Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan satuan tugas (satgas) khusus untuk memantau realisasi serapan belanja kementerian/lembaga (K/L), di mana hasilnya bakal dilaporkan secara berkala.
“Kami akan mengetahui secara teratur. Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.
Menurut Purbaya, akan ada 26 K/L yang bergabung dengan menunjuk perwakilan masing-masing. Tiap perwakilan instansi nantinya akan diminta untuk menindaklanjuti hasil laporan satgas.
“Nanti mereka kasih tau ke menterinya, sehingga penyerapannya dipercepat ke depan,” ujarnya.
Secara paralel, Purbaya juga memfasilitasi kanal aduan masyarakat untuk dunia usaha. Bila terdapat keluhan atau laporan, Purbaya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil laporan.
Purbaya yakin strateginya bakal berjalan efektif mengingat besarnya wewenang yang ia miliki sebagai Menteri Keuangan.
“Sekarang kami juga bekerja sama dengan Menko Perekonomian, jadi saya bisa masuk. Saya punya senjata juga, kalau ada kementerian nggak mau mengubah peraturan, kami potong anggaran atau tak usah kasih duitnya,” tambah dia lagi.
Bendahara Negara itu juga menyoroti K/L dengan realisasi rendah, seperti Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Ia berencana untuk melakukan sidak ke K/L terkait untuk mendorong mereka melakukan akselerasi belanja.
“Untuk mendorong atau membantu supaya mereka menyerap lebih cepat dari yang sekarang,” tutur Purbaya.
Sebagai catatan, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun. Lalu, Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.
Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp1.097,3 triliun.
Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya mengatakan anggaran K/L yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.
“Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu Purbaya siapkan satgas dan laporkan belanja K/L secara berkala
