Yangon (ANTARA) - Otoritas militer Myanmar akan membebaskan sekitar 700 tahanan dari penjara Insein Yangon pada Rabu, (30/6) kata kepala penjara Zaw Zaw kepada Reuters.
Namun, kepala penjara itu menolak untuk menyebutkan nama-nama tahanan yang akan dibebaskan.
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (18/6) telah menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 serta membebaskan para tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Baca juga: Junta Myanmar bela langkah penguasa negara di tengah kritik ASEAN
Pada Sabtu (19/6), kementerian luar negeri Myanmar merilis pernyataan yang menolak resolusi PBB itu.
Pihak militer Myanmar menganggap bahwa resolusi PBB itu dibuat "berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah".
Baca juga: Junta Myanmar labeli Pemerintah Persatuan Nasional sebagai teroris
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta pada 1 Februari. Namun, pihak junta membantah angka itu. (Reuters)
Namun, kepala penjara itu menolak untuk menyebutkan nama-nama tahanan yang akan dibebaskan.
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (18/6) telah menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 serta membebaskan para tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Baca juga: Junta Myanmar bela langkah penguasa negara di tengah kritik ASEAN
Pada Sabtu (19/6), kementerian luar negeri Myanmar merilis pernyataan yang menolak resolusi PBB itu.
Pihak militer Myanmar menganggap bahwa resolusi PBB itu dibuat "berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah".
Baca juga: Junta Myanmar labeli Pemerintah Persatuan Nasional sebagai teroris
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta pada 1 Februari. Namun, pihak junta membantah angka itu. (Reuters)