Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mempercepat pelelangan tender proyek infrastruktur sehingga penyerapan anggaran belanja pemerintah meningkat dari 13 persen menjadi 50 persen pada akhir Juni 2021.
"Penyerapan anggaran belanja pemerintah di Kabupaten Kupang saat ini baru mencapai 13 persen lebih. Kami targetkan hingga akhir Juni sudah mencapai 40 persen," kata Bupati Kupang, Korinus Masneno ketika dihubungi di Kupang, Minggu, (13/6).
Ia mengatakan,salah satu strategi dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang agar penyerapan anggaran lebih banyak dengan mempercepat kegiatan tender proyek infrastruktur.
"Proses tender untuk alokasi dana DAK dan DAU sedang sedang berlangsung sehingga dalam bulan ini sudah bisa direalisasikan belanja pemerintah hingga 40 persen ,"tegas Korinus.
Menurut dia rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah di kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Oecusse, Timor Leste ini sebagai dampak dari pemberlakuan sistem pengelolaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD.
"Kami tetap konsisten menggunakan sistem SIPD karena proses pertangungjawabnya lebih mudah dari Simda. Memang penyerapan anggaran lambat tetapi i pada akhir tahun anggaran tidak terlalu susah membuat laporan pertangungjawabnya,"tegas Korinus.
Dia optimis hingga Oktober 2021 anggaran belanja pemerintah di daerah itu sudah bisa mencapai 100 persen sehingga pembangunan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik.
Baca juga: Pakar: sebut Bimtek DPRD Kupang hamburkan uang rakyat
Baca juga: 1.500 korban siklon Seroja di Kabupaten Kupang direlokasi
"Penyerapan anggaran belanja pemerintah di Kabupaten Kupang saat ini baru mencapai 13 persen lebih. Kami targetkan hingga akhir Juni sudah mencapai 40 persen," kata Bupati Kupang, Korinus Masneno ketika dihubungi di Kupang, Minggu, (13/6).
Ia mengatakan,salah satu strategi dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang agar penyerapan anggaran lebih banyak dengan mempercepat kegiatan tender proyek infrastruktur.
"Proses tender untuk alokasi dana DAK dan DAU sedang sedang berlangsung sehingga dalam bulan ini sudah bisa direalisasikan belanja pemerintah hingga 40 persen ,"tegas Korinus.
Menurut dia rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah di kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Oecusse, Timor Leste ini sebagai dampak dari pemberlakuan sistem pengelolaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD.
"Kami tetap konsisten menggunakan sistem SIPD karena proses pertangungjawabnya lebih mudah dari Simda. Memang penyerapan anggaran lambat tetapi i pada akhir tahun anggaran tidak terlalu susah membuat laporan pertangungjawabnya,"tegas Korinus.
Dia optimis hingga Oktober 2021 anggaran belanja pemerintah di daerah itu sudah bisa mencapai 100 persen sehingga pembangunan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik.
Baca juga: Pakar: sebut Bimtek DPRD Kupang hamburkan uang rakyat
Baca juga: 1.500 korban siklon Seroja di Kabupaten Kupang direlokasi