Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara di NTT pada triwulan I-2022 telah mencapai Rp6,4 triliun.
"Realisasi belanja ini menunjukkan akselerasi kinerja APBN tetap terjaga untuk memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat NTT," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Kamis, (21/4).
Ia mengatakan realisasi belanja senilai Rp6,4 triliun tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,65 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp4,82 triliun.
Catur menjelaskan belanja pemerintah pusat ini mengalami kontraksi sebesar 31,1 persen year on year (yoy), yang didominasi penurunan realisasi belanja modal sebesar 58 persen.
Capaian realisasi belanja pemerintah didominasi realisasi belanja pegawai sebesar Rp651,87 miliar dan belanja modal sebesar Rp511,92 miliar.
"Penurunan realisasi belanja dipengaruhi tidak adanya pengeluaran belanja yang carry over, dimana pada tahun 2021 banyak pekerjaan/proyek multiyears tahun 2020 yang jatuh tempo pada periode triwulan I-2021," katanya.
Catur menambahkan pihaknya terus melakukan berbagai aktivitas dalam menjaga kinerja APBN dalam rangka pemulihan ekonomi di NTT melalui koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan.
Baca juga: DJPB catat belanja negara di NTT Januari 2022 capai Rp1,5 triliun
Kinerja APBN perlu terus dijaga agar dapat berfungsi optimal sebagai pendorong terutama untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi.
Baca juga: DJPb catat realisasi insentif pajak NTT capai Rp42,67 miliar
"Ini dapat dilakukan melalui akselerasi pelaksanaan anggaran pusat/daerah, terutama untuk keperluan perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur," katanya.
"Realisasi belanja ini menunjukkan akselerasi kinerja APBN tetap terjaga untuk memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat NTT," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Kamis, (21/4).
Ia mengatakan realisasi belanja senilai Rp6,4 triliun tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,65 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp4,82 triliun.
Catur menjelaskan belanja pemerintah pusat ini mengalami kontraksi sebesar 31,1 persen year on year (yoy), yang didominasi penurunan realisasi belanja modal sebesar 58 persen.
Capaian realisasi belanja pemerintah didominasi realisasi belanja pegawai sebesar Rp651,87 miliar dan belanja modal sebesar Rp511,92 miliar.
"Penurunan realisasi belanja dipengaruhi tidak adanya pengeluaran belanja yang carry over, dimana pada tahun 2021 banyak pekerjaan/proyek multiyears tahun 2020 yang jatuh tempo pada periode triwulan I-2021," katanya.
Catur menambahkan pihaknya terus melakukan berbagai aktivitas dalam menjaga kinerja APBN dalam rangka pemulihan ekonomi di NTT melalui koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan.
Baca juga: DJPB catat belanja negara di NTT Januari 2022 capai Rp1,5 triliun
Kinerja APBN perlu terus dijaga agar dapat berfungsi optimal sebagai pendorong terutama untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi.
Baca juga: DJPb catat realisasi insentif pajak NTT capai Rp42,67 miliar
"Ini dapat dilakukan melalui akselerasi pelaksanaan anggaran pusat/daerah, terutama untuk keperluan perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur," katanya.