Kupang (ANTARA) - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) berharap Pemilu 2019 lalu dapat menjadi catatan penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PMII Rafsanjani dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu, (3/9/2022) menyampaikan harapan saat beraudiensi dengan KPU RI di Jakarta guna menyampaikan sejumlah pokok pikiran penting sebagai masukan.
"Pelaksanaan Pemilu 2019 harus menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dalam memaksimalkan Pemilu 2024," kata Rafsanjani.
Selain itu, pihaknya juga mendorong aksesibilitas logistik kepada daerah-daerah di luar Pulau Jawa, agar narasi Indonesia sentris dapat direalisasikan Pemerintah.
"Untuk Pemilu 2024, PB PMII mendorong dan mengawal sejumlah isu utama dalam pelaksanaan pemilu, seperti partisipasi masyarakat, korupsi pemilu, eks koruptor, kampanye di kampus, dan sejumlah isu turunan lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu menjelaskan beberapa cacatan kritis hasil pemantauan setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
Pertama, Dia Tim Pemantau Pemilu PB PMII menyoroti insiden pencatutan nama penyelenggara, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahkan nama warga menjadi kader parpol.
"Pemantau Pemilu PB PMII akan melaporkan sejumlah parpol yang tidak patuh terhadap UU Pemilu dan aturan main KPU ke Bawaslu; dan bahkan akan memproses hal tersebut ke tindak pidana umum yang menjadi kewenangan pihak kepolisian," katanya.
Kedua, Pemantau Pemilu PB PMII juga mendorong caleg eks koruptor perlu mendapat peringatan khusus melalui keterangan pada alat peraga kampanye dan surat suara bahwa yang bersangkutan adalah "mantan narapidana korupsi".
"Hal itu penting dilakukan KPU sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik, sebagai pemilik kedaulatan, agar kemudian rakyat kita cerdas dalam memilih pemimpinnya," kata Hasnu.
Ketiga, Pemantau Pemilu PB PMII juga terus mendorong agar kampus sebagai ruang kampanye bagi parpol.
"Karena sesungguhnya pemilih rasional itu ada di kampus," tambahnya.
Menurut dia, kampus harus menjadi kompas di tengah kebuntuan demokrasi serba pragmatis, biaya politik mahal, isu politik uang, kampanye hitam, hoaks dan SARA, serta pola rayuan buzzer dalam menggiring opini publik untuk mendukung capres dan cawapres.
Perbuatan para buzzer di media sosial itu bisa menyesatkan kewarasan akal sehat publik dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilu Serentak 2024.
Anggota KPU RI Augus Mellaz menyambut baik kehadiran perwakilan PB PMII. Dalam pertemuan itu, Augus mengatakan bahwa KPU RI akan menempatkan kelompok cipayung seperti PB PMII sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan pemilu.
Baca juga: PPIR bangun kekuatan dukung Prabowo Subianto menjadi Capres 2024
August Mellaz mengakui KPU memiliki pokok-pokok pikiran serupa dengan PB PMII yang menjadi konsentrasi utama dalam setiap tahapan pemantauan di Pemilu Serentak 2024.
Baca juga: PB PMII soroti sejumlah kekurangan pada UU Pemilu
"KPU RI akan menjalin hubungan baik dengan PB PMII demi sama-sama menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024," ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PMII Rafsanjani dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu, (3/9/2022) menyampaikan harapan saat beraudiensi dengan KPU RI di Jakarta guna menyampaikan sejumlah pokok pikiran penting sebagai masukan.
"Pelaksanaan Pemilu 2019 harus menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dalam memaksimalkan Pemilu 2024," kata Rafsanjani.
Selain itu, pihaknya juga mendorong aksesibilitas logistik kepada daerah-daerah di luar Pulau Jawa, agar narasi Indonesia sentris dapat direalisasikan Pemerintah.
"Untuk Pemilu 2024, PB PMII mendorong dan mengawal sejumlah isu utama dalam pelaksanaan pemilu, seperti partisipasi masyarakat, korupsi pemilu, eks koruptor, kampanye di kampus, dan sejumlah isu turunan lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu menjelaskan beberapa cacatan kritis hasil pemantauan setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
Pertama, Dia Tim Pemantau Pemilu PB PMII menyoroti insiden pencatutan nama penyelenggara, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahkan nama warga menjadi kader parpol.
"Pemantau Pemilu PB PMII akan melaporkan sejumlah parpol yang tidak patuh terhadap UU Pemilu dan aturan main KPU ke Bawaslu; dan bahkan akan memproses hal tersebut ke tindak pidana umum yang menjadi kewenangan pihak kepolisian," katanya.
Kedua, Pemantau Pemilu PB PMII juga mendorong caleg eks koruptor perlu mendapat peringatan khusus melalui keterangan pada alat peraga kampanye dan surat suara bahwa yang bersangkutan adalah "mantan narapidana korupsi".
"Hal itu penting dilakukan KPU sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik, sebagai pemilik kedaulatan, agar kemudian rakyat kita cerdas dalam memilih pemimpinnya," kata Hasnu.
Ketiga, Pemantau Pemilu PB PMII juga terus mendorong agar kampus sebagai ruang kampanye bagi parpol.
"Karena sesungguhnya pemilih rasional itu ada di kampus," tambahnya.
Menurut dia, kampus harus menjadi kompas di tengah kebuntuan demokrasi serba pragmatis, biaya politik mahal, isu politik uang, kampanye hitam, hoaks dan SARA, serta pola rayuan buzzer dalam menggiring opini publik untuk mendukung capres dan cawapres.
Perbuatan para buzzer di media sosial itu bisa menyesatkan kewarasan akal sehat publik dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilu Serentak 2024.
Anggota KPU RI Augus Mellaz menyambut baik kehadiran perwakilan PB PMII. Dalam pertemuan itu, Augus mengatakan bahwa KPU RI akan menempatkan kelompok cipayung seperti PB PMII sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan pemilu.
Baca juga: PPIR bangun kekuatan dukung Prabowo Subianto menjadi Capres 2024
August Mellaz mengakui KPU memiliki pokok-pokok pikiran serupa dengan PB PMII yang menjadi konsentrasi utama dalam setiap tahapan pemantauan di Pemilu Serentak 2024.
Baca juga: PB PMII soroti sejumlah kekurangan pada UU Pemilu
"KPU RI akan menjalin hubungan baik dengan PB PMII demi sama-sama menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024," ujarnya.