Kupang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia G. L. Kalake mengatakan kolaborasi menjadi upaya meningkatkan kompetensi wartawan untuk memajukan provinsi kepulauan tersebut.
"Wartawan atau media dan pemerintah sebagai narasumber harus saling dukung untuk NTT yang lebih maju dan sejahtera," kata Ayodhia saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (PWI NTT) di ruangan kerjanya, di Kupang, Selasa, (17/10/2023).
Dalam menjalin kolaborasi baik media dan pemerintah, Ayodhia berharap wartawan bekerja profesional untuk mengemas pemberitaan termasuk dalam rangka memajukan daerah.
Oleh karena itu, perlunya peningkatan kompetensi wartawan yang menjadi bagian penting dalam dunia jurnalisme itu.
Pada kesempatan itu Ayodhia berharap indeks kebebasan pers yang kini mengalami penurunan pada 2023 dapat kembali membaik pada waktu mendatang.
Sekretaris Menkomarves itu juga siap untuk berdialog dengan semua organisasi konstituen Dewan Pers yang ada di NTT seperti PWI, AJI, dan IJTI. Dialog itu pun diharapkan dapat dihadiri oleh Forkopimda NTT.
Ketua PWI NTT Hilarius F Jahang atau Fery Jahang menyambut baik dukungan dari Penjabat Gubernur NTT saat ini.
Ia mengatakan wartawan yang menjadi anggota PWI NTT tersebar di seluruh kabupaten kota di NTT dengan jumlah lebih dari 100 wartawan. Oleh karena itu PWI NTT senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi para wartawan dengan menggelar pendidikan dan ujian kompetensi.
PWI NTT pun pernah mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga termasuk Bank NTT dalam menggelar ujian kompetensi wartawan (UKW). Menurutnya peningkatan kompetensi wartawan menjadi hal yang perlu terus dilakukan untuk menjamin pers yang berkualitas di Provinsi NTT.
Baca juga: Pj. Gubernur NTT tegaskan poin penting instruksi presiden cegah inflasi
Dalam audiensi itu, pengurus PWI NTT yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Allo Tani, Wakil Ketua Zacky Wahyudi, Erasmus Nagi Noi, Oby Lewanmeru, dan Ryan Nong bersama Ketua Dewan Kehormatan PWI NTT Bernadus Tokan juga menyampaikan beberapa isu terkait NTT.
Baca juga: Pj. Gubernur NTT ingatkan bupati/wali kota siapkan alokasi dana Pemilu
Beberapa isu diantaranya isu sertifikat ganda pertanahan di beberapa wilayah, isu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank NTT, kebijakan yang memberatkan ASN untuk melanjutkan pendidikan, tingkat kerawanan pilkada, potensi pelanggaran netralitas ASN, serta tingginya harga tiket pesawat domestik di NTT.
