Bucharest (ANTARA) - Amerika Serikat akan meminta Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM, kata duta besar AS untuk PBB pada Senin, (4/4) setelah Ukraina menuduh tentara Rusia membunuh puluhan warga sipil di kota Bucha.
Dua pertiga suara mayoritas dari 193 anggota majelis di New York dapat menangguhkan sebuah negara karena melakukan pelanggaran HAM berat dan sistematis secara terus menerus.
"Partisipasi Rusia di Dewan HAM adalah lelucon," kata Dubes AS Linda Thomas-Greenfield saat berkunjung ke Romania.
"Dan itu salah, itulah kenapa kami yakin sudah saatnya Majelis Umum PBB mengumpulkan suara untuk mengeluarkan mereka."
Ukraina mengatakan bahwa mereka akan menggunakan semua "mekanisme PBB yang tersedia" untuk mengumpulkan bukti kejahatan Rusia di negara itu.
"Tak ada tempat bagi Rusia di Dewan HAM PBB," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.
Thomas-Greenfield mengatakan dia ingin voting dilakukan pekan ini.
Sejak invasi Rusia di Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengutuk Rusia dengan perolehan 140 suara.
"Pesan saya kepada 140 negara yang dengan berani berdiri bersama adalah: gambar-gambar dari Bucha dan kehancuran di seluruh Ukraina mengharuskan kita untuk menyelaraskan kata dengan perbuatan," kata Thomas-Greenfield.
Di New York, duta besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut upaya untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM sebagai "sulit dipercaya".
Dia mengatakan hal itu tak akan membantu perundingan damai.
"Sekali lagi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan ini tak akan memfasilitasi atau mendorong atau bermanfaat bagi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina," kata Nebenzia dalam jumpa pers.
Dia mengulangi penolakan Rusia atas tuduhan kekejaman di Bucha dan menyebut rekaman video yang beredar sebagai rekayasa.
Dia mengatakan Rusia akan menunjukkan lebih banyak bukti terkait isu tersebut pada sidang Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan Selasa.
Wakil wali kota Bucha mengatakan sekitar 50 mayat yang ditemukan setelah pasukan Rusia ditarik dari kota itu adalah korban pembunuhan ekstra yudisial oleh tentara Rusia.
Otoritas Ukraina mengatakan mereka tengah menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan perang di sana. Rusia membantah semua tuduhan terkait pembunuhan warga sipil di kota itu.
Rusia memasuki tahun kedua dari masa keanggotaan tiga tahun di Dewan HAM PBB yang beranggota 47 negara itu.
Baca juga: Pejabat PBB bilang Rusia mungkin sudah lakukan kejahatan perang di Ukraina
Dewan tersebut tak bisa membuat keputusan yang mengikat secara hukum, tapi keputusannya membawa pesan politis penting. Dewan itu dapat mengizinkan penyelidikan.
Bulan lalu mereka membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM, termasuk dugaan kejahatan perang di Ukraina sejak invasi Rusia. Dua pertiga anggota mendukung resolusi yang diusulkan Ukraina, sementara Rusia dan Eritrea menentang dan 13 lainnya, termasuk China, abstain.
Baca juga: DK PBB akan putuskan sikap terkait langkah Rusia soal Ukraina
AS mengatakan kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina dan para pakar AS sedang mengumpulkan bukti untuk mendukung pernyataan itu.
Pada Maret 2011, Majelis Umum PBB secara bulat memutuskan untuk menangguhkan Libya dari Dewan HAM setelah pengunjuk rasa mendapat tindakan keras dari pasukan yang loyal kepada pemimpin Libya saat itu, Muammar Khadafi.
Sumber: Antara/Reuters
Dua pertiga suara mayoritas dari 193 anggota majelis di New York dapat menangguhkan sebuah negara karena melakukan pelanggaran HAM berat dan sistematis secara terus menerus.
"Partisipasi Rusia di Dewan HAM adalah lelucon," kata Dubes AS Linda Thomas-Greenfield saat berkunjung ke Romania.
"Dan itu salah, itulah kenapa kami yakin sudah saatnya Majelis Umum PBB mengumpulkan suara untuk mengeluarkan mereka."
Ukraina mengatakan bahwa mereka akan menggunakan semua "mekanisme PBB yang tersedia" untuk mengumpulkan bukti kejahatan Rusia di negara itu.
"Tak ada tempat bagi Rusia di Dewan HAM PBB," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.
Thomas-Greenfield mengatakan dia ingin voting dilakukan pekan ini.
Sejak invasi Rusia di Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengutuk Rusia dengan perolehan 140 suara.
"Pesan saya kepada 140 negara yang dengan berani berdiri bersama adalah: gambar-gambar dari Bucha dan kehancuran di seluruh Ukraina mengharuskan kita untuk menyelaraskan kata dengan perbuatan," kata Thomas-Greenfield.
Di New York, duta besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut upaya untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM sebagai "sulit dipercaya".
Dia mengatakan hal itu tak akan membantu perundingan damai.
"Sekali lagi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan ini tak akan memfasilitasi atau mendorong atau bermanfaat bagi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina," kata Nebenzia dalam jumpa pers.
Dia mengulangi penolakan Rusia atas tuduhan kekejaman di Bucha dan menyebut rekaman video yang beredar sebagai rekayasa.
Dia mengatakan Rusia akan menunjukkan lebih banyak bukti terkait isu tersebut pada sidang Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan Selasa.
Wakil wali kota Bucha mengatakan sekitar 50 mayat yang ditemukan setelah pasukan Rusia ditarik dari kota itu adalah korban pembunuhan ekstra yudisial oleh tentara Rusia.
Otoritas Ukraina mengatakan mereka tengah menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan perang di sana. Rusia membantah semua tuduhan terkait pembunuhan warga sipil di kota itu.
Rusia memasuki tahun kedua dari masa keanggotaan tiga tahun di Dewan HAM PBB yang beranggota 47 negara itu.
Baca juga: Pejabat PBB bilang Rusia mungkin sudah lakukan kejahatan perang di Ukraina
Dewan tersebut tak bisa membuat keputusan yang mengikat secara hukum, tapi keputusannya membawa pesan politis penting. Dewan itu dapat mengizinkan penyelidikan.
Bulan lalu mereka membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM, termasuk dugaan kejahatan perang di Ukraina sejak invasi Rusia. Dua pertiga anggota mendukung resolusi yang diusulkan Ukraina, sementara Rusia dan Eritrea menentang dan 13 lainnya, termasuk China, abstain.
Baca juga: DK PBB akan putuskan sikap terkait langkah Rusia soal Ukraina
AS mengatakan kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina dan para pakar AS sedang mengumpulkan bukti untuk mendukung pernyataan itu.
Pada Maret 2011, Majelis Umum PBB secara bulat memutuskan untuk menangguhkan Libya dari Dewan HAM setelah pengunjuk rasa mendapat tindakan keras dari pasukan yang loyal kepada pemimpin Libya saat itu, Muammar Khadafi.
Sumber: Antara/Reuters