Otoritas Myanmar bebaskan 700 tahanan dari penjara Insein
Rabu, 30 Juni 2021 11:45 WIB
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA /REUTERS/Stringer/RWA/sa. (REUTERS/STRINGER/STRINGER)
Yangon (ANTARA) - Otoritas militer Myanmar akan membebaskan sekitar 700 tahanan dari penjara Insein Yangon pada Rabu, (30/6) kata kepala penjara Zaw Zaw kepada Reuters.
Namun, kepala penjara itu menolak untuk menyebutkan nama-nama tahanan yang akan dibebaskan.
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (18/6) telah menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 serta membebaskan para tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Baca juga: Junta Myanmar bela langkah penguasa negara di tengah kritik ASEAN
Pada Sabtu (19/6), kementerian luar negeri Myanmar merilis pernyataan yang menolak resolusi PBB itu.
Pihak militer Myanmar menganggap bahwa resolusi PBB itu dibuat "berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah".
Baca juga: Junta Myanmar labeli Pemerintah Persatuan Nasional sebagai teroris
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta pada 1 Februari. Namun, pihak junta membantah angka itu. (Reuters)
Namun, kepala penjara itu menolak untuk menyebutkan nama-nama tahanan yang akan dibebaskan.
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (18/6) telah menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 serta membebaskan para tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Baca juga: Junta Myanmar bela langkah penguasa negara di tengah kritik ASEAN
Pada Sabtu (19/6), kementerian luar negeri Myanmar merilis pernyataan yang menolak resolusi PBB itu.
Pihak militer Myanmar menganggap bahwa resolusi PBB itu dibuat "berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah".
Baca juga: Junta Myanmar labeli Pemerintah Persatuan Nasional sebagai teroris
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta pada 1 Februari. Namun, pihak junta membantah angka itu. (Reuters)
Pewarta : Yuni Arisandy Sinaga
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
PBB menuntut pertanggungjawaban Israel atas laporan penyiksaan tahanan di Gaza
01 August 2024 15:00 WIB, 2024
Kakanwil Kumham NTT : Sanksi diberikan jika pegawai rutan terbukti aniaya tahanan
21 June 2024 13:00 WIB, 2024
Hamas bilang tidak ada pertukaran tahanan kecuali agresi di dihentikan
15 December 2023 12:48 WIB, 2023
Israel siap melanjutkan pembicaraan pertukaran tahanan dengan Hamas
12 December 2023 13:00 WIB, 2023
Terpopuler - Internasional
Lihat Juga
Militer AS mulai menempatkan rudal Patriot pada truk peluncur di pangkalan udara Qatar
11 February 2026 13:43 WIB
Duta Besar Iran menilai AS tidak layak pimpin inisiatif perdamaian di Gaza
11 February 2026 7:45 WIB
Indonesia ingin perkuat kerja sama dengan Iran dalam pemberdayaan perempuan
11 February 2026 7:38 WIB