Kupang (ANTARA) -
Ketua PD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti mendorong pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar fokus pada keunggulan komparatif daerah, yaitu di sektor pertanian dan perkebunan.
"Termasuk bagaimana membangun desa sebagai kekuatan ekonomi karena desa sebagai instrumen negara terkecil di Indonesia," kata AA LaNyalla Mahmud Matalitti dalam diskusi dengan Bupati Sumba Barat Daya Kornelius Kodi Mete di Waikabubak, Sumba Barat Daya, Senin, (22/3).
"Kalau provinsi maju dan makmur, maka Indonesia juga maju dan makmur. Begitu pula wajah provinsi, tergantung kabupaten/kota, begitu pula kabupaten, tergantung wajah desa," katanya menambahkan.
Dalam hubungan dengan itu, lanjut mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu, penting desa harus menjadi kekuatan ekonomi karena isu strategis daerah saat ini, bukan soal otonomi daerah saja tetapi ada tiga isu strategis lain yang tak kalah penting.
"Pertama, percepatan pembangunan di daerah. Kedua, peningkatan indeks kemandirian fiskal daerah dan ketiga adalah kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di daerah," urainya.
Dia menambahkan, DPD RI akan menggelar FGD di Kupang dengan topik 'Strategi Peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur'.
Topik ini sangat penting, karena banyak daerah, terutama daerah otonomi baru hasil pemekaran masih berada pada level belum mandiri, jika diukur dalam indikator indeks kemandirian fiskal, sambungnya.
"Sehingga pemerintah pusat, sampai hari ini masih melakukan moratorium untuk pemekaran daerah otonomi baru," papar alumnus Universitas Brawijaya Malang.
Dalam pertemuan itu, Bupati SBD memaparkan fokus program Kabupaten SBD dalam enam program membangun desa.
Pertama, Desa Bercahaya, yakni aliran listrik di desa, kedua, Desa Berair, yakni ketersediaan air bersih di desa, ketiga Desa Pintar, yakni peningkatan pendidikan dasar, dan keempat Desa Aman Tenteram, yakni ketertiban dan jaminan keamanan.
Sementara kelima, Desa Sehat, yakni fasilitas kesehatan di desa untuk menekan angka stunting dan keenam, Desa Wisata, untuk membuka peluang wisata desa dengan kearifan lokal yang masih sangat kuat terjaga di Kabupaten SBD.
"Terus terang kedatangan bapak Ketua DPD RI menjadi berkah dan harapan bagi masyarakat Sumba Barat Daya, karena selain baru pertama kali ini, juga karena menyampaikan harapan tentang penguatan desa, dimana itu menjadi harapan kami selama ini," ungkap Kornelius.
Kornelius pun berharap, enam program yang dia canangkan di 173 desa dan dua kelurahan di SBD mendapat dukungan dari DPD RI.
Atas permintaan tersebut, LaNyalla meminta Senator asal NTT untuk menerima aspirasi tersebut untuk dibawa ke Senayan.
"Nanti bu Asyera tolong dibawa ke Jakarta aspirasi penguatan desa di Sumba Barat Daya karena sudah menjadi tekad kami, bahwa DPD RI harus menjadi advokat bagi daerah karena itu kami menggunakan tagline 'Dari Daerah untuk Indonesi'," tukasnya.
Dalam kunjungan itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti didampingi Senator asal NTT dr. Asyera Respati Wundalero dan Wakil Ketua Komite II, yang membidangi pertanian, perikanan dan perkebunan, Bustami Zainudin.
Baca juga: DPD RI minta pemerintah menjamin ketersediaan pupuk di Manggarai Barat
Baca juga: Penerbangan perdana Kupang-Pantar diluncurkan, ini harapan Ketua DPD RI
Ketua PD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti mendorong pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar fokus pada keunggulan komparatif daerah, yaitu di sektor pertanian dan perkebunan.
"Termasuk bagaimana membangun desa sebagai kekuatan ekonomi karena desa sebagai instrumen negara terkecil di Indonesia," kata AA LaNyalla Mahmud Matalitti dalam diskusi dengan Bupati Sumba Barat Daya Kornelius Kodi Mete di Waikabubak, Sumba Barat Daya, Senin, (22/3).
"Kalau provinsi maju dan makmur, maka Indonesia juga maju dan makmur. Begitu pula wajah provinsi, tergantung kabupaten/kota, begitu pula kabupaten, tergantung wajah desa," katanya menambahkan.
Dalam hubungan dengan itu, lanjut mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu, penting desa harus menjadi kekuatan ekonomi karena isu strategis daerah saat ini, bukan soal otonomi daerah saja tetapi ada tiga isu strategis lain yang tak kalah penting.
"Pertama, percepatan pembangunan di daerah. Kedua, peningkatan indeks kemandirian fiskal daerah dan ketiga adalah kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di daerah," urainya.
Dia menambahkan, DPD RI akan menggelar FGD di Kupang dengan topik 'Strategi Peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur'.
Topik ini sangat penting, karena banyak daerah, terutama daerah otonomi baru hasil pemekaran masih berada pada level belum mandiri, jika diukur dalam indikator indeks kemandirian fiskal, sambungnya.
"Sehingga pemerintah pusat, sampai hari ini masih melakukan moratorium untuk pemekaran daerah otonomi baru," papar alumnus Universitas Brawijaya Malang.
Dalam pertemuan itu, Bupati SBD memaparkan fokus program Kabupaten SBD dalam enam program membangun desa.
Pertama, Desa Bercahaya, yakni aliran listrik di desa, kedua, Desa Berair, yakni ketersediaan air bersih di desa, ketiga Desa Pintar, yakni peningkatan pendidikan dasar, dan keempat Desa Aman Tenteram, yakni ketertiban dan jaminan keamanan.
Sementara kelima, Desa Sehat, yakni fasilitas kesehatan di desa untuk menekan angka stunting dan keenam, Desa Wisata, untuk membuka peluang wisata desa dengan kearifan lokal yang masih sangat kuat terjaga di Kabupaten SBD.
"Terus terang kedatangan bapak Ketua DPD RI menjadi berkah dan harapan bagi masyarakat Sumba Barat Daya, karena selain baru pertama kali ini, juga karena menyampaikan harapan tentang penguatan desa, dimana itu menjadi harapan kami selama ini," ungkap Kornelius.
Kornelius pun berharap, enam program yang dia canangkan di 173 desa dan dua kelurahan di SBD mendapat dukungan dari DPD RI.
Atas permintaan tersebut, LaNyalla meminta Senator asal NTT untuk menerima aspirasi tersebut untuk dibawa ke Senayan.
"Nanti bu Asyera tolong dibawa ke Jakarta aspirasi penguatan desa di Sumba Barat Daya karena sudah menjadi tekad kami, bahwa DPD RI harus menjadi advokat bagi daerah karena itu kami menggunakan tagline 'Dari Daerah untuk Indonesi'," tukasnya.
Dalam kunjungan itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti didampingi Senator asal NTT dr. Asyera Respati Wundalero dan Wakil Ketua Komite II, yang membidangi pertanian, perikanan dan perkebunan, Bustami Zainudin.
Baca juga: DPD RI minta pemerintah menjamin ketersediaan pupuk di Manggarai Barat
Baca juga: Penerbangan perdana Kupang-Pantar diluncurkan, ini harapan Ketua DPD RI