Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta dukungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar bisa memanfaatkan aset sebagai agunan untuk pinjaman di lembaga keuangan guna mendukung pembangunan daerah.
"Kami mempunyai banyak aset, lahan kami luas-luas tetapi pemerintah daerah tidak boleh lakukan pinjaman ke lembaga keuangan dengan aset yang kami miliki," katanya dalam pertemuan bersama Mendagri Tito Karnavian yang berkunjung di Kupang, Jumat, (4/6).
Dia mengatakan jika pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga maka mereka bisa melakukan pinjaman atas nama perusahaannya.
Menurut Viktor, seandainya aturan ini bisa diubah maka daerah miskin seperti NTT dengan aset yang begitu banyak, bisa dimanfaatkan untuk melakukan pinjaman di lembaga keuangan untuk kepentingan infrastruktur yang saat ini tidak bisa hanya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mencontohkan pemerintah provinsi memiliki lahan di Kota Kupang dan dikerjasamakan dengan managemen Lippo Plaza yang membayar sewa Rp600 juta per tahun.
"Sementara dari tiket masuk untuk parkir, dia sudah cukup membayar cicilan kepada pemprov, sisanya untung baginya. Ini kan sebuah ketidakadilan karena sistem perundang-undangan tidak berpihak ke pemerintah daerah mempergunakan aset-asetnya untuk kepentingan daerah," katanya.
Baca juga: Mendagri serahkan kasus Bupati Alor ke Gubernur
"Oleh karena itu saya berharap bapak Mendagri bantu kami agar kami juga mau merubah aturan untuk kami dari daerah mampu melakukan pinjaman-pinjaman daerah dengan jaminannya adalah aset-aset daerah kecuali kantor," katanya lagi.
Ia mengatakan pemerintah provinsi memiliki aset tanah yang letaknya strategis menyebar di Labuan Bajo, Sumba, Kota Kupang, dan sebagainya yang seharusnya menjadi kekuatan untuk dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur.
Baca juga: Gubernur NTT dorong inspektorat bekerja profesional
Kondisi infrastruktur di NTT, kata dia sangat terbatas dan pada saat musim hujan maka masyarakat di daerah-daerah terpencil terisoilir total.
Oleh karena itu butuh percepatan pembanganunan melalui inovasi, salah satunya melalui pinjaman daerah, katanya menegaskan.
"Kami mempunyai banyak aset, lahan kami luas-luas tetapi pemerintah daerah tidak boleh lakukan pinjaman ke lembaga keuangan dengan aset yang kami miliki," katanya dalam pertemuan bersama Mendagri Tito Karnavian yang berkunjung di Kupang, Jumat, (4/6).
Dia mengatakan jika pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga maka mereka bisa melakukan pinjaman atas nama perusahaannya.
Menurut Viktor, seandainya aturan ini bisa diubah maka daerah miskin seperti NTT dengan aset yang begitu banyak, bisa dimanfaatkan untuk melakukan pinjaman di lembaga keuangan untuk kepentingan infrastruktur yang saat ini tidak bisa hanya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mencontohkan pemerintah provinsi memiliki lahan di Kota Kupang dan dikerjasamakan dengan managemen Lippo Plaza yang membayar sewa Rp600 juta per tahun.
"Sementara dari tiket masuk untuk parkir, dia sudah cukup membayar cicilan kepada pemprov, sisanya untung baginya. Ini kan sebuah ketidakadilan karena sistem perundang-undangan tidak berpihak ke pemerintah daerah mempergunakan aset-asetnya untuk kepentingan daerah," katanya.
Baca juga: Mendagri serahkan kasus Bupati Alor ke Gubernur
"Oleh karena itu saya berharap bapak Mendagri bantu kami agar kami juga mau merubah aturan untuk kami dari daerah mampu melakukan pinjaman-pinjaman daerah dengan jaminannya adalah aset-aset daerah kecuali kantor," katanya lagi.
Ia mengatakan pemerintah provinsi memiliki aset tanah yang letaknya strategis menyebar di Labuan Bajo, Sumba, Kota Kupang, dan sebagainya yang seharusnya menjadi kekuatan untuk dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur.
Baca juga: Gubernur NTT dorong inspektorat bekerja profesional
Kondisi infrastruktur di NTT, kata dia sangat terbatas dan pada saat musim hujan maka masyarakat di daerah-daerah terpencil terisoilir total.
Oleh karena itu butuh percepatan pembanganunan melalui inovasi, salah satunya melalui pinjaman daerah, katanya menegaskan.