Kupang (AntaraNews NTT) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naketrans) Provinsi Nusa Tenggara Timur Bruno Kupok mengemukakan peran Kantor Imigrasi di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) ketenagakerjaan di Kupang belum optimal karena terkendala peralatan.
"Pihak Imigrasi menyatakan siap bergabung dalam LTSA ini tapi peran belum optimal karena kesulitan peralatan mereka yang membutuhkan biaya sekitar Rp1,7 miliar," kata Bruno Kupok di Kupang, Kamis (19/4).
Ia mengatakan, kehadiran LTSA ketenagakerjaan menjadi salah satu solusi utama penanganan masalah TKI ilegal yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah provinsi, katanya, memiliki kewenangan yang sangat terbatas untuk urusan ketenagakerjaan karena perizinan melibatkan berbagai instansi. Atas dasar itu, pemda membentuk LTSA yang melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Imigrasi, BP3TKI, kesehatan, perbankan, dan sebagainya.
Melalui LTSA, lanjutnya, semua layanan urusan perizinan dan dokumen ketenagakerjaan yang sebelumnya menyebar di berbagai instansi tekait dapat disatukan.
"Kalau sebelumnya urusan perizinan dan dokumen kalau diakumulasikan bisa sampai berbulan-bulan maka sekarang tidak lagi, semua bisa diurus dengan cepat di LTSA," katanya.
Baca juga: Gubernur NTT: Gunakan LTSA
Namun Bruno mengakui peran LTSA belum maksimal karena terkendala dukungan peralatan seperti dari Kantor Imigrasi di Kupang.
"Kami berharap pihak Imigrasi juga segera tindak lanjut kendala ini, karena walaupun sudah ada kesepakatan keterlibatan bersama tapi kalau tidak bergerak maka LTSA ini tidak bisa berbuat banyak," katanya.
Menurutnya, namun bukan berarti tidak ada aktivitas di LTSA itu selama enam bulan terakhir sejak diresmikan pada 2017 lalu.
Ia menyebut sejumlah layanan di LTSA yang telah berjalan lancar seperti penerbitan SPR (Surat Pengantar Rekrut), layanan kesehatan dan konsultasi terkait pengiriman tenaga kerja dan syarat-syaratnya, dan sebagainya.
"Rehab ruangan khusus juga sekarang sedang berjalan, di sisi lain kami juga tengah mendorong untuk pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) luar negeri," katanya.
"Pihak Imigrasi menyatakan siap bergabung dalam LTSA ini tapi peran belum optimal karena kesulitan peralatan mereka yang membutuhkan biaya sekitar Rp1,7 miliar," kata Bruno Kupok di Kupang, Kamis (19/4).
Ia mengatakan, kehadiran LTSA ketenagakerjaan menjadi salah satu solusi utama penanganan masalah TKI ilegal yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah provinsi, katanya, memiliki kewenangan yang sangat terbatas untuk urusan ketenagakerjaan karena perizinan melibatkan berbagai instansi. Atas dasar itu, pemda membentuk LTSA yang melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Imigrasi, BP3TKI, kesehatan, perbankan, dan sebagainya.
Melalui LTSA, lanjutnya, semua layanan urusan perizinan dan dokumen ketenagakerjaan yang sebelumnya menyebar di berbagai instansi tekait dapat disatukan.
"Kalau sebelumnya urusan perizinan dan dokumen kalau diakumulasikan bisa sampai berbulan-bulan maka sekarang tidak lagi, semua bisa diurus dengan cepat di LTSA," katanya.
Baca juga: Gubernur NTT: Gunakan LTSA
Namun Bruno mengakui peran LTSA belum maksimal karena terkendala dukungan peralatan seperti dari Kantor Imigrasi di Kupang.
"Kami berharap pihak Imigrasi juga segera tindak lanjut kendala ini, karena walaupun sudah ada kesepakatan keterlibatan bersama tapi kalau tidak bergerak maka LTSA ini tidak bisa berbuat banyak," katanya.
Menurutnya, namun bukan berarti tidak ada aktivitas di LTSA itu selama enam bulan terakhir sejak diresmikan pada 2017 lalu.
Ia menyebut sejumlah layanan di LTSA yang telah berjalan lancar seperti penerbitan SPR (Surat Pengantar Rekrut), layanan kesehatan dan konsultasi terkait pengiriman tenaga kerja dan syarat-syaratnya, dan sebagainya.
"Rehab ruangan khusus juga sekarang sedang berjalan, di sisi lain kami juga tengah mendorong untuk pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) luar negeri," katanya.