pengaduan ini, warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima bantuan bisa diketahui lebih cepat.
"Setiap hari, saya akan mengecek laporan dari semua desa. Kalau ada masalah, langsung diselesaikan. Masyarakat lagi susah, jangan lagi dipersulit," katanya.