BPN NTT menargetkan 15.800 sertifikat redistribusi tanah pada 2026

Sabtu, 31 Januari 2026 19:34 WIB

Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR NTT Fransiska Vivi Ganggas. ANTARA/HO-BPN NTT

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat redistribusi tanah 2026, sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria.

“Total target kegiatan redistribusi tanah 2026 di Provinsi NTT sebanyak 15.800 bidang yang tersebar di 22 Kantor Pertanahan kabupaten/kota,” kata Kepala Kanwil BPN/ATR NTT Fransiska Vivi Ganggas dalam keterangan di Kupang, Sabtu.

BPN NTT mencatat redistribusi tanah selama tiga tahun terakhir mencapai 100 persen sesuai target, dengan realisasi 18.180 sertifikat pada 2023, 26.844 sertifikat pada 2024, dan 3.649 sertifikat pada 2025.

Fransiska menjelaskan redistribusi tanah dilakukan untuk memberikan dasar kepemilikan tanah sekaligus kepastian hukum atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat penerima

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria, BPN NTT juga memastikan program redistribusi tanah diikuti pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, sebagai strategi percepatan, BPN NTT akan meningkatkan digitalisasi sertifikat tanah, pemetaan bidang yang belum terpetakan, serta pengawasan ketat terhadap layanan pertanahan guna mencegah pungutan liar.

BPN NTT akan mendorong peran Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) berjalan efektif dengan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung program strategis nasional.

Lebih lanjut, Fransiska mengatakan penerbitan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2026 ditargetkan sebanyak 66.696 sertifikat. Adapun realisasi PTSL 2025 mencapai 52.000 sertifikat atau 100 persen sesuai target tahunan.

"Kami juga menyiapkan desa dan kelurahan yang menjadi rencana lokasi PTSL yang memiliki potensi untuk saling berkontribusi dan bekerjasama dalam pelaksanaan program ini," katanya.

Ia menambahkan BPN akan melakukan sosialisasi langsung kepada desa dan kelurahan yang menjadi target lokasi PTSL, sekaligus memaksimalkan peran sumber daya manusia baik dari BPN maupun perangkat daerah seperti RT/RW, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.