Kupang (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate mengatakan letak pembangunan Base Trasceiver Station (BTS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus sejalan dengan rencana pembangunan daerah sehingga jaringan telekomunikasi bisa dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan berbagai sektor pembangunan.
"Titik lokasi pembangunan BTS harus sejalan dengan rencana pembangunan daerah, jangan sampai BTS disediakan, dibangun, tetapi jauh dari rencana pembangunan daerah sehingga jangkauan sinyal tidak mampu mendukungnya," katanya dalam rapat koordinasi Percepatan Pembangunan BTS Kemenkominfo RI di NTT bersama Gubernur NTT serta para kepala daerah se-NTT di Kupang, Senin, (28/6).
Ia menjelaskan Kemnkominfo telah mengalokasikan pembangunan 421 unit BTS untuk 421 desa di NTT yang akan diselesaikan pada 2021-2022.
Dalam pembangunan BTS ini, penentuan lokasi yang tepat merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kebutuhan pembangunan di desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Ia mengatakan titik koordinat BTS harus ditetapkan secara tepat sehingga keterjangkauan signal telekomunikasi mampu mendukung rencana pembangunan daerah.
"Karena rakor ini penting sekali agar koordinasi Kemenkominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat," katanya.
Menteri mengatakan hal yang tidak diinginkan yaitu lahan yang disediakan untuk pembangunan BTS, namun ketika selesai hanya menjangkau wilayah hutan, dan tidak menjangkau layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pemukiman masyarakat dan sebagainya.
Kemudian berbagai informasi muncul di media massa seperti para siswa dan guru naik gunung untuk mencari signal, kepala desa yang harus memanjat pohon untuk mengikuti rapat secara virtual dan sebagainya.
"Jangan sampai lagi seperti ini, sehingga kita perlu sama dan sejalan untuk menentukan di mana titik-titiknya sehingga pembangunan BTS berdampak panjang, sejalan dan searah dengan pembangunan wilayah," katanya.
"Titik lokasi pembangunan BTS harus sejalan dengan rencana pembangunan daerah, jangan sampai BTS disediakan, dibangun, tetapi jauh dari rencana pembangunan daerah sehingga jangkauan sinyal tidak mampu mendukungnya," katanya dalam rapat koordinasi Percepatan Pembangunan BTS Kemenkominfo RI di NTT bersama Gubernur NTT serta para kepala daerah se-NTT di Kupang, Senin, (28/6).
Ia menjelaskan Kemnkominfo telah mengalokasikan pembangunan 421 unit BTS untuk 421 desa di NTT yang akan diselesaikan pada 2021-2022.
Dalam pembangunan BTS ini, penentuan lokasi yang tepat merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kebutuhan pembangunan di desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Ia mengatakan titik koordinat BTS harus ditetapkan secara tepat sehingga keterjangkauan signal telekomunikasi mampu mendukung rencana pembangunan daerah.
"Karena rakor ini penting sekali agar koordinasi Kemenkominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat," katanya.
Menteri mengatakan hal yang tidak diinginkan yaitu lahan yang disediakan untuk pembangunan BTS, namun ketika selesai hanya menjangkau wilayah hutan, dan tidak menjangkau layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pemukiman masyarakat dan sebagainya.
Kemudian berbagai informasi muncul di media massa seperti para siswa dan guru naik gunung untuk mencari signal, kepala desa yang harus memanjat pohon untuk mengikuti rapat secara virtual dan sebagainya.
"Jangan sampai lagi seperti ini, sehingga kita perlu sama dan sejalan untuk menentukan di mana titik-titiknya sehingga pembangunan BTS berdampak panjang, sejalan dan searah dengan pembangunan wilayah," katanya.