Ende (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
"Setiap tanggal 1 Juni, Pancasila selalu dibicarakan, diseminarkan, dan didiskusikan, tetapi sepi dalam pelaksanaannya. Pancasila itu lebih berarti jika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya dalam Diskusi Publik tentang "Penyampaian Hasil Survei Nasional Orientasi Publik terhadap Pancasila dan Isu-Isu Kebangsaan" di Lapangan Pancasila Ende, Kabupaten Ende, NTT, Rabu, (1/6/2022).
Hal itu dia sampaikan menyikapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bahwa hanya 64,6 persen publik yang tahu semua sila Pancasila.
Dia mengatakan rata-rata masyarakat Indonesia tahu Pancasila, termasuk hafal sila Pancasila. Namun, lebih banyak lagi yang tidak menerapkan secara konsisten.
Oleh karena itu, dia berharap semua pihak untuk memikirkan kembali bagaimana bisa membawa rakyat dengan kebijakan yang pas dengan napas Pancasila agar bisa menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
Ia mengatakan sistem politik demokrasi saat ini tidak memungkinkan untuk membuat Indonesia bebas korupsi pada tahun 2045 karena adanya politik transaksional yang dapat merusak nilai-nilai moral bangsa.
Baca juga: Jokowi ajak anak muda bangsa bumikan Pancasila
Menurutnya, akar persoalan bangsa berada pada sistem demokrasi yang terlanjur dipilih dan dijalankan tersebut. "Sudah dirusak pikiran oleh NPWP, Nomor Piro Wani Piro. Ini bahaya," kata dia.
Baca juga: Jokowi menyapa warga Ende sambil gunakan pakain adat Ende
Oleh karena itu, dia mengajak adanya evaluasi sistem demokrasi dan kebijakan ekonomi yang tentu saja harus bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan ke depan adalah bagaimana Pancasila tidak sebatas menjadi penghias, tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat.
"Setiap tanggal 1 Juni, Pancasila selalu dibicarakan, diseminarkan, dan didiskusikan, tetapi sepi dalam pelaksanaannya. Pancasila itu lebih berarti jika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya dalam Diskusi Publik tentang "Penyampaian Hasil Survei Nasional Orientasi Publik terhadap Pancasila dan Isu-Isu Kebangsaan" di Lapangan Pancasila Ende, Kabupaten Ende, NTT, Rabu, (1/6/2022).
Hal itu dia sampaikan menyikapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bahwa hanya 64,6 persen publik yang tahu semua sila Pancasila.
Dia mengatakan rata-rata masyarakat Indonesia tahu Pancasila, termasuk hafal sila Pancasila. Namun, lebih banyak lagi yang tidak menerapkan secara konsisten.
Oleh karena itu, dia berharap semua pihak untuk memikirkan kembali bagaimana bisa membawa rakyat dengan kebijakan yang pas dengan napas Pancasila agar bisa menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
Ia mengatakan sistem politik demokrasi saat ini tidak memungkinkan untuk membuat Indonesia bebas korupsi pada tahun 2045 karena adanya politik transaksional yang dapat merusak nilai-nilai moral bangsa.
Baca juga: Jokowi ajak anak muda bangsa bumikan Pancasila
Menurutnya, akar persoalan bangsa berada pada sistem demokrasi yang terlanjur dipilih dan dijalankan tersebut. "Sudah dirusak pikiran oleh NPWP, Nomor Piro Wani Piro. Ini bahaya," kata dia.
Baca juga: Jokowi menyapa warga Ende sambil gunakan pakain adat Ende
Oleh karena itu, dia mengajak adanya evaluasi sistem demokrasi dan kebijakan ekonomi yang tentu saja harus bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan ke depan adalah bagaimana Pancasila tidak sebatas menjadi penghias, tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat.