Labuan Bajo (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra meminta agar permasalahan tanah di Manggarai Barat berfokus pada solusi.
"Fokus pada solusi. Semangatnya ada di situ (solusi)," kata Surya dalam kunjungannya ke Labuan Bajo, NTT, Senin, (13/9).
Dia mengatakan hal tersebut usai berdiskusi dengan segenap unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat terkait permasalahan tanah di daerah pariwisata super prioritas Labuan Bajo tersebut.
Bagi Surya, permasalahan tanah harus mengarah pada solusi. Oleh karena itu, butuh dukungan berbagai pihak melalui musyawarah dan negosiasi sehingga ada solusi dan kejelasan bagi para investor yang mau masuk ke Manggarai Barat.
Dia menyebut telah mendapatkan gambaran lebih lengkap terkait masalah tanah karena ada berbagai masukan dari perspektif masyarakat adat, pemangku kepentingan, bupati, badan otorita, hingga akademisi.
Menurut Surya, perlu pendekatan penanganan masalah yang lebih halus dan lembut, tapi lebih pasti kemajuannya. Itulah bentuk konkret komitmen Kementerian ATR/BPN RI hingga kini.
Dia pun menjelaskan perlu adanya pemetaan data spasial, baik data kota dan sosial. Kini, pemetaan masalah tanah di Manggarai Barat akan dibantu oleh akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Universitas Nusa Cendana Kupang.
"Saya akan rapat dengan mereka untuk gali. Dari situ baru akan terlihat masalahnya apa, akarnya dimana, baru ada penyelesaian," ungkap dia.
Dia pun berharap amanat Presiden Joko Widodo untuk pembangunan Indonesia tetap dijalankan oleh semua pihak. Momentum pembangunan harus dikerjakan sebaik mungkin untuk Indonesia, katanya.
Baca juga: MA tolak gugatan masalah tanah di Labuan Bajo
Baca juga: Tokoh adat Lancang Mabar sesalkan warga ambil alih hutan
"Fokus pada solusi. Semangatnya ada di situ (solusi)," kata Surya dalam kunjungannya ke Labuan Bajo, NTT, Senin, (13/9).
Dia mengatakan hal tersebut usai berdiskusi dengan segenap unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat terkait permasalahan tanah di daerah pariwisata super prioritas Labuan Bajo tersebut.
Bagi Surya, permasalahan tanah harus mengarah pada solusi. Oleh karena itu, butuh dukungan berbagai pihak melalui musyawarah dan negosiasi sehingga ada solusi dan kejelasan bagi para investor yang mau masuk ke Manggarai Barat.
Dia menyebut telah mendapatkan gambaran lebih lengkap terkait masalah tanah karena ada berbagai masukan dari perspektif masyarakat adat, pemangku kepentingan, bupati, badan otorita, hingga akademisi.
Menurut Surya, perlu pendekatan penanganan masalah yang lebih halus dan lembut, tapi lebih pasti kemajuannya. Itulah bentuk konkret komitmen Kementerian ATR/BPN RI hingga kini.
Dia pun menjelaskan perlu adanya pemetaan data spasial, baik data kota dan sosial. Kini, pemetaan masalah tanah di Manggarai Barat akan dibantu oleh akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Universitas Nusa Cendana Kupang.
"Saya akan rapat dengan mereka untuk gali. Dari situ baru akan terlihat masalahnya apa, akarnya dimana, baru ada penyelesaian," ungkap dia.
Dia pun berharap amanat Presiden Joko Widodo untuk pembangunan Indonesia tetap dijalankan oleh semua pihak. Momentum pembangunan harus dikerjakan sebaik mungkin untuk Indonesia, katanya.
Baca juga: MA tolak gugatan masalah tanah di Labuan Bajo
Baca juga: Tokoh adat Lancang Mabar sesalkan warga ambil alih hutan