Forkompimda dorong rekonsiliasi antarwarga yang berkonflik
Senin, 27 Agustus 2018 10:23 WIB
Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon (kanan) didampingi Kabiro Humas Setda Provinsi NTT Samuel Pakereng saat memberikan keterangan pers. (ANTARA Foto/Asis Lewokeda)
Kupang (AntaraNews NTT) - Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong dilakukan rekonsiliasi terhadap dua kelompok warga yang berkonflik di Kabupaten Kupang, yakni Desa Tanah Merah dan Desa Oebelo.
"Rekonsiliasi dilakukan dan kami menyiapkan acara perdamaian serta deklarasi hidup secara damai di antara dua kelompok warga yang berkonflik. Kesbangpol NTT akan mengkoordinasikan," kata Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon di Kupang, Senin (27/8).
Ia mengatakan hal tersebut terkait hasil rapat Forkompimda NTT untuk membahas dan menyikapi konflik antarwarga Desa Tanah Merah dan Desa Oebelo di Kabupaten Kupang yang terjadi sejak Kamis (23/8).
Hingga Sabtu (25/8), jumlah korban yang tewas akibat konflik itu diketahui sebanyak dua orang, masing-masing satu dari Desa Tanah Merah dan satu warga Oebelo yang berasal dari Timor Leste.
Robert menyampaikan prihatin atas pecahnya konflik antarwarga serta turut berduka cita atas jatuhnya korban yang meninggal dunia di kedua belah pihak.
Baca juga: Bentrokan di Kupang sebabkan dua orang tewas
Baca juga: Ratusan warga Tanah Merah mengungsi akibat konflik
Pemerintah provinsi, lanjutnya, mengusahakan ungkapan bela sungkawa berupa uang duka bagi keluarga korban meninggal dan membantu pengobatan bagi keluarga korban yang mengalami luka-luka.
Robert juga meminta aparat keamanan TNI-Polri memperketat keamanan sehingga tidak terjadi lagi konflik susulan. "Kami akan segera membentuk tim untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas selama ini di Desa Oebelo yang dihuni warga yang berasal dari Timor Timur," ujarnya.
"Tim ini nanti dikoordinasikan Asisten I Setda NTT untuk penyelesaian masalah terutama sertifikasi lahan atau tanah dan rumah di Oebelo yang dihuni warga Indonesia dari Timor Timur," katanya.
"Rekonsiliasi dilakukan dan kami menyiapkan acara perdamaian serta deklarasi hidup secara damai di antara dua kelompok warga yang berkonflik. Kesbangpol NTT akan mengkoordinasikan," kata Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon di Kupang, Senin (27/8).
Ia mengatakan hal tersebut terkait hasil rapat Forkompimda NTT untuk membahas dan menyikapi konflik antarwarga Desa Tanah Merah dan Desa Oebelo di Kabupaten Kupang yang terjadi sejak Kamis (23/8).
Hingga Sabtu (25/8), jumlah korban yang tewas akibat konflik itu diketahui sebanyak dua orang, masing-masing satu dari Desa Tanah Merah dan satu warga Oebelo yang berasal dari Timor Leste.
Robert menyampaikan prihatin atas pecahnya konflik antarwarga serta turut berduka cita atas jatuhnya korban yang meninggal dunia di kedua belah pihak.
Baca juga: Bentrokan di Kupang sebabkan dua orang tewas
Baca juga: Ratusan warga Tanah Merah mengungsi akibat konflik
Pemerintah provinsi, lanjutnya, mengusahakan ungkapan bela sungkawa berupa uang duka bagi keluarga korban meninggal dan membantu pengobatan bagi keluarga korban yang mengalami luka-luka.
Robert juga meminta aparat keamanan TNI-Polri memperketat keamanan sehingga tidak terjadi lagi konflik susulan. "Kami akan segera membentuk tim untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas selama ini di Desa Oebelo yang dihuni warga yang berasal dari Timor Timur," ujarnya.
"Tim ini nanti dikoordinasikan Asisten I Setda NTT untuk penyelesaian masalah terutama sertifikasi lahan atau tanah dan rumah di Oebelo yang dihuni warga Indonesia dari Timor Timur," katanya.
Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Liga Spanyol - Barcelona lanjutkan tren kemenangan setelah telan Mallorca 3-0
08 February 2026 7:07 WIB
Liga Spanyol - "Hattrick" Lewandowski bawa Barcelona pangkas jarak dari Real Madrid
10 November 2025 7:14 WIB
Polres Mabar siagakan personel gabungan amankan penahbisan uskup Labuan Bajo
01 November 2024 1:00 WIB, 2024
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Menteri PPPA: Penanganan kasus kekerasan seksual harus berperspektif korban
15 February 2026 11:04 WIB
KPK mendalami kaitan rangkap jabatan Mulyono dengan kasus restitusi pajak
15 February 2026 11:01 WIB
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB