Jakarta (ANTARA) - Tahun 2022 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menonjolkan perannya di kancah internasional.
Di tengah situasi dunia yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 serta kondisi geopolitik yang memanas akibat perang dan meningkatnya rivalitas di antara kekuatan besar, Indonesia dipercaya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global.
Selain itu, Indonesia juga menjalankan perannya sebagai Presiden G20 tahun ini dengan mengusung tema besar Recover Together, Recover Stronger dengan tujuan mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan dunia yang inklusif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kepercayaan dan dukungan internasional terhadap Indonesia untuk menjalankan berbagai peran penting itu menempatkan Indonesia di puncak kepemimpinan global. Dengan begitu, Indonesia memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerja sama internasional yang lebih erat lagi.
Menyadari momentum berharga ini, Indonesia melalui kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia pada Juni lalu berupaya menonjolkan perannya sebagai juru damai bagi dua negara yang tengah berperang itu.
Perdamaian antara Kiev dan Moskow dinilai penting karena perang telah memicu krisis pangan dan energi global, serta ratusan juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem.
Langkah soft diplomacy Jokowi dipuji oleh beberapa kalangan yang menilai kepemimpinannya berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang berperan dalam perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, langkah Indonesia untuk memosisikan diri dan berbicara kepada Ukraina dan Rusia dinilai sangat tepat, meskipun perdamaian masih juga belum tercapai.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah berpendapat bahwa Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Dia menyebut diterimanya Jokowi baik oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy maupun Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan reputasi internasional yang teruji, yaitu bahwa kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia telah dipraktikkan secara konsisten, jujur, adil, tidak berpihak, berkesinambungan, dan sejalan dengan hukum internasional.
Sebagai hasil dari lawatan perdamaian Jokowi ke dua negara tersebut, menurut Rezasyah, adalah dibukanya secara bertahap aliran ekspor bahan pangan dari Rusia dan Ukraina ke pasar dunia.
Sementara itu sebagai Presiden G20, Indonesia berhasil menginisiasi dana perantara keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) yang dapat dimanfaatkan negara-negara untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.
Sebagai salah satu upaya memperkuat arsitektur kesehatan global, FIF direncanakan mulai beroperasi penuh pada tahun ini dengan Bank Dunia sebagai Wali Amanat dan Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pendukung utamanya.
Sampai saat ini, G20 telah menerima 1,3 miliar dolar AS (Rp 19,31 triliun) dalam bentuk komitmen pendanaan dari Indonesia, AS, Uni Eropa, Jerman, Singapura, Inggris, serta beberapa organisasi seperti Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, dan The Rockefeller Foundation.
Indonesia sendiri berkomitmen untuk berkontribusi sebesar 50 juta dolar AS (Rp742,83 miliar) kepada FIF, sambil terus mengajak negara lain untuk turut berkontribusi.
Capaian yang tak kalah penting selama Presidensi G20 Indonesia sejauh ini yaitu hadirnya secara fisik seluruh menteri luar negeri G20 dalam pertemuan di Bali, awal Juli lalu.
Menurut Menlu Retno Marsudi, kehadiran seluruh menlu anggota G20 menegaskan komitmen besar mereka terhadap G20 selain juga menunjukkan kenyamanan dan dukungan bagi kepemimpinan Indonesia dalam forum tersebut.
Dengan mengangkat isu multilateralisme serta krisis pangan dan energi, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama antarnegara untuk merespons tantangan global.
Indonesia juga mendorong G20 harus menjadi solusi untuk berbagai tantangan global, agar kelompok tersebut bisa menjadi relevan dan bermanfaat bagi dunia, khususnya bagi negara berkembang dan berpenghasilan rendah.
Menlu AS Antony Blinken memuji kepemimpinan Indonesia di G20 karena selalu berupaya mengeluarkan hasil konkret atas berbagai isu yang penting dan mendesak untuk dibahas.
Menurut Blinken, pertemuan G20 adalah alat yang tepat untuk duduk bersama dan mencari strategi yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Ia mencontohkan bagaimana kerja sama multilateral, termasuk yang dilakukan oleh G20, dapat mengatasi masalah pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.
Blinken meyakini berbagai pertemuan G20, termasuk pertemuan puncak pada November 2022 di bawah presidensi Indonesia, dapat memberi hasil konkret dan bermanfaat bagi warga dunia.
Ketua ASEAN
Tahun depan, Indonesia kembali mendapat kesempatan berharga ketika menjalankan tugasnya sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia telah tiga kali menjabat sebagai Ketua ASEAN yaitu pada 1967, 2003, dan 2011.
Selama masa keketuannya, telah lahir berbagai gagasan yang menjadi landscape kerja sama ASEAN, sehingga pada keketuaan keempat pada 2023 diharapkan Indonesia mampu melahirkan inisiatif besar lainnya untuk memperkuat ASEAN, baik bagi negara anggota maupun mitra dialog yang bertambah banyak.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menyebut bahwa selama keketuaannya untuk ASEAN pada 2023, Indonesia harus kembali mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dunia, terutama di tengah upaya keras dunia memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi.
Dikatakannya, upaya-upaya pemulihan ekonomi masih akan menjadi isu utama mengingat prediksi bahwa dinamika perekonomian tahun depan masih dibayang-bayangi dampak pandemi COVID.
Baca juga: Opini - N-250 Gatotkoco, pembuktian kemampuan anak bangsa
Selain itu, bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN akan menjadi salah satu prioritas Indonesia selama keketuaan tahun 2023. Hal ini sejalan dengan keputusan para menteri luar negeri ASEAN untuk mempercepat proses permohonan keanggotaan Timor Leste ke perhimpunan tersebut.
Proses pengajuan diri Timor Leste menjadi anggota ASEAN sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir, dengan adanya misi pencari fakta yang menilai kesiapan negara tersebut berdasarkan tiga pilar pencapaian komunitas ASEAN yaitu politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.
Dengan diselesaikannya proses penilaian oleh tim pencari fakta serta adanya komitmen politik dari negara anggota yang dituangkan dalam komunike bersama Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) di Kamboja awal Agustus lalu, diharapkan Timor Leste dapat segera bergabung ke ASEAN.
Baca juga: Artikel - Di balik pertemuan monumental Presiden Jokowi dan Xi Jinping
Presiden Timor Leste Ramos Horta menargetkan negaranya bisa bergabung menjadi anggota ASEAN pada 2023, bertepatan dengan masa keketuaan Indonesia di perhimpunan itu.
Kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga sangat diperlukan untuk menangani isu utama saat ini yaitu krisis di Myanmar, yang dipicu kudeta oleh militer terhadap pemerintah terpilih negara itu pada Februari 2021.
Dalam hal ini, kecakapan diplomasi dan kemampuan Indonesia untuk merangkul semua pihak yang berkonflik sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin—yang bertujuan untuk membantu mengakhiri krisis di Myanmar.
Pasalnya, sejak disepakati para pemimpin ASEAN pada April tahun lalu, tidak ada kemajuan dalam implementasi konsensus karena penolakan junta Myanmar untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu pihak oposisi—termasuk dengan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, yang kini dipenjara.
Tindakan keras ASEAN yang melarang keikutsertaan perwakilan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN, juga terkesan tidak digubris dan tidak mengubah sikap junta untuk berupaya memperbaiki krisis.
Karena mandeknya proses perdamaian di Myanmar, anggota ASEAN sepakat untuk kembali membahas isu ini dalam KTT para pemimpinnya pada November mendatang.
Mengenai utusan khusus (special envoy) ASEAN untuk Myanmar yang berdasarkan konsensus tersebut dijalankan oleh negara yang memegang keketuaan ASEAN, juga akan dibahas lebih lanjut mengingat sejauh ini Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN tahun lalu dan Kamboja selaku ketua ASEAN tahun ini belum mendapat akses untuk menemui semua pihak yang berkonflik di Myanmar—karena tidak diizinkan oleh militer negara tersebut.
Baca juga: Artikel - Berpulangnya sang reformis ekonomi Jepang, Shinzo Abe
Indonesia yang akan bertugas sebagai ketua ASEAN tahun 2023 akan sangat bergantung kepada hasil pembahasan para pemimpin ASEAN dalam KTT mendatang.
Hasil itulah, menurut Kepala Biro Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI Achmad Rizal Purnama, yang akan menjadi panduan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 tentang bagaimana menavigasi atau membantu Myanmar keluar dari krisis politik.
Dia juga menjelaskan bahwa dalam menyikapi isu Myanmar, Menlu RI Retno Marsudi selalu berupaya merangkul dan meminta komitmen dari semua pihak. Sebagai satu keluarga, Indonesia menilai sudah sepatutnya ada respons balik dari junta militer Myanmar untuk menanggapi secara positif uluran tangan ASEAN.
Jika pada masa keketuannya di ASEAN tahun depan Indonesia bisa mencapai kemajuan dalam membantu proses perdamaian di Myanmar, maka tajinya sebagai pemimpin global akan semakin menonjol.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketika Indonesia tunjukkan tajinya di puncak kepemimpinan global