Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menerima bantuan dana tunggu hunian (DTH) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp3 miliar lebih untuk korban bencana alam badai siklon tropis seroja.
Bantuan dana bagi korban bencana alam itu diserahkan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat kepada Bupati Kupang Korinus Masneno di Kupang, Rabu.
Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mengingatkan para bupati se-NTT yang terdampak bencana badai siklon tropis seroja untuk segera memasukan data kerusakan bencana hingga 30 April 2021.
"Apabila masih ada kabupaten yang belum lengkap melaporkan hasil validasi data kerusakan rumah hingga Jumat (30/4) pukul 00.00 Wita, pelayanan BPBD Provinsi NTT harus ditutup. Kalau ada rakyat ribut tidak terlayani, saya pimpin rakyatnya untuk teriak pada bupatinya," kata Viktor.
Baca juga: Pemkot Kupang usul korban bencana Seroja dibantu BNPB
Baca juga: Analisa bencana NTT jadi pelajaran
Ia mengatakan apabila pengajuan data berkaitan dengan bencana terlambat maka risiko ditanggung bupati bersangkutan.
"Kami akan umumkan ke masyarakat bahwa bupatinya gagal, urus administrasi saja tidak bisa. Hanya untuk verifikasi data saja susah," tegasnya.
Ia mengatakan bencana alam yang melanda NTT merupakan masalah luar biasa sehingga harus ditangani dengan pendekatan yang luar biasa. Sehingga para kepala daerah harus bisa bekerja dengan cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
"Pemimpin harus cepat berada di tengah-tengah masyarakat saat terjadi masalah. Yang layak berdiri sebagai pemimpin yang berani bertanggung jawab untuk rakyatnya," kata Viktor.
Bantuan dana tunggu hunian untuk biaya kontrakan 2.060 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp500.000/bulan selama tiga bulan.
Bantuan dana bagi korban bencana alam itu diserahkan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat kepada Bupati Kupang Korinus Masneno di Kupang, Rabu.
Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mengingatkan para bupati se-NTT yang terdampak bencana badai siklon tropis seroja untuk segera memasukan data kerusakan bencana hingga 30 April 2021.
"Apabila masih ada kabupaten yang belum lengkap melaporkan hasil validasi data kerusakan rumah hingga Jumat (30/4) pukul 00.00 Wita, pelayanan BPBD Provinsi NTT harus ditutup. Kalau ada rakyat ribut tidak terlayani, saya pimpin rakyatnya untuk teriak pada bupatinya," kata Viktor.
Baca juga: Pemkot Kupang usul korban bencana Seroja dibantu BNPB
Baca juga: Analisa bencana NTT jadi pelajaran
Ia mengatakan apabila pengajuan data berkaitan dengan bencana terlambat maka risiko ditanggung bupati bersangkutan.
"Kami akan umumkan ke masyarakat bahwa bupatinya gagal, urus administrasi saja tidak bisa. Hanya untuk verifikasi data saja susah," tegasnya.
Ia mengatakan bencana alam yang melanda NTT merupakan masalah luar biasa sehingga harus ditangani dengan pendekatan yang luar biasa. Sehingga para kepala daerah harus bisa bekerja dengan cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
"Pemimpin harus cepat berada di tengah-tengah masyarakat saat terjadi masalah. Yang layak berdiri sebagai pemimpin yang berani bertanggung jawab untuk rakyatnya," kata Viktor.
Bantuan dana tunggu hunian untuk biaya kontrakan 2.060 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp500.000/bulan selama tiga bulan.