Kupang (AntaraNews NTT) - Kadis Nakertrans Nusa Tenggara Timur Bruno Kupok mengklaim bahwa Satgas TKI yang ditempatkan di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau Kupang sudah bekerja maksimal dalam mencegah pengiriman TKI ilegal ke luar negeri.
"Satgas TKI sejauh ini sudah bekerja maksimal dalam mencegah pengiriman orang secara ilegal ke luar NTT," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu (4/4), tanpa merinci jumlah TKI ilegal yang telah digagalkan keberangkatannya oleh Satgas TKI sejak lembaga itu dibentuk pada 2016.
Satgas TKI yang dibentuk itu terdiri dari beberapa institusi pemerintahan seperti Nakertrans, Kepolisian, TNI, Imigrasi, PT Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang, PT Pelindo Tenau Kupang serta unsur KP3 Laut.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Pol Yudi Sinlaloe menilai sejauh ini peran dan fungsi Satgas TKI yang sudah dibentuk di NTT tidak berjalan dengan baik.
"Satgas TKI memang sudah lama dibentuk, namun yang selama ini kerja hanya pihak kepolisian saja yang berusaha mengusut dan membongkarnya jika sudah ada kasus," katanya dan menilai bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam satuan tugas itu seperti bekerja sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi kerja yang bagus.
Baca juga: Lipsus - Pekerja migran dan harga diri sebuah bangsa
Hal inilah yang tampaknya membuat semakin banyak kasus calon TKI ilegal dari NTT yang berujung pada kematian saat dipulangkan dari tempat bekerja di Malaysia dan sejumlah negara lainnya," ujarnya.
Kombes Yudi Sinlaloe menambahkan pengungkapan kasus perdagangan orang di NTT tidak bisa langsung selesai hanya dalam beberapa pekan atau bulan, namun membutuhkan waktu yang lama mengingat para pelakunya memiliki jaringan yang cukup kuat.
"Satgas TKI sejauh ini sudah bekerja maksimal dalam mencegah pengiriman orang secara ilegal ke luar NTT," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu (4/4), tanpa merinci jumlah TKI ilegal yang telah digagalkan keberangkatannya oleh Satgas TKI sejak lembaga itu dibentuk pada 2016.
Satgas TKI yang dibentuk itu terdiri dari beberapa institusi pemerintahan seperti Nakertrans, Kepolisian, TNI, Imigrasi, PT Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang, PT Pelindo Tenau Kupang serta unsur KP3 Laut.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Pol Yudi Sinlaloe menilai sejauh ini peran dan fungsi Satgas TKI yang sudah dibentuk di NTT tidak berjalan dengan baik.
"Satgas TKI memang sudah lama dibentuk, namun yang selama ini kerja hanya pihak kepolisian saja yang berusaha mengusut dan membongkarnya jika sudah ada kasus," katanya dan menilai bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam satuan tugas itu seperti bekerja sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi kerja yang bagus.
Baca juga: Lipsus - Pekerja migran dan harga diri sebuah bangsa
Hal inilah yang tampaknya membuat semakin banyak kasus calon TKI ilegal dari NTT yang berujung pada kematian saat dipulangkan dari tempat bekerja di Malaysia dan sejumlah negara lainnya," ujarnya.
Kombes Yudi Sinlaloe menambahkan pengungkapan kasus perdagangan orang di NTT tidak bisa langsung selesai hanya dalam beberapa pekan atau bulan, namun membutuhkan waktu yang lama mengingat para pelakunya memiliki jaringan yang cukup kuat.