Satpol PP Diharapkan Jadi Pelindung Masyarakat

Menurut Mendagri, hari ulang tahun adalah momen untuk merefleksikan diri atas apa yang telah dilalui selama satu periode, dan diharapkan akan lebih baik lagi kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mendagri mengharapkan agar Satpol PP sebagai aparat pemerintahan untuk selalu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada masyarakat tanpa harus bersikap keras seperti yang dipertontonkan selama ini.

"Berikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat jika tengah dibutuhkan masyarakat. Jangan menunjukkan sikap arogan dan beringas serta tegang dan kaku kepada masyarakat. Ini yang perlu diperbaiki agar Satpol PP makin dicintai oleh rakyatnya sendiri," katanya.

Mendagri Tjahjo mengatakan, untuk mengamankan sebuah daerah, tidak hanya menjadi tugas Satpol PP atau Satuan Linmas saja, tetapi juga harus bekerja sama dengan elemen-elemen terkait, seperti TNI dan Polri.

"Karena itu, saya mengharapkan agar setiap pimpinan Satpol PP tetap menjalin kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait agar koordinasi berjalan dengan aman dan lancar tanpa mengorbankan salah satu pihak di antaranya," katanya pula.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satuan Linmas di seluruh Indonesia yang telah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan pilkada serentak di daerahnya masing-masing.

Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri tengah berupaya meningkatkan kualitas Satpol PP melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang akan dipusatkan di Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada Mei 2017.

"Kemedagri sudah memutuskan untuk mengembangkan pusat pendidikan dan Pelatihan Satpol PP yang bertujuan agar kualitas anggota dapat diukur dan terarah," katanya.

Menurut Mendagri, kualitas instansi penegak peraturan daerah (Perda) wajib diperkuat, baik sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun anggaran agar perda-perda buah pemikiran demokrasi dapat ditegakkan.

"Hal yang harus diingat bahwa semangat menetapkan Perda juga harus diimbangi dengan semangat penegakannya," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk perda.

Menurutnya keleluasaan itu hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan perda yang inovatif, kreatif dan implementasi namun juga harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.

"Oleh karena itu saya berharap agar setiap kepala daerah dapat mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihanan itu dengan menyediakan anggaran dan kesiapan aparaturnya, untuk dilatih dan dididik agar Satpol PP yang handal dan berwawasan luas dan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya," ujarnya.

Ia meminta agar baik Satpol PP dan Satlinmas perlu melibatkan diri dengan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan mampu melakukan deteksi dini sebagai antisipasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan HUT Satpol PP dan Satlinmas di Kota Kupang diwarnai dengan berbagai atraski tarian adat serta atraksi pengamanan aksi huru-hara dan diakhiri oleh tarian "gemu Fa Mire" yang melibatkan seluruh personel Satpol PP dari sejumlah daerah di Indonesia.