Kemenko PMK segera gelar rakor terkait kasus PPDS

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) segera menggelar rapat koordinasi dengan Kemendikbudristek serta Kementerian Kesehatan dalam upaya penyelidikan kasus perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

"Kemenko PMK akan segera menindaklanjuti koordinasi karena kebetulan Kemenkes di bawah Deputi III, kemudian Kementerian Pendidikan ada di bawah Deputi VI untuk bagaimana kejadian ini tidak berulang," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito di Jakarta, Senin, (19/8).

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang meninggal dunia diduga akibat depresi yang berujung pada mengakhiri hidupnya.

Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

Selain itu, civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) juga telah melakukan pemutusan studi bagi terduga pelaku perundungan terkategori pelanggaran berat yakni dua orang residen senior Sp1.

Kasus ini diduga terjadi di Departemen Bedah Saraf RS Hasan Sadikin (RSHS).

Tak hanya itu, tujuh orang pelaku perundungan dengan kategori ringan-sedang diberikan perpanjangan studi (pengulangan).

Warsito mengatakan pihaknya akan meminta informasi secara menyeluruh perihal kasus dugaan perundungan di lingkungan institusi pendidikan.

Laporan dari dua kementerian ini nantinya akan menjadi panduan bagi pemerintah untuk menentukan langkah yang akan diambil berikutnya.

"Mari kita buat regulasi yang benar benar bisa melindungi pendidikan yang sejatinya memberi makna kepada keprofesian, bukan kepada fungsi non profesinya," kata dia.

Menurut Warsito, apabila kasus-kasus perundungan sudah mengarah kepada tindak pidana, maka aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan akan menyelidikinya.

"Tapi dalam konteks kelembagaan pendidikan tentu adalah bagian kita mendukung informasi saksi dan sejelas mungkin, sehingga memberikan kemudahan pihak berwajib memberikan tindakan hukum yang berlaku," kata dia.

Baca juga: Kemenko PMK bilang Reformasi birokrasi fokus turunkan kemiskinan ekstrem dan stunting

Baca juga: Menko PMK rerima aduan dana tunggu tahap dua Seroja belum cair

Baca juga: Program eliminasi TB perlu peran aktif komunitas, Kata Menko PMK