Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan pentingnya profesionalitas bagi setiap pegawai di instansi yang dipimpinnya dalam memberikan layanan publik.
"Harus ada perubahan sistem, pola pikir, birokrasi yang PASTI. Jika profesional pasti punya skill, tapi kalau tidak akuntabel dan berintegritas, itu juga persoalan," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada kegiatan deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja serta penandatanganan komitmen zona integritas di Jakarta, Kamis.
Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT se-Kota Kupang di LPP Kelas IIB Kupang. Sedangkan jajaran ASN lainnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT mengikuti lewat live streaming di ruang kerja masing-masing.
Yasonna mengatakan deklarasi janji kinerja dilakukan untuk mengukuhkan komitmen insan Kemenkumham agar bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian, penandatanganan perjanjian kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang.
"Gunanya untuk memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik serta berkualitas," kata Yasonna.
Baca juga: Menkumham Yasonna canangkan 2022 tahun hak cipta
Baca juga: Yasonna paparkan keberhasilan Kemenkumham selama 2021
Selain itu, penandatanganan komitmen zona integritas bertujuan untuk mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham.
Harapannya, indeks reformasi birokrasi bisa meningkat yang ditandai dengan kualitas dan kuantitas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) meningkat.
Penandatanganan janji kinerja disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih serta anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi komitmen Kemenkumham dalam janji kinerja dan pembangunan zona integritas. Kemenkumham dinilai telah memberi contoh pentingnya usaha bersama dalam pencegahan praktik korupsi.
"Ini seiring dan sejalan dengan gagasan KPK ingin membersihkan negeri kita tercinta dari lilitan korupsi," kata dia.
"Harus ada perubahan sistem, pola pikir, birokrasi yang PASTI. Jika profesional pasti punya skill, tapi kalau tidak akuntabel dan berintegritas, itu juga persoalan," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada kegiatan deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja serta penandatanganan komitmen zona integritas di Jakarta, Kamis.
Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT se-Kota Kupang di LPP Kelas IIB Kupang. Sedangkan jajaran ASN lainnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT mengikuti lewat live streaming di ruang kerja masing-masing.
Yasonna mengatakan deklarasi janji kinerja dilakukan untuk mengukuhkan komitmen insan Kemenkumham agar bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian, penandatanganan perjanjian kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang.
"Gunanya untuk memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik serta berkualitas," kata Yasonna.
Baca juga: Menkumham Yasonna canangkan 2022 tahun hak cipta
Baca juga: Yasonna paparkan keberhasilan Kemenkumham selama 2021
Selain itu, penandatanganan komitmen zona integritas bertujuan untuk mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham.
Harapannya, indeks reformasi birokrasi bisa meningkat yang ditandai dengan kualitas dan kuantitas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) meningkat.
Penandatanganan janji kinerja disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih serta anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi komitmen Kemenkumham dalam janji kinerja dan pembangunan zona integritas. Kemenkumham dinilai telah memberi contoh pentingnya usaha bersama dalam pencegahan praktik korupsi.
"Ini seiring dan sejalan dengan gagasan KPK ingin membersihkan negeri kita tercinta dari lilitan korupsi," kata dia.