Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur membangun kolaborasi dengan masyarakat yang tergabung dalam Tim Relawan Warga Peduli AIDS (WPA) Manggarai Barat untuk menangani permasalahan HIV/AIDS di daerah tersebut.
"Pemkab Manggarai Barat optimis konvergensi penanganan HIV/AIDS bisa dilakukan bersama," kata Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng di Labuan Bajo, Jumat, (6/1/2023).
Dia mengatakan Tim Relawan WPA dapat memberikan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan HIV, termasuk hal-hal yang masih tabu di masyarakat.
Menurutnya, pemahaman yang utuh tentang HIV/AIDS dapat membantu masyarakat untuk mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang benar.
Weng yang merupakan Ketua Pelaksana KPA Manggarai Barat ini menyampaikan bahwa kemajuan dunia pariwisata dapat memberi dampak negatif dan positif.
Kasus HIV/AIDS merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan pariwisata yang masif. Namun, kerja sama dan kolaborasi bersama masyarakat khususnya para relawan disambutnya dengan optimisme yang dapat memberi kemajuan positif bagi pariwisata.
"Kami optimis dampak negatif dari kemajuan kepariwisataan bisa diatasi secara bersama-sama dan menekan HIV/AIDS di daerah kita ini," ungkap Weng.
Sekretaris KPA Manggarai Barat Bernadus Barat Daya mengatakan telah menyusun strategi penanggulangan HIV/AIDS pada 12 kecamatan dan 22 puskesmas di Manggarai Barat.
KPA Manggarai Barat fokus memperluas edukasi HIV/AIDS dan melayani pemeriksaan HIV gratis bagi warga. Mereka menargetkan akan memeriksa 1.500 warga berisiko pada tahun 2023.
"Yang berisiko ini seperti para sopir, perantau dari daerah yang lebih banyak migrasi ke luar kota lalu balik, serta orang dengan HIV/AIDS atau ODHA," katanya.
Dia berharap dukungan para tim relawan dapat semakin menguatkan kerja-kerja KPA Manggarai Barat untuk memperluas informasi dan edukasi bagi masyarakat.
Dia juga meminta komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan untuk menghilangkan kasus HIV/AIDS di Manggarai Barat dan stigma buruk terhadap para ODHA.
"Semoga tidak ada lagi stigma buruk terhadap mereka," katanya.
Baca juga: Pemkab Nagekeo pastikan orang dengan HIV/AIDS mendapat layanan pengobatan
Baca juga: Legislator minta Pemprov NTT aktifkan layanan terpadu tangani HIV/AIDS
