Logo Header Antaranews Kupang

Ujian nyata kemitraan Indonesia-Jepang

Rabu, 1 April 2026 15:26 WIB
Image Print
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyampaikan komitmen kuat untuk memperdalam hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral yang digelar di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/3/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ekonomi, investasi, dan pembangunan industri masa depan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026) lalu.

Menurut Prabowo, Jepang merupakan mitra penting yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade. Ia juga mengapresiasi peran perusahaan-perusahaan Jepang yang telah lama berinvestasi dan memahami karakter pasar serta masyarakat Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa kehadirannya di forum tersebut tidak hanya untuk melanjutkan kerja sama yang sudah ada, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kemitraan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia meyakini bahwa kolaborasi ekonomi yang kuat dapat mempererat hubungan sekaligus menciptakan stabilitas jangka panjang.

Selama puluhan tahun, hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang bisa dikatakan relatif stabil dan mudah diprediksi. Jepang menyuntikkan modal, teknologi, dan keahlian manajemen, sementara Indonesia menyediakan pasar yang luas dan sumber daya alam melimpah. Investasi Jepang di Tanah Air terlihat nyata di sejumlah sektor, mulai dari otomotif, elektronik, hingga energi terbarukan dan manufaktur.

Pertanyaannya adalah: apakah Indonesia hanya akan tetap menjadi lokasi proyek investasi semata atau kita ikut menentukan arah industri masa depan?

Kendaraan Listrik

Data global memberi petunjuk yang cukup jelas. Menurut laporan Global EV Outlook dari International Energy Agency (IEA), permintaan kendaraan listrik melonjak signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, penjualan mobil listrik global pada awal 2025 tercatat meningkat lebih dari 35 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini bukan tren sesaat yang akan hilang. Ini pergeseran struktur industri yang akan bertahan lama.

Jepang, dengan semua reputasinya, tentu tidak mau tertinggal dalam pergeseran struktur industri ini. Jepang punya teknologi yang matang dan jaringan industri global yang kuat, tapi juga butuh sesuatu yang tidak dimilikinya, yakni akses bahan baku dan pasar yang terus tumbuh menjadi kebutuhan strategis.

Di sinilah Indonesia bisa berperan sebagai aktor penting. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Pasar domestik juga besar dan terus berkembang. Belum lagi ditambah bonus demografi. Kombinasi aspek-aspek tersebut sulit diabaikan.

Dalam khazanah hubungan internasional, kondisi seperti itu bisa dibaca lewat kacamata liberalisme ekonomi. Negara bekerja sama karena saling membutuhkan. Interdependensi dianggap menciptakan keuntungan bersama. Secara teori, semua pihak akan diuntungkan.

Akan tetapi, teori saja tidak pernah cukup untuk menjelaskan realitas. Dalam praktik, kerja sama antarnegara sering kali tidak berjalan seimbang. Ada pihak yang mungkin lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan, sementara pihak lain mungkin hanya mengikuti arus global. Ketidakseimbangan ini tidak hanya terjadi di meja negosiasi, tetapi juga terasa nyata dalam sektor industri.

Ambil contoh, industri baterai sebagai ilustrasi konkret. Indonesia punya bahan baku utama berupa nikel. Tapi, teknologi pemrosesan lanjutan dan desain produk masih dikuasai negara lain. Di sinilah ketimpangan mulai terlihat.

Kalau tidak hati-hati, kita hanya naik satu tangga dalam rantai nilai, dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir setengah jadi. Nilai tambah terbesar tetap masih berada di luar negeri. Kita sibuk produksi, tapi keuntungan strategis tidak sepenuhnya kita pegang.

Di sinilah letak ujian yang sesungguhnya, apakah kerja sama dengan Jepang mampu mendorong transfer teknologi yang nyata dan terukur atau sekadar memperhalus bentuk ketergantungan lama.

Jepang memang dikenal berbeda dibandingkan investor lain. Pendekatannya lebih hati-hati dan jangka panjang. Jepang tidak selalu agresif, tapi cenderung konsisten. Jepang juga membawa etos kerja yang disiplin dan presisi tinggi, yang menghargai proses dan detail. Adapun Indonesia sering bergerak cepat, tapi kadang kurang rapi dalam eksekusi.

Pertemuan keduanya bisa menghasilkan sinergi yang kuat. Jepang menyediakan sistem dan ketelitian, sementara Indonesia menyediakan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Kombinasi ini sangat berharga, terutama ketika menghadapi tantangan global yang kompleks dan mendesak.

Salah satu contohnya bisa terlihat di sektor energi hijau. Dunia saat ini sedang berlomba menekan emisi karbon, dan target net zero bukan lagi sekadar komitmen politik, tapi tekanan nyata yang menuntut aksi konkret. Di sinilah pendekatan Jepang yang sistematis dan disiplin bisa berpadu dengan kecepatan dan fleksibilitas Indonesia. Ini bisa membuka peluang kerja sama yang besar dalam pengembangan energi bersih, teknologi baterai, dan infrastruktur hijau.

Indonesia sendiri punya modal besar di sektor ini. Potensi panas buminya termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Energi surya dan hidro juga melimpah. Tapi, realisasinya masih jauh dari optimal. Nah, Jepang bisa masuk dengan teknologi dan pengalamannya. Jepang sudah lebih dulu mengembangkan sistem energi efisien.

Meski demikian, Indonesia perlu pula menjaga kepentingan nasionalnya. Teknologi dan modal asing harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas domestik, membangun industri lokal, dan memastikan bahwa manfaat jangka panjang tetap berada di tangan Indonesia.

Keuntungan terbesar

Dalam jagad ekonomi-politik, ada dikenal istilah value chain control. Negara yang menguasai bagian paling kompleks dari produksi akan mendapat keuntungan terbesar. Mereka menentukan standar dan arah pasar, sementara yang lain mengikuti.

Maka, kalau Indonesia hanya menjadi lokasi produksi, posisi kita tetap rapuh. Kita mudah digantikan oleh negara lain yang lebih murah atau lebih efisien. Daya tawar kita pun terbatas.

Negara tentu tidak cukup hanya membuka pintu investasi. Ia juga harus menetapkan syarat dan prioritas, menentukan sektor apa yang ingin dikembangkan dan teknologi apa yang harus dikuasai. Dengan begitu, kebijakan bukan sekadar regulasi, tapi menjadi alat negosiasi untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan investasi benar-benar memberi manfaat jangka panjang.

Kita mungkin bisa belajar dari pengalaman Korea Selatan. Negeri Ginseng itu dulu berada di posisi yang sama seperti Indonesia: punya bahan baku dan pasar, tapi teknologi masih dikuasai negara lain. Korsel kemudian berani menuntut transfer teknologi dan memperkuat industri domestiknya.

Hasilnya bisa kita lihat sekarang. Industri Korea Selatan tangguh dan mandiri. Indonesia memang belum sampai ke tingkat itu, di mana kita bisa menentukan syarat sendiri dan menguasai teknologi inti. Tapi, peluang ke arah sana terbuka lebar.

Saat ini, transisi energi dan digitalisasi sedang berlangsung, membuka jendela kesempatan yang tidak datang dua kali. Kalau bisa dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia bisa mengambil posisi yang lebih kuat di masa depan. Kemitraan dengan Jepang dalam hal ini bisa menjadi jembatan penting menuju industrialisasi yang lebih dalam.

Akhirnya, kemitraan Indonesia-Jepang tidak cukup diukur melalui jumlah investasi atau proyek. Fokus utama harus pada perubahan struktur ekonomi kita, yakni dari posisi pasif sebagai konsumen atau lokasi produksi, menuju posisi aktif sebagai pemain strategis yang mampu mengarahkan aliran teknologi, penguasaan sumber daya, dan nilai tambah industri.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Editor: Dadan Ramdani

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ujian nyata kemitraan Indonesia–Jepang



Oleh

COPYRIGHT © ANTARA 2026