Kupang (Antaranews NTT) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nusa Tenggara Timur mencatat selama Januari-Desember 2017 jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah ini mencapai 4.012.978 jiwa dari total jumlah warga setempat yang mencapai 5.614.189 jiwa.
"Jadi semenjak BPJS Kesehatan diluncurkan jumlah peserta khususnya untuk NTT sudah mencapai empat jutaan jiwa. Kalau dipersentasekan bisa mencapai 71,48 persen dari penduduk NTT yang sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang Subkhan di Kupang, Kamis, terkait progres kepesertaan BPJS Kesehatan di NTT.
Ia menyebutkan untuk BPJS Kesehatan Cabang Kupang total peserta yang sudah bergabung dalam BPJS Kesehatan mencapai 900-an jiwa dari jumlah penduduk Kota Kupang yang mencapai 1,2 jutaan jiwa.
Jika dirinci, ujarnya, untuk penerima bantuan iuran mencapai 542.962 jiwa, sedangkan bukan penerima bantuan iuran dibagi menjadi tiga, yakni pekerja penerima upah (PPU) jumlahnya 187.576 jiwa, pekerja bukan penerima upah (PBPU) 97.050 jiwa, sedangkan untuk bukan pekerja (BP) berjumlah 26.272 jiwa.
Untuk Cabang Maumere dari jumlah penduduk 795.634 jiwa yang sudah terdaftar menjadi anggota kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 612.785 jiwa.
Cabang Ende dari total penduduknya 1,5 jutaan jiwa yang sudah menjadi anggota mencapai 974.457 jiwa, Cabang Waingapu, Sumba Timur dari jumlah pendudukanya 781.851 jiwa yang sudah mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan mencapai 708.161 jiwa, sedangkan untuk Cabang Atambua dari jumlah penduduknya 1,2 jutaan jiwa yang menjadi anggota mencapai 808.971 jiwa.
Ia mengaku optimistis bahwa pada 2018-2019 seluruh masyarakat NTT sudah bergabung menjadi anggota kepesertaan BPJS Kesehatan, namun ia juga berharap agar pemerintah daerah segera mendaftar keluarga yang tidak mampu ke BPJS, karena ada tanggung jawab untuk menjamin masyarakat yang kurang mampu di luar dari yang dijamin secara nasional oleh APBN.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah provinsi dan kabupaten bisa membantu agar cakupan kepesertaannya bisa bertambah dan bisa menjamin masyarakat yang kurang mampu secara finansial tetapi belum masuk di datanya milik APBN.
Terkait dengan pembayaran yang sudah dilakukan selama 2017, ia mengaku baru membayar kepada sejumlah rumah sakit di Kota Kupang, yakni Rp300 miliar.
Pembayaran klaim bagi puskesmas-puskesmas belum dilakukan, demikian juga pembayaran klaim untuk seluruh wilayah NTT, pihaknya masih menunggu rekapan dari kantor wilayah di Denpasar, Bali.
"Namun jika dihitung dari Kota Kupang saja, kami perkirakan untuk seluruh wilayah NTT pembayaran klaimmnya bisa mencapai Rp800 miliar," ujarnya.
"Jadi semenjak BPJS Kesehatan diluncurkan jumlah peserta khususnya untuk NTT sudah mencapai empat jutaan jiwa. Kalau dipersentasekan bisa mencapai 71,48 persen dari penduduk NTT yang sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang Subkhan di Kupang, Kamis, terkait progres kepesertaan BPJS Kesehatan di NTT.
Ia menyebutkan untuk BPJS Kesehatan Cabang Kupang total peserta yang sudah bergabung dalam BPJS Kesehatan mencapai 900-an jiwa dari jumlah penduduk Kota Kupang yang mencapai 1,2 jutaan jiwa.
Jika dirinci, ujarnya, untuk penerima bantuan iuran mencapai 542.962 jiwa, sedangkan bukan penerima bantuan iuran dibagi menjadi tiga, yakni pekerja penerima upah (PPU) jumlahnya 187.576 jiwa, pekerja bukan penerima upah (PBPU) 97.050 jiwa, sedangkan untuk bukan pekerja (BP) berjumlah 26.272 jiwa.
Untuk Cabang Maumere dari jumlah penduduk 795.634 jiwa yang sudah terdaftar menjadi anggota kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 612.785 jiwa.
Cabang Ende dari total penduduknya 1,5 jutaan jiwa yang sudah menjadi anggota mencapai 974.457 jiwa, Cabang Waingapu, Sumba Timur dari jumlah pendudukanya 781.851 jiwa yang sudah mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan mencapai 708.161 jiwa, sedangkan untuk Cabang Atambua dari jumlah penduduknya 1,2 jutaan jiwa yang menjadi anggota mencapai 808.971 jiwa.
Ia mengaku optimistis bahwa pada 2018-2019 seluruh masyarakat NTT sudah bergabung menjadi anggota kepesertaan BPJS Kesehatan, namun ia juga berharap agar pemerintah daerah segera mendaftar keluarga yang tidak mampu ke BPJS, karena ada tanggung jawab untuk menjamin masyarakat yang kurang mampu di luar dari yang dijamin secara nasional oleh APBN.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah provinsi dan kabupaten bisa membantu agar cakupan kepesertaannya bisa bertambah dan bisa menjamin masyarakat yang kurang mampu secara finansial tetapi belum masuk di datanya milik APBN.
Terkait dengan pembayaran yang sudah dilakukan selama 2017, ia mengaku baru membayar kepada sejumlah rumah sakit di Kota Kupang, yakni Rp300 miliar.
Pembayaran klaim bagi puskesmas-puskesmas belum dilakukan, demikian juga pembayaran klaim untuk seluruh wilayah NTT, pihaknya masih menunggu rekapan dari kantor wilayah di Denpasar, Bali.
"Namun jika dihitung dari Kota Kupang saja, kami perkirakan untuk seluruh wilayah NTT pembayaran klaimmnya bisa mencapai Rp800 miliar," ujarnya.