Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Pemerintah Pusat untuk NTT pada Semester I 2022 mencapai Rp14,9 triliun.
"Secara persentase, belanja APBN untuk NTT sebesar 43,8 persen dari total alokasi di 2022 mencapai Rp34,2 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo ketika dikonfirmasi di di Kupang, Jumat, (29/7/2022).
Ia menjelaskan nilai belanja APBN mencapai Rp14,9 triliun itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,97 triliun dan Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10,99 triliun.
Realisasi belanja ini, kata dia mengalami kenaikan secara year on year (yoy) atau dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di 2021 sebesar 42,2 persen.
Catur mengatakan meningkatnya belanja ini menunjukkan bahwa APBN terus terus berfungsi optimal sebagai shock absorber untuk menjaga keseimbangan perekonomian domestik termasuk di NTT.
"APBN terus bekerja keras di tengah tekanan inflasi dan pelemahan perekonomian global," katanya.
Ia berharap dengan kinerja APBN ini dapat mendorong menjaga kondisi perekonomian di NTT sehingga mampu bertumbuh di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung maupun ancaman krisis global.
Lebih lanjut, Catur juga mengajak masyarakat agar terus mengawal pemanfaatan APBN untuk memastikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
"APBN adalah milik bersama semua masyarakat perlu dijaga bersama-sama agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," katanya.
Baca juga: Kemenkeu ajak warga NTT kawal pemanfaatan dana BOS
Baca juga: Kemenkeu: Serapan padat karya di NTT capai 7.124 naker
"Secara persentase, belanja APBN untuk NTT sebesar 43,8 persen dari total alokasi di 2022 mencapai Rp34,2 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo ketika dikonfirmasi di di Kupang, Jumat, (29/7/2022).
Ia menjelaskan nilai belanja APBN mencapai Rp14,9 triliun itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,97 triliun dan Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10,99 triliun.
Realisasi belanja ini, kata dia mengalami kenaikan secara year on year (yoy) atau dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di 2021 sebesar 42,2 persen.
Catur mengatakan meningkatnya belanja ini menunjukkan bahwa APBN terus terus berfungsi optimal sebagai shock absorber untuk menjaga keseimbangan perekonomian domestik termasuk di NTT.
"APBN terus bekerja keras di tengah tekanan inflasi dan pelemahan perekonomian global," katanya.
Ia berharap dengan kinerja APBN ini dapat mendorong menjaga kondisi perekonomian di NTT sehingga mampu bertumbuh di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung maupun ancaman krisis global.
Lebih lanjut, Catur juga mengajak masyarakat agar terus mengawal pemanfaatan APBN untuk memastikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
"APBN adalah milik bersama semua masyarakat perlu dijaga bersama-sama agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," katanya.
Baca juga: Kemenkeu ajak warga NTT kawal pemanfaatan dana BOS
Baca juga: Kemenkeu: Serapan padat karya di NTT capai 7.124 naker