Kupang (AntaraNews NTT) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta aparatur sipil negara (ASN) tetap bersikap netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018.
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Wali Kota Kupang Jefrison Riwu Kore pada HUT ke-22 Kota Kupang, Rabu (25/4), mengatakan pada tahun 2018 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah di Indonesia terdiri atas 17 provinsi dan 115 kabupaten serta 39 kota.
"Kepada seluruh aparatur sipil negara saya ingatkan untuk menjaga netralitas selama berlangsungnya kegiatan pilkada ini," kata Mendagri dan menegaskan pemerintah tidak akan sungkan memberikan tindakan tegas terhadap setiap ASN yang tidak netral dengan menjadi tim sukses salah satu pasangan calon yang maju dalam perhelatan pilkada serentak tahun 2018.
Mendagri mengatakan, pemberian sanksi tegas dilakukan terhadap ASN yang menjadi tim sukses calon kepala daerah, menjadi juru kampanye serta memberikan bantuan fasilitas untuk melakukan kampanye terhadap pasangan calon kepala daerah tertentu.
"ASN tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada calon kepala daerah yang maju dalam pilkada karena berdampak pada tidak netralinya ASN dalam pilkada," tegas Mendagri.
Baca juga: Pilkada 2018 - Bawaslu minta KPU telusuri kembali data pemilih
Tjahjo Kumolo berharap pasangan calon kepala daerah serta pendukung para pasangan calon kepala daerah tetap menjaga ketenteraman masyarakat dengan tidak menyerang maupun menghujat pasangan calon lainnya selama pilkada berlangsung.
Mendagri mengatakan, momentum pilkada jangan dijadikan sebagai ajang menyerang serta menghujat antara pasangan calon demi menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
"Jadikan masa kampanye sebagai ajang menyampaikan ide dan gagasan yang cerdas dan konstruktif untuk kepentingan pembangunan daerah," harap Mendagri.
Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Provinsi NTT berlangsung di 10 kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Alor, Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Timor Tengah Selatan.
Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di 10 kabupaten di provinsi berbasis kepulauan ini akan dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2018-2023.
Pakaian tradisional
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setda Kota Kupang, Rabu (25/4), mengenakan pakaian tradisonal Nusa Tenggara Timur untuk memeriahkan HUT ke-22 Kota Kupang menjadi daerah otonom.
Wali Kota Kupang Jefri Riwu Koreh sangat apresiasi dengan para ASN yang mengenakan pakaian adat khas NTT tersebut, karena sebagai bagian dari upaya melestarikan aset budaya NTT.
"Mengenakan pakaian adat merupakan upaya kita untuk melestarikan aset budaya NTT. Kita harus berbanga memiliki aset budaya yang indah seperti ini," kata Wali Kota Jefri.
Acara peringatan HUT ke-22 Kota Kupang ini dilangsungkan dalam suatu upacara bendera di halaman Kantor Wali Kota Kupang yang dipimpin oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Koreh.
Upacara peringatan HUT ke-22 Kota Kupang tahun ini, beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena inspektur upacara serta seluruh ASN dalam lingkup Setda Kota Kupang mengenakan pakaian tradisional NTT.
Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man juga ikut mengenakan pakaian tradisional berupa Songke, pakaian adat khas Kabupaten Manggarai di ujung barat Pulau Flores.
Demikian pula dengan anggota DPRD Kota Kupang serta undangan lainnya yang mengenakan pakaian adat lengkap memeriahkan HUT ke-22 Kota Kupang yang jatuh pada Rabu (25/4).
Dalam nada penuh bangga, Wali Kota Jefri Riwu Koreh memuji kebhinekaan yang terpancar dari kain tradisional Nusa Tenggara Timur yang dikenakan para aparatur sipil negara.
"Kita harus menghormati perbedaan dalam corak dan seni bertenun ikat tersebut, karena dengan perbedaan itu lah maka kita akhirnya menjadi satu sebagai sebuah kekuatan yang besar," katanya.
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Wali Kota Kupang Jefrison Riwu Kore pada HUT ke-22 Kota Kupang, Rabu (25/4), mengatakan pada tahun 2018 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah di Indonesia terdiri atas 17 provinsi dan 115 kabupaten serta 39 kota.
"Kepada seluruh aparatur sipil negara saya ingatkan untuk menjaga netralitas selama berlangsungnya kegiatan pilkada ini," kata Mendagri dan menegaskan pemerintah tidak akan sungkan memberikan tindakan tegas terhadap setiap ASN yang tidak netral dengan menjadi tim sukses salah satu pasangan calon yang maju dalam perhelatan pilkada serentak tahun 2018.
Mendagri mengatakan, pemberian sanksi tegas dilakukan terhadap ASN yang menjadi tim sukses calon kepala daerah, menjadi juru kampanye serta memberikan bantuan fasilitas untuk melakukan kampanye terhadap pasangan calon kepala daerah tertentu.
"ASN tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada calon kepala daerah yang maju dalam pilkada karena berdampak pada tidak netralinya ASN dalam pilkada," tegas Mendagri.
Baca juga: Pilkada 2018 - Bawaslu minta KPU telusuri kembali data pemilih
Tjahjo Kumolo berharap pasangan calon kepala daerah serta pendukung para pasangan calon kepala daerah tetap menjaga ketenteraman masyarakat dengan tidak menyerang maupun menghujat pasangan calon lainnya selama pilkada berlangsung.
Mendagri mengatakan, momentum pilkada jangan dijadikan sebagai ajang menyerang serta menghujat antara pasangan calon demi menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
"Jadikan masa kampanye sebagai ajang menyampaikan ide dan gagasan yang cerdas dan konstruktif untuk kepentingan pembangunan daerah," harap Mendagri.
Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Provinsi NTT berlangsung di 10 kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Alor, Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Timor Tengah Selatan.
Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di 10 kabupaten di provinsi berbasis kepulauan ini akan dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2018-2023.
Pakaian tradisional
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setda Kota Kupang, Rabu (25/4), mengenakan pakaian tradisonal Nusa Tenggara Timur untuk memeriahkan HUT ke-22 Kota Kupang menjadi daerah otonom.
Wali Kota Kupang Jefri Riwu Koreh sangat apresiasi dengan para ASN yang mengenakan pakaian adat khas NTT tersebut, karena sebagai bagian dari upaya melestarikan aset budaya NTT.
"Mengenakan pakaian adat merupakan upaya kita untuk melestarikan aset budaya NTT. Kita harus berbanga memiliki aset budaya yang indah seperti ini," kata Wali Kota Jefri.
Acara peringatan HUT ke-22 Kota Kupang ini dilangsungkan dalam suatu upacara bendera di halaman Kantor Wali Kota Kupang yang dipimpin oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Koreh.
Upacara peringatan HUT ke-22 Kota Kupang tahun ini, beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena inspektur upacara serta seluruh ASN dalam lingkup Setda Kota Kupang mengenakan pakaian tradisional NTT.
Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man juga ikut mengenakan pakaian tradisional berupa Songke, pakaian adat khas Kabupaten Manggarai di ujung barat Pulau Flores.
Demikian pula dengan anggota DPRD Kota Kupang serta undangan lainnya yang mengenakan pakaian adat lengkap memeriahkan HUT ke-22 Kota Kupang yang jatuh pada Rabu (25/4).
Dalam nada penuh bangga, Wali Kota Jefri Riwu Koreh memuji kebhinekaan yang terpancar dari kain tradisional Nusa Tenggara Timur yang dikenakan para aparatur sipil negara.
"Kita harus menghormati perbedaan dalam corak dan seni bertenun ikat tersebut, karena dengan perbedaan itu lah maka kita akhirnya menjadi satu sebagai sebuah kekuatan yang besar," katanya.