Jakarta (ANTARA) - "Urusan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa," demikian petikan pidato Presiden Soekarno saat acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 72 tahun silam.
Ikhtiar yang diletakkan di Bogor, Jawa Barat, itu kini terwujud lewat pencapaian swasembada berkelanjutan yang mengulang tradisi bersejarah di 1984 dan 2019.
Bertempat di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 7 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan produksi beras nasional per Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton, surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional.
Angka itu nyaris mendekati proyeksi produksi beras di Indonesia yang diumumkan Food and Agriculture Organization (FAO) sebesar 35,6 juta ton.
Sementara itu, United States Department of Agriculture (USDA) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di Asia Tenggara, melampaui Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, dan Malaysia.
Sejalan dengan itu, Indonesia tidak mengimpor beras konsumsi maupun jagung pakan sepanjang 2025.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman menyebut cadangan beras RI tahun ini melampaui capaian swasembada beras di era Presiden Soeharto yang berkisar 2 juta ton pada 1984.
Sedangkan, kemampuan produksi beras nasional saat ini berhasil melampaui capaian di era Presiden Joko Widodo pada 2019 yang mencapai 31,3 juta ton, sama seperti 2020 dan 2021.
Presiden Prabowo dalam pidatonya di Karawang mengakui bahwa capaian swasembada pangan setahun pemerintahannya ini melesat jauh lebih cepat dari target awal yang ditetapkan.
“Saya yakin, paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia" kata Prabowo dalam pidato perdananya seusai dilantik sebagai Presiden RI periode 2024–2029.
Swasembada pangan pun ditetapkan sebagai salah satu pilar utama Asta Cita Pemerintah, sejajar dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi berbasis biofuel, serta hilirisasi industri.
Strategi akselerasi
Presiden Prabowo secara resmi menetapkan peningkatan signifikan pada anggaran ketahanan pangan untuk mendukung percepatan swasembada nasional.
Pada tahun anggaran 2025, total alokasi yang dikucurkan mencapai Rp139,4 triliun, dengan realisasi akhir tahun yang terserap optimal guna memperkuat produksi padi, jagung, hingga penyaluran pupuk bersubsidi secara merata.
Memasuki 2026, terjadi lonjakan anggaran menjadi Rp210,4 triliun, atau naik sekitar 45,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pagu anggaran ini difokuskan pada penguatan sektor produksi pertanian sebesar Rp114,1 triliun serta program stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
Komitmen tersebut diterapkan ke dalam langkah-langkah konkret, mulai dari pembenahan jaringan irigasi, intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui modernisasi alat, hingga peningkatan frekuensi penanaman.
Di sisi lain, upaya ekstensifikasi juga terus digencarkan melalui program cetak sawah baru di Merauke, Kalimantan, hingga Sumatera Selatan yang kini berkontribusi pada capaian swasembada pangan tahun ini.
Di tingkat petani, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi menjadi salah satu terobosan penting. Aturan penyaluran disederhanakan, jumlah pupuk dilipatgandakan, dan harga diturunkan hingga 20 persen, sehingga pupuk kini tiba lebih cepat dan tepat sasaran.
Pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa syarat, tertinggi sepanjang sejarah. Kebijakan ini menutup ruang bagi tengkulak untuk menekan harga.
BPS mengumumkan, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 berada di level 125,35, ini menjadikan indeks bulanan paling tinggi, paling tidak sejak 2019 sampai 2024 yang berada di kisaran 100,90 sampai 119,62.
Lumbung pangan dunia
Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog yang kini menyentuh angka 4 juta ton, merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Cadangan yang kuat ini memungkinkan pemerintah menjaga stabilitas harga pasar sekaligus menutup ruang gerak mafia pangan.
Pada saat yang sama, sektor pertanian menunjukkan kinerja ekonomi impresif. Hingga Agustus 2025, ekspor pertanian mencapai Rp507,78 triliun atau melonjak lebih dari 42 persen.
Pada kuartal I 2025, sektor pertanian tumbuh 10,52 persen dan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.
Indonesia kini tidak hanya berdaulat pangan di dalam negeri, tetapi juga mulai berbagi dengan dunia. Sebanyak 10.000 ton beras dikirimkan ke Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
“Tahun ini Indonesia mencatat produksi beras tertinggi dan harga gabah tertinggi dalam sejarah kami. Kami sekarang swasembada beras dan mulai ekspor ke negara lain, termasuk menyediakan beras untuk Palestina,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Langkah besar berikutnya adalah hilirisasi pertanian. Bahan mentah kini didorong untuk diolah di dalam negeri, berpotensi membuka lapangan kerja bagi sekitar 8,6 juta tenaga kerja.
Industri peternakan dan perkebunan juga diarahkan berkembang merata ke luar Pulau Jawa agar seluruh pulau besar Indonesia mandiri pangan dan mandiri protein. Investasi diperluas dan kemitraan diperkuat agar sektor ini tidak lagi terkonsentrasi pada segelintir perusahaan.
Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, wajah pertanian Indonesia berubah signifikan.
Pertanian nasional kini tidak hanya berdampak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan dunia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia menuju lumbung pangan dunia

Upaya Indonesia menuju lumbung pangan dunia

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan paparan dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan nasional 2025 di Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Swasembada pangan yang merupakan agenda prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo telah tercapai pada 2025 sebagai fondasi ketahanan nasional, kedaulatan negara, dan kesejahteraan rakyat. (Hafidz Mubarak A/app/foc.)
