Lima kabupaten di NTT usulkan tambahan anggaran pilkada
Selasa, 23 Juni 2020 19:29 WIB
Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu. (ANTARA/Bernadus Tokan)
Kupang (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Dohu mengatakan, hanya lima dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada di wilayah itu yang mengusulkan tambahan anggaran.
Kelima kabupaten yang mengusulkan tambahan anggaran tersebut adalah Kabupaten Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Timur, dan Kabupaten Malaka, kata Ketua KPU NTT, Thomas Dohu kepada ANTARA di Kupang, Selasa (23/6).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan usulan tambahan anggaran untuk membiayai tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020.
Baca juga: Empat kabupaten di NTT tak ajukan tambahan anggaran pilkada 2020
Baca juga: Bawaslu NTT harapkan anggaran tambahan pengawasan dari APBN
Menurut dia, dari lima kabupaten ini, ada kabupaten yang mengusulkan anggaran ke pusat karena APBD sudah tidak cukup untuk menambah anggaran di luar dari NPHD yang sudah disepakati sebelumnya.
Usulan tambahan anggaran tersebut, sudah disampaikan ke KPU RI dan kini tinggal menunggu realisasinya.
Dia menambahkan, saat ini KPU kabupaten sedang melakukan restrukturisasi anggaran.
"Teman-teman kabupaten sedang menyusun rancangan kebutuhan biaya berdasarkan protokol COVID-19, termasuk menyusun anggaran TPS," katanya.
Restrukturisasi anggaran Pilkada dilakukan untuk menyesuaikan penganggaran dengan kebutuhan kebutuhan baru, terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam proses Pilkada.
Pada tahun 2020, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada sembilan kabupaten.
Sembilan kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak pada tahun 2020 di NTT adalah, Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur.
Kelima kabupaten yang mengusulkan tambahan anggaran tersebut adalah Kabupaten Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Timur, dan Kabupaten Malaka, kata Ketua KPU NTT, Thomas Dohu kepada ANTARA di Kupang, Selasa (23/6).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan usulan tambahan anggaran untuk membiayai tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020.
Baca juga: Empat kabupaten di NTT tak ajukan tambahan anggaran pilkada 2020
Baca juga: Bawaslu NTT harapkan anggaran tambahan pengawasan dari APBN
Menurut dia, dari lima kabupaten ini, ada kabupaten yang mengusulkan anggaran ke pusat karena APBD sudah tidak cukup untuk menambah anggaran di luar dari NPHD yang sudah disepakati sebelumnya.
Usulan tambahan anggaran tersebut, sudah disampaikan ke KPU RI dan kini tinggal menunggu realisasinya.
Dia menambahkan, saat ini KPU kabupaten sedang melakukan restrukturisasi anggaran.
"Teman-teman kabupaten sedang menyusun rancangan kebutuhan biaya berdasarkan protokol COVID-19, termasuk menyusun anggaran TPS," katanya.
Restrukturisasi anggaran Pilkada dilakukan untuk menyesuaikan penganggaran dengan kebutuhan kebutuhan baru, terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam proses Pilkada.
Pada tahun 2020, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada sembilan kabupaten.
Sembilan kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak pada tahun 2020 di NTT adalah, Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur.
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor : Kornelis Aloysius Ileama Kaha
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB
Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi dokter yang ambil spesialis di Undana
13 February 2026 17:00 WIB
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB
BNPT: 230 orang ditangkap dalam 2 tahun terakhir karena danai kelompok teroris
13 February 2026 13:09 WIB