Kupang (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur James Adam menilai pemerintah daerah bisa membuat proyek-proyek padat karya jika bantuan anggaran dari pemerintah pusat memungkinkan untuk membuat proyek itu.
“Pemprov NTT bisa usulkan anggaran untuk hal itu (Proyek padat karya) tetapi sekali lagi harus dikaji secara profesional tidak hanya asal bisa dapat anggaran,” katanya kepada ANTARA di Kupang, Selasa, (6/9/2022).
Hal ini disampaikan berkaitan dengan upaya dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat kecil di NTT.
Namun ujar dia, proyek padat karya itu yang diutamakan adalah dampak terhadap masyarakatnya untuk jangka panjang, bukan hasil dari proyek tersebut.
“Artinya proyeknya itu harus bermanfaat bagi masyarakat dalam kurun waktu yang panjang, sehingga memang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri,” ujar dia.
James juga menilai bahwa dalam kondisi ekonomi yang relatif tidak sembuh total dan stabil, proyek-proyek di daerah juga tergantung pada bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) dan juga dana alokasi khusus (DAK).
Disamping itu juga lanjut dia program untuk menambah pendapatan masyarakat dalam konteks naiknya harga BBM tidak bisa hanya main sulap terus jadi, tetapi perlu waktu untuk bisa merancang dan mengimplementasikannya.
Terkait kenaikan harga BBM yang berdampak kepada kenaikan jumlah orang miskin di NTT James menilai bahwa kemiskinan di NTT sulit untuk dibendung.
Hal ini karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Khususnya untuk di NTT, miskin terjadi karena bukan semata akibat parameter statistik pemerintah.
“Tetapi yang paling sulit orang miskin baru ada karena kita sendiri dan juga orang lain yg menciptakan. Misalnya: yg kaya menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga orang lain tetap miskin dan menjadi cepat miskin,” tambah dia.
James mengusulkan agar, Pemprov NTT perlu waktu yang panjang bisa 15 tahun agar bisa mengurangi jumlah orang miskin di NTT tetapi harus dengan program-program ekonomi yang tepat.
Seperti program pendidikan dan ketrampilan yang sesuai, dan semua anak bangsa harus ikut memerangi kemiskinan atau War toward Poor.
Baca juga: IHSG diproyeksikan turun merespons kenaikan BBM
Baca juga: Harga Pertalite eceran di Kota Kupang naik jadi Rp12.000 per botol
“Pemprov NTT bisa usulkan anggaran untuk hal itu (Proyek padat karya) tetapi sekali lagi harus dikaji secara profesional tidak hanya asal bisa dapat anggaran,” katanya kepada ANTARA di Kupang, Selasa, (6/9/2022).
Hal ini disampaikan berkaitan dengan upaya dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat kecil di NTT.
Namun ujar dia, proyek padat karya itu yang diutamakan adalah dampak terhadap masyarakatnya untuk jangka panjang, bukan hasil dari proyek tersebut.
“Artinya proyeknya itu harus bermanfaat bagi masyarakat dalam kurun waktu yang panjang, sehingga memang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri,” ujar dia.
James juga menilai bahwa dalam kondisi ekonomi yang relatif tidak sembuh total dan stabil, proyek-proyek di daerah juga tergantung pada bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) dan juga dana alokasi khusus (DAK).
Disamping itu juga lanjut dia program untuk menambah pendapatan masyarakat dalam konteks naiknya harga BBM tidak bisa hanya main sulap terus jadi, tetapi perlu waktu untuk bisa merancang dan mengimplementasikannya.
Terkait kenaikan harga BBM yang berdampak kepada kenaikan jumlah orang miskin di NTT James menilai bahwa kemiskinan di NTT sulit untuk dibendung.
Hal ini karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Khususnya untuk di NTT, miskin terjadi karena bukan semata akibat parameter statistik pemerintah.
“Tetapi yang paling sulit orang miskin baru ada karena kita sendiri dan juga orang lain yg menciptakan. Misalnya: yg kaya menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga orang lain tetap miskin dan menjadi cepat miskin,” tambah dia.
James mengusulkan agar, Pemprov NTT perlu waktu yang panjang bisa 15 tahun agar bisa mengurangi jumlah orang miskin di NTT tetapi harus dengan program-program ekonomi yang tepat.
Seperti program pendidikan dan ketrampilan yang sesuai, dan semua anak bangsa harus ikut memerangi kemiskinan atau War toward Poor.
Baca juga: IHSG diproyeksikan turun merespons kenaikan BBM
Baca juga: Harga Pertalite eceran di Kota Kupang naik jadi Rp12.000 per botol