Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto terkait Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.
Megawati mengatakan pencabutan surat tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDIP.
"Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, HUT ke-52 PDIP ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Pertama Bung Karno," kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, (10/1).
Dia mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum.
"Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar," ujarnya.
Presiden ke-5 RI ini berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi.
Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.
"Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024," jelas Megawati.
Ia menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
"Karena itulah juga, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah Bung Karno tersebut," ucap Megawati sambil terisak menangis.
"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI," tambah Megawati.
Megawati berharap kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.
Menurutnya, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.
Dia juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi.
"Semua demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang masa," pungkasnya.
Baca juga: Sekjen Hasto minta pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP pada 10 Januari 2025
Baca juga: PDI Perjuangan minta pemerintah kaji ulang kenaikan PPN 12 persen
