DJPb NTT dan BI bersinergi mengawal kinerja fiskal jelang akhir tahun

Jumat, 19 Desember 2025 11:15 WIB

Kegiatan Focus Group Discussion “Sinergi Mengawal Ekonomi Regional” yang digelar kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersama Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur. (ANTARA/HO-DJPb NTT)

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bank Indonesia memperkuat sinergi dalam mengawal kinerja fiskal akhir tahun untuk pertumbuhan ekonomi regional.

“Hingga pertengahan Desember, total belanja negara di NTT telah terealisasi sebesar Rp30,7 triliun,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa 72,8 persen dari total dana tersebut merupakan Transfer ke Daerah (TKD) yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, sementara sisanya 27,2 persen berasal dari anggaran instansi vertikal kementerian/lembaga yang juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di NTT.

Adi menegaskan APBN menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Bumi Flobamora, mengingat rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah.

“Realisasi belanja yang dari APBN sangat berpengaruh dalam menjaga roda pemerintahan, dan menggerakkan perekonomian melalui peningkatan produksi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan ketika pemerintah membayar gaji pegawai atau menyalurkan bantuan sosial, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga berpotensi menambah jumlah uang yang beredar hingga berkontribusi pada transaksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

APBN juga mendukung pelaku UMKM melalui subsidi bunga kredit. Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah tersalur Rp2,58 triliun kepada lebih dari 60 ribu pelaku usaha, sementara Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menjangkau lebih dari 59 ribu debitur yang belum tersentuh bank (unbankable), 99 persennya disalurkan melalui pola kelompok tanggung renteng.

“Artinya, puluhan ribu pedagang, pengrajin dan pelaku usaha kecil dan mikro, hingga petani di NTT terbantu dalam menjalankan usahanya berkat bantuan permodalan dari APBN,” kata Adi.

Besarnya dukungan dana APBN di berbagai lini ini menuntut adanya perbaikan kualitas pengelolaan anggaran di daerah. Berdasarkan evaluasi 2015-2024, meskipun alokasi TKD cenderung meningkat setiap tahunnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum menunjukkan capaian yang optimal.

Di sisi lain, tidak semua jenis belanja memiliki daya ungkit yang sama. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa terbukti menjadi katalisator yang berdampak langsung terhadap kenaikan IPM, karena sifat dananya yang spesifik untuk mendanai pembangunan infrastruktur layanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan.

“Sebaliknya, beberapa kategori belanja transfer yang bersifat block grant, cenderung kurang berkontribusi pada IPM karena sebagian besar digunakan untuk belanja operasional dan layanan administratif,” kata Adi.

Atas indikasi tersebut, DJPb NTT merekomendasikan perlunya alternatif penyesuaian pola belanja yang mendukung perbaikan kualitas belanja jangka panjang terkait peningkatan IPM, sambil tetap mengupayakan efisiensi dan hasil terbaik untuk memenuhi kebutuhan layanan administratif jangka pendek.