Kupang (ANTARA) - Wali kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore melarang semua kepala dinas untuk melakukan perjalanan keluar daerah selama masa sidang DPRD TA 2022 .
"kehadiran para kepala dinas dalam pembahasan anggaran pada masa sidang I 2021/2022 untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022 sangat penting," kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore di Kupang, Jumat, (26/11).
Peringatan Wali Kota Kupang itu disampaikan dihadapan 37 anggota DPRD Kota Kupang dalam sidang pembahasan anggaran yang dipimpin Ketua DPRD,Jeskiel Laodoe.
Jefri mengatakan seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Perusahaan Daerah dan Camat lingkup Pemkot Kupang agar wajib mengikuti seluruh proses persidangan.
"Semua pejabat itu tidak bepergian atau melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama masa sidang," tegasnya.
Jefri mengatakan pasti memberikan sanksi tegas kepada kepala OPD yang mandel dan masih melakukan perjalanan keluar daerah selama masa persidangan berlangsung.
Ia berharap para pimpinan OPD untuk fokus dan hadiri secara langsung dalam agenda persidangan tepat waktu.
Menurut dia kehadiran para pimpinan OPD sangat penting dalam menjelaskan berbagai program yang diusulkan kepada DPRD Kota Kupang yang akan dilaksanakan pada 2022.
Baca juga: 206.405 warga Kota Kupang sudah divaksin dosis kedua
Baca juga: Pemkot Kupang gelar pekan temu wicara pemuda
"kehadiran para kepala dinas dalam pembahasan anggaran pada masa sidang I 2021/2022 untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022 sangat penting," kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore di Kupang, Jumat, (26/11).
Peringatan Wali Kota Kupang itu disampaikan dihadapan 37 anggota DPRD Kota Kupang dalam sidang pembahasan anggaran yang dipimpin Ketua DPRD,Jeskiel Laodoe.
Jefri mengatakan seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Perusahaan Daerah dan Camat lingkup Pemkot Kupang agar wajib mengikuti seluruh proses persidangan.
"Semua pejabat itu tidak bepergian atau melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama masa sidang," tegasnya.
Jefri mengatakan pasti memberikan sanksi tegas kepada kepala OPD yang mandel dan masih melakukan perjalanan keluar daerah selama masa persidangan berlangsung.
Ia berharap para pimpinan OPD untuk fokus dan hadiri secara langsung dalam agenda persidangan tepat waktu.
Menurut dia kehadiran para pimpinan OPD sangat penting dalam menjelaskan berbagai program yang diusulkan kepada DPRD Kota Kupang yang akan dilaksanakan pada 2022.
Baca juga: 206.405 warga Kota Kupang sudah divaksin dosis kedua
Baca juga: Pemkot Kupang gelar pekan temu wicara pemuda