Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak akan melakukan lawatan ke India atau Pakistan sampai kedua negara bertetangga itu menerima tawaran mediasi pihaknya, kata Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric, Kamis (1/5).
"Saya rasa tidak akan ada lawatan sampai ada pesan yang jelas bahwa, seperti dalam setiap kejadian di mana ada tensi tinggi antara dua negara, bahwa mereka berdua menerima jasa baiknya (tawaran untuk mediasi oleh PBB)," kata Dujarric dalam sebuah pengarahan PBB ketika ditanya apakah Sekjen PBB bakal berkunjung ke India dan Pakistan.
Sebelumnya pada Rabu (30/4), kantor berita India ANI melaporkan bahwa perwakilan dari kementerian pertahanan India dan Pakistan telah membahas pelanggaran gencatan senjata di sepanjang garis kendali.
Kemudian masih pada hari yang sama, India menutup wilayah udaranya untuk pesawat yang terkait dengan Pakistan hingga 23 Mei.
Ketegangan kedua negara meningkat setelah serangan teroris di dekat Kota Pahalgam di Jammu dan Kashmir, India, pada 22 April.
Kelompok pemberontak Front Perlawanan mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 26 orang itu.
India menuding kesalahan di pihak Pakistan atas serangan itu dan menindaklanjutinya dengan mengurangi perwakilan diplomatik bersama, menangguhkan Perjanjian Perairan Indus, dan menutup satu-satunya jalur perbatasan darat kedua negara.
Perdana Menteri India Narendra Modi pun memberikan kebebasan operasional kepada militer untuk memutuskan cara, target, dan waktu dalam merespons serangan teroris Pahalgam tersebut.
Pakistan menanggapi tudingan itu dengan menangguhkan semua perdagangan dengan India dan menutup wilayah udaranya untuk penerbangan India.
Komite Keamanan Nasional Pakistan mengatakan Islamabad akan menganggap setiap upaya India untuk mengalihkan aliran Sungai Indus sebagai tindakan perang.
Sumber: Sputnik-OANA
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kashmir memanas, India-Pakistan diminta terima mediasi PBB
