Kupang (AntaraNews NTT) - Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Timur telah merealisasikan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) bagi kelompok masyarakat penerima manfaat di provinsi berbasis kepulauan itu sudah mencapai 96,28 persen.
"Sampai dengan pertengahan Maret 2018 jumlah realisasi penerima Rastra sudah mencapai 96,28 persen," kata Kepala Bulog Divisi Regional NTT Efdal MS kepada Antara di Kupang, Selasa (20/3).
Ia menyebutkan jumlah keseluruhan alokasi Bansos Rastra dalam tahun 2018 untuk NTT sebanyak 53.478 ton yang tersebar di seluruh kabupaten di NTT.
Ia menyebutkan saat ini sejumlah kabupaten di NTT sudah mengambil Bansos Rastra dari gudang Bulog namun sayangnya setelah diambil tidak langsung disalurkan ke masyarakat.
"Oleh karena itu kami berharap agar secepatnya jika sudah menerimanya langsung disalurkan kepada masyarakat," ujarnya. Dengan begitu, para keluarga penerima manfaat bisa menambah persediaan beras di masing-masing keluarga, menyusul isu mahalnya harga beras di pasaran.
Ia mengatakan penyaluran beras kelas medium melalui Bansos Rastra itu dibagikan secara gratis dengan kuota sebanyak 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat.
Baca juga: Bulog NTT luncurkan GSP
"Beda dengan Rastra yang disalurkan tahun sebelumnya sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp1.600 per kilogram untuk setiap keluarga penerima, namun kali ini gratis," katanya.
Ia mengatakan, Bulog terus melakukan penyaluran Bansos Rastra seiring peluncurannya di masing-masing daerah untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran bahkan jika sudah 100 persen tersalur program triwulan II 2018 akan segera direalisasikan.
Efdal menambahkan, upaya menjaga kestabilan harga beras juga dilakukan melalui operasi pasar yang digelar Bulog secara rutin dengan harga Rp8.800 per kilogram untuk beras kelas medium.
Sementara itu terkait adanya usulan dari beberapa kabupaten yang meminta agar penyaluran Bansos Rastra dilakukan untuk tiga bulan sekaligus seperti Flores Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah harus mengaku surat kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.
"Kalau ingin seperti itu harus mengajukan surat kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial karena masih dilakukan verifikasi `by name by address` secara lengkap," katanya.
Baca juga: Stok beras di NTT mencapai 27.000 ton
"Sampai dengan pertengahan Maret 2018 jumlah realisasi penerima Rastra sudah mencapai 96,28 persen," kata Kepala Bulog Divisi Regional NTT Efdal MS kepada Antara di Kupang, Selasa (20/3).
Ia menyebutkan jumlah keseluruhan alokasi Bansos Rastra dalam tahun 2018 untuk NTT sebanyak 53.478 ton yang tersebar di seluruh kabupaten di NTT.
Ia menyebutkan saat ini sejumlah kabupaten di NTT sudah mengambil Bansos Rastra dari gudang Bulog namun sayangnya setelah diambil tidak langsung disalurkan ke masyarakat.
"Oleh karena itu kami berharap agar secepatnya jika sudah menerimanya langsung disalurkan kepada masyarakat," ujarnya. Dengan begitu, para keluarga penerima manfaat bisa menambah persediaan beras di masing-masing keluarga, menyusul isu mahalnya harga beras di pasaran.
Ia mengatakan penyaluran beras kelas medium melalui Bansos Rastra itu dibagikan secara gratis dengan kuota sebanyak 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat.
Baca juga: Bulog NTT luncurkan GSP
"Beda dengan Rastra yang disalurkan tahun sebelumnya sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp1.600 per kilogram untuk setiap keluarga penerima, namun kali ini gratis," katanya.
Ia mengatakan, Bulog terus melakukan penyaluran Bansos Rastra seiring peluncurannya di masing-masing daerah untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran bahkan jika sudah 100 persen tersalur program triwulan II 2018 akan segera direalisasikan.
Efdal menambahkan, upaya menjaga kestabilan harga beras juga dilakukan melalui operasi pasar yang digelar Bulog secara rutin dengan harga Rp8.800 per kilogram untuk beras kelas medium.
Sementara itu terkait adanya usulan dari beberapa kabupaten yang meminta agar penyaluran Bansos Rastra dilakukan untuk tiga bulan sekaligus seperti Flores Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah harus mengaku surat kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.
"Kalau ingin seperti itu harus mengajukan surat kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial karena masih dilakukan verifikasi `by name by address` secara lengkap," katanya.
Baca juga: Stok beras di NTT mencapai 27.000 ton