Presiden: Media Arus Utama Dapat Bertahan

id HPN

Presiden: Media Arus Utama Dapat Bertahan

Presiden Joko Widodo (kanan tengah) bersama Ketua PWI Pusat Margiono (kiri tengah) pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Maluku, Kamis (9/2).

"Media arus utama tetap akan mampu bertahan di era maraknya media sosial," kata Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2017 di Ambon.
Ambon (Antara NTT) - Presiden Joko Widodo meyakini media arus utama atau mainstream dapat bertahan karena saling melengkapi informasi meski "digempur" kekuatan media sosial yang kecepatannya tinggi.

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Kamis, menegaskan ia yakin media arus utama tetap akan mampu bertahan di era maraknya media sosial.

"Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia menghadapi, saya yakin meski 'digempur' media arus utama seperti radio dan televisi dapat bertahan karena saling melengkapi," kata Presiden.

Menurut dia, media sosial hanya unggul dalam hal kecepatan sementara media arus utama tetap lebih unggul dari sisi kedalaman materi dan akurasi. Presiden juga menegaskan, digitalisasi komunikasi telah membuat setiap individu menjadi produsen berita.

"Setiap saat di media sosial kita kebanjiran berita, ada yang obyektif, baik, tapi banyak juga yang bohong, yang bikin gaduh, penuh caci maki, bahkan ancam persatuan bangsa. Tapi saya yakin ini akan mematangkan kita, membuat kita tahan uji. Ini fenomena semua negara," katanya.

Presiden mengakui saat ini jagat media mainstream sedang menghadapi merebaknya fenomena media sosial.

"Ini menjadi kegandrungan baru di kalangan masyarakat, sekarang semua main media sosial, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Semua main media sosial, ada yang senang twitter, facebook, instagram, path. Semua gandrung media sosial," katanya.

Dan satu per satu media mainstream yang tidak bisa beradaptasi di seluruh dunia mulai berguguran, kata Presiden.

"Media sosial juga memusingkan pemerintah. Ini yang saya dengar dari perdana menteri, presiden yang saya temui, semua mengeluhkan. Kalau media mainstream masih bisa diajak bicara tapi media sosial siapa yang bisa 'memagari'," katanya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghentikan penyebaran berita palsu (hoax) yang memecah-belah.

"Dalam kondisi ini, media arus utama harus bisa meluruskan yang 'bengkok-bengkok' bukan justru memungut sebagai bahan berita," katanya.

Presiden prihatin karena kini kerap kali jika ada topik banyak dibicarakan di media sosial atau "trending topic" justru menjadi bahan berita bagi media arus utama.

Ia menegaskan, media mainstream tidak boleh luntur dalam menjunjung etika yang menuntut profesionalisme. Pada kesempatan itu, Presiden juga menghargai upaya Dewan Pers untuk memverifikasi media.

"Saya melindungi wartawan, masyarakat juga tahu media mana yang bisa jadi rujukan. Saya mengharapkan HPN di Ambon memperkuat komitmen membangun Indonesia yang harmoni dan mewujudkan ekonomi yang merata di Indonesia," kata Presiden.   

Lawan Hoax
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan wartawan berkomitmen melawan berita palsu atau bohong alias "hoax" yang marak bermunculan dua setengah tahun terakhir ini.

"Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Kebenaran ini dicemari oleh berita 'hoax'. Wartawan melawan ini," katanya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2017 yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana itu.

Stanley mengatakan berita "hoax" tidak hanya menyebarkan kebohongan tetapi juga menebar kebencian, fitnah, dan ketidakpercayaan, termasuk kepada lembaga publik. "Hoax" dibuat dalam situs-situs yang seolah-olah situs berita lalu disebarluaskan ke berbagai media sosial.

Media sosial, katanya, tidak lagi hanya sebagai media untuk menyampaikan status, pertemanan, atau berbagi untuk silaturahim, dan menyampaikan kenangan tetapi berubah menjadi penyebarluasan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Ada banyak orang menjadi korban dari media dunia maya ini," katanya pada acara yang juga dihadiri Ketua MPR Zilkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD M. Saleh, para menteri, termasuk Panglima TNI, Kapolri, para duta besar, Gubernur Maluku Said Assagaff dan jajarannya, serta ribuan insan pers dari seluruh Indonesia itu.

Stanley menegaskan masyarakat pers tak akan membiarkan "hoax" terjadi. Oleh karena itu,  media arus utama harus berperan aktif menyampaikan kebenaran dengan menyampaikan pemberitaan oleh wartawan yang mempunyai kompetensi dan memegang teguh etik profesi.

Fungsi pers sebagai "watchdog"  harus berlandaskan pada kebenaran dan etika profesi. Dalam rangka itulah, Dewan Pers mendorong proses verifikasi yang pelaksanaannya dibantu oleh serikat perusahaan pers secara berkelanjutan.

Pada tahap awal, Dewan Pers telah memverifikasi 77 perusahaan pers, terutama yang telah menandatangani Piagam Palembang pada HPN 9 Februari 2010.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengapresiasi upaya Dewan Pers untuk melakukan verifikasi terhadap media cetak dan media elektronik. Dengan verifikasi itu, kata Kepala Negara, dapat diketahui media mana yang bisa dijadikan rujukan.

Puncak HPN 2017 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia itu, juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh pers, seperti Karni Ilyas (TVOne), Wahyu Muryadi (Tempo), Andi F Noya, serta sejumlah BUMN, seperti Pertamina, Garuda, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan pihak swasta Artagraha Peduli. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Margiono.

Puncak HPN juga dimeriahkan beberapa lagu khas daerah Maluku dan pembacaan sajak tentang Maluku. Presiden beserta Ibu Negara dan rombongan pejabat negara menyempatkan diri mencicipi makanan khas Maluku, seperti papeda, di lokasi acara puncak HPN di Lapangan Tantui dekat pantai. 
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar