Dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Senin, (24/6/2024) Tim terdiri dari Hotman Tambunan selaku Ketua Tim, Herbert Nababan selalu Wakil Ketua Tim dengan beranggotakan Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menambahkan pemantauan ini penting untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.
"Serta memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi," katanya.
Herbert Nababan selaku Wakil Ketua Tim yang merupakan mantan Penyidik senior KPK memimpin langsung pertemuan antara Satgassus, Kementerian Pertanian dengan Bupati Manggarai dan Bupati Manggarai Barat beserta jajaran termasuk dihadiri juga dari pihak PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk dan Kelompok Petani.
Dalam pertemuan tersebut Herbert Nababan menekankan kembali jangan sampai ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak.
Selain itu, Satgassus juga memonitoring tindak lanjut pemerintah kabupaten dalam melakukan perubahan alokasi pasca penambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton (total nilai subsidi sebesar Rp54 triliun)
Herbert juga mengatakan bahwa tim juga melakukan kunjungan ke Kios Pupuk untuk memastikan ketersediaan stok pupuk dan juga penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Hotman tim ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat karena penebusan pupuk bersubsidi di kedua wilayah ini menggunakan dua metode penebusan yaitu dengan kartu tani dan KTP dan mengecek bagaimana dinas pertanian melakukan pendataan petani penerima pupuk bersubsidi.
Sebelumnya Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pengecer pupuk bersubsidi di daerah itu.
"Karena kepala desa tahu rakyatnya mana yang petani dan tidak, kalau pengecer pikir untung rugi," katanya di Labuan Bajo.
Ia menjelaskan kuota pupuk untuk Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2023 lalu sebanyak tujuh ribu ton lebih pupuk bersubsidi dan pada tahun 2022 mendapatkan kuota sebanyak 6.250 ton pupuk bersubsidi.
Jumlah tersebut, lanjut dia, dinilai cukup namun masih terdapat fenomena kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami petani di Manggarai Barat.
Baca juga: Densus 88 Antiteror gerebe rumah kontrakan di Cikampek
Baca juga: Densus 88 Antiteror gerebe rumah kontrakan di Cikampek
"BUMDes yang berperan sebagai pengecer maka saya yakin tidak ada kelangkaan," katanya.
Baca juga: Polri : Waspadai kejahatan siber penipuan email
Baca juga: Polri : Waspadai kejahatan siber penipuan email
Ia menjelaskan keuntungan BUMDes sebagai pengecer pupuk bersubsidi adalah penyaluran yang tepat sasaran dan karena bisa mendapatkan penyertaan modal sehingga BUMDes dinilai dapat memutus mata rantai rentenir di daerah. "Ini konkritnya," katanya.
